Oleh Irfan Sembeng
SEBANYAK 17 provinsi dan 154 kabupaten kota yang akan melaksanakan hajatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia tahun 2018 ini. Khusus Sulut ada 5 kabupaten, yakni Minahasa, Minahasa Tenggara, Sitaro, Bolmut dan Talaud, serta 1 kota yaitu Kotamobagu.
Sejak Pilkada langsung, yakni dimulai dari Pilpres 2004 dan 2007 diadopsi ke Pilkada sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sangat minim sosialisasi yang jor-joran dari penyelenggara atau pun pemerintah untuk hasil Pilkada berkualitas. Yaitu tanpa money politic, rakyat memilih sesuai hati nurani dan paling penting menghasilkan kepala daerah yang betul-betul menjalankan pemerintahan sesuai amanah rakyat selama lima tahun kepemimpinannya.
Faktanya justru yang lebih ditekankan adalah sukses pelaksanaannya dengan tingginya jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya. Jelas ini sebuah ironi di negara ini, karena akibat hasil Pilkada yang tidak berkualitas, melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak punya komitmen bersama rakyat, bahkan lebih buruk lagi justru melahirkan kepala daerah yang korup.
Sesuai dengan penelitian dan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), justru Pilkada menjadi salah satu pangkal awal pejabat melakukan korupsi. Ya, cost politik yang tinggi mulai dari mahar politik ke Parpol hingga anggaran politik uang yang dipersiapkan untuk membeli suara rakyat saat kampanye, memaksa para pejabat mencari jalan pintas untuk mendapatkan dana segar. Hasilnya seperti di awal tahun ini KPK berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada sejumlah petahana yang dipastikan maju kembali di Pilkada serentak 2018, diantaranya Bupati Ngada, Marianus Sae yang merupakan calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), calon petahana Bupati Jombang Nyono Suharli, calon petahana Bupati Subang Imas Aryumningsih, dan Bupati Lampung Tengah, Mustafa yang maju dalam Pemilihan Gubernur Lampung. Dan terakhir mantan Wali Kota Kendari, Asrun yang menjadi calon Gubernur Sulawesi Tenggara.
Di Sulut sendiri jika kita review jauh ke belakang ada 4 kepala daerah yang terjerat korupsi saat masih menjabat, yakni mantan Walikota Manado Jimmy Rimba Rogi, eks Walikota Tomohon Jefferson ‘Epe’ Rumajar, Bupati Talaud Elly Lasut, dan yang terakhir mantan Bupati Bolmong Marlina Moha Siahaan justru baru ditahan setelah usai masa tugasnya 2017 lalu, bahkan sementara bertugas sebagai anggota DPRD Sulut.
Lebih memilukan lagi putra tersayangnya Adtya Didi Moha yang tercatat sebagai personil DPR-RI, ikut kena imbas, diamankan KPK saat OTT penyuapan pada hakim Pengadilan Tinggi Manado belum lama ini.
Belajar dari banyaknya pejabat atau kepala daerah yang terjerat korupsi, seharusnya pihak penyelenggara maupun pemerintah harus lebih mengutamakan kualitas, ketimbang pelaksanaan Pilkada yang sukses dengan presentasi pemilih nyaris 100 %.
Belum lama ini pihak Kemendagri hanya memperkirakan total pemilih di 171 daerah yang menggelar Pilkada serentak 2018, akan mencapai 160.756.143 jiwa. Jumlah tersebut sekitar 85 persen dari prediksi jumlah pemilih untuk Pemilu 2019 mendatang. Dan data berdasarkan daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu (DP4). Menariknya justru tak ada prediksi yang optimis berapa jumlah kepala daerah berkualitas yang akan dilahirkan pada Pilkada serentak 2018 ini. Jelas sebuah ironi karena dengan total 260 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini atau terbanyak ke 4 di dunia, justru pemimpin-pemimpin berkualitas yang ada saat ini hanya dihitung dengan jari saja.
Sudah menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah, penyelenggara, Parpol bersama rakyat, untuk menjaring pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Setidaknya perlu ada kajian dan penelitian untuk melahirkan metode-motode atau sistem agar paling tidak bisa meminimalisir lahirnya pemimpin yang tidak amanah bahkan bermental koruptor.
Bayangkan saja untuk Pilkada serentak tahun 2018 ini, sesuai pernyataan Ketua KPU Pusat Arief Budiman bahwa dana yang diusulkan sebesar Rp11,9 triliun. Sangat disayangkan anggaran sebesar itu jika hanya akan banyak melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Padahal seperti kita ketahui bersama masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, pembangunan fasilitas publik yang belum memadai, masalah kesehatan hingga pengganguran yang tinggi.
Walaupun sistem demokrasi kita masih seumur jagung, namun bukan berarti kita belum dapat mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang sukses serta hasil berkualitas. Asalkan kita punya tekad yang kuat bersama-sama untuk mewujudkannya.
Misalnya pemerintah dan pelaksana Pilkada harus tetap menekankan pelaksanaan Pilkada dengan hasil berkualitas, baru setelah itu pelaksanaan yang sukses dari jumlah pemilih. Sebab kenyataannya paling banyak didorong adalah jumlah partisipasi pemilih, sedangkan pendidikan politik yang baik pada masyarakat sangat minim. Seperti sosialisasi yang terus menerus dengan penekanan bahaya ‘laten politik uang,’ yang jelas hanya akan menghasilkan pemimpin berkarakter korupsi, perlu intens dilakukan secara terus-menerus.
Jika perlu, juga adanya pihak atau sebuah organisasi yang menjadi bank data terkait profil hingga sepakterjang dari para calon kepala daerah, terlebih para petahana yang kinerjanya sudah sangat terukur di lima tahun kepemimpinannya. Dan semua data dan track-record mereka dapat diinfokan pada masyarakat secara tertulis atau lisan saat kampanye atau jelang pemilihan. Dengan demikian ini bisa menjadi pegangan masyarakat sebelum masuk ke bilik pengambilan suara. Pun ini akan ikut membuat para pemimpin berlomba-lomba berbuat yang terbaik saat memimpin, agar terpilih kembali.
Saya jamin jika Pilkada yang menghasilkan pemimpin berkualitas, pasti secara otomatis kesuksesan pelaksanaan mengikutinya. Pasalnya banyak warga khususnya yang masuk kategori rasional, enggan menggunakan hak pilihnya karena belum percaya, bahkan punya opini buruk hasil pemilihan hanya akan melahirkan pemimpin yang bobrok, hingga mereka pun enggan datang ke TPS dan lebih memilih melakukan aktivitas lain.
Gerakan Pilkada yang menghasilkan kepala daerah berkualitas harus intens dan masiv di-push ke masyarakat, agar sedikit demi sedikit pendidikan politik masyarakat akan semakin baik.
Alangka baiknya hasil Pilkada berkualitas, baru diikuti sukses pelaksanaan yang perlu digaungkan pada masyarakat. Toh jumlah pemilih yang signifikan tidak menjamin kepala daerah yang dihasilkan akan bagus juga, justru rakyat sangat mengharapkan seorang pemimpin yang baik, walaupun itu dari hasil pelaksanaan Pilkada yang kurang pemilihnya.
Bagaimana dengan Pilkada calon tunggal? Fenomena yang justru meningkat pesat pada Pilkada 2018 ini, dengan 13 Pilbup di seluruh tanah air yang akan menyajikan pertarungan satu pasangan versus kotak kosong. Dan angka ini naik signifikan banding 2017 lalu hanya 9 calon tunggal. Khusus di wilayah Sulut akhirnya terjadi untuk pertama kali, yaitu di Pilbup Minahasa Tenggara (Mitra) dengan Cabup-Cawabup James Sumendap SH (Petahana) dan Jesaya Legi (JS-Yes) yang diusung PDI-Perjuangan.
Soal apakah akan menghasilkan Pilkada berkualitas ataupun sukses penyelenggaraan, itu relatif juga. Namun memang perlu kecermatan masyarakat, sebab melihat kinerja selama lima tahun kepemimpinan JS, sangat terlihat secara kasat mata pembangunan yang pesat di segala bidang, tak heran bupati ini berani mengklaim survey-nya mencapai 87 persen. Plus 24 kursi di DPRD Mitra yang mendukung maju di Pilkada, hanya Parpol Nasdem yang tidak.
Namun tetap ini belum menjamin Pilkada berkualitas serta sukses penyelenggaraannya nanti, sebab tak ada jaminan kuat dukungan penuh dari Parpol lain karena pertimbangan kinerjanya selama 5 tahun memimpin, atau mungkin karena ada hal-hal atau deal-deal lainnya.
Tapi intinya kita tetap berharap Pilkada yang akan berlangsung di Kabupaten Minahasa, Minahasa Tenggara, Talaud, Sitaro, Bolmong Utara dan Kota Kotamobagu nanti, menghasilkan pemimpin berkualitas, serta sukses pelaksanaannya.
Untuk itu sebaiknya kita bersama-sama punya rasa tanggung jawab untuk mewudkannya pada Pilkada serentak 2018 ini. Sebab bukan hanya tugas pemerintah atau penyelenggara semata, tapi kewajiban kita juga, mengingat dampak baik buruknya yang paling merasakan langsung adalah masyarakat pada umumnya.
Pun saya optimis dan percaya para Cabup-Cawabup ataupun Cawali-Cawawali yang akan maju bertarung di 6 Pilkada di Bumi Kawanua 2018 ini, punya komitmen kuat untuk rakyat, SDM yang mumpuni dan terpenting punya integritas. Ayo kita bersama-sama giatkan Gerakan Pilkada Berkualitas dan Sukses Penyelenggaraan.(*)
.jpg)
COMMENTS