Bupati VAP Larang Pejabat Keluar Daerah, Saat Pemeriksaan BPK

AIRMADIDI—Meraih dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan dan administrasi daerah tahun tahun anggaran (TA) 2017 dari BPK-RI, menjadi harga mati bagi Pemkab Minahasa Utara (Minut) di bawah pimpinan Bupati Vonnie Anneke Panambunan (VAP). 

Tak heran memasuki waktu pemeriksaan dari BPK-RI, Bupati VAP meminta seluruh pejabatnya untuk berada di tempat.   "Agar mendapatkan WTP, semua permintaan harus ditindaklanjuti dan proaktif,” tegas Bupati cantik ini. “Untuk itu semua SKPD harus mentelesaikan laporan hari ini walau sampai malam seluruh permintaan dokumen harus dimasukkan," tegasnya lagi. 

Lanjut sosok yang juga Ketua Partai Gerindra Sulut itu, seluruh SKPD jangan ada yang keluar kota, jika ada harus meminta izin ke BPK. "Untuk pejabat yang akan keluar kota harus minta izin dulu jika tidak saya tak akan menandatangani surat tugas. Jangan ada yang keluar kota jika tidak urgen," warning Bupati VAP lagi. 

Kepala Bandan Keuangan Robby Parengkuan mengatakan, terkait dengan pemeriksaan WTP akan dilakukan secara progres. Serta penyampaian penyampaian dokumen dan permintaan data-data yang di mintakan oleh BPK. Sejauh mana dan itu sudah dilaporkan dan harus di tindak lanjuti hari ini.  "Semua TGR akan di-full-up dan ditindaklanjuti, nanti inspektorat yang akan fasilitasi untuk percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari pada TGR sesuai pemeriksaan BPK lalu," pungkasnya.(SPO)