Pejabat Pemprov Sulut Dilarang Keluar Daerah

MANADO—Instruksi tegas dikeluarkan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE pada seluruh kepala SKPD atau pejabat untuk berada di tempat kerja, bahkan melarang untuk keluar daerah. Hal ini berkaitan dengan adanya pemeriksaan pengelolaan keuangan untuk Tahun Anggaran (TA) 2017, oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Perwakilan Sulut.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw pada Senin (05/02/2018) di ruang kerjanya kantor Gubernur Sulut. "Pemeriksaan BPK sudah mulai masuk. Susunan Tim sudah jelas dan mulai hari ini. Jadi, pesan pak Gubernur semua SKPD kondusif, memenuhi semua apa yang diperiksa BPK," tegasnya.

Dia pun mengingatkan kembali kepada seluruh pejabat daerah dan semua instansi terkait harus lebih sering berada di tempat. "Kecuali sedang dalam penugasan," tegasnya.
Kata Wagub Kandouw lagi,  pemeriksaan oleh Tim BPK selama 50 hari atau hampir dua bulan lamanya. "Tidak pakai hari Sabtu atau Minggu, tetap mereka (BPK-red) melakukan pemeriksaan," tegas pejabat yang dikenal tegas itu.

Dikatakannya untuk pemeriksaan BPK Pemprov Sulut tahun anggaran 2017, dirinya optimis akan mempertahankan WTP. "Tidak hanya kita (Pemprov-red) yang ingin WTP tapi pak Gubernur Olly mau 15 Kabupaten/Kota dan provinsi itu mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP)," pungkas mantan ketua DPRD Sulut itu.

Penegasan yang sama ikut dikatakan Sekprov Edwin Silangen SE MS. "Jangan dulu mengagendakan keberangkatan luar daerah kecuali jika ada penugasan kerja atau tugas penting. Hal ini dilakukan agar prosenya berjalan dengan baik," kata Sekprov Silangen, mengingatkan.(IFA)