Kandouw Sindir Pemindahan RKUD dari BSG di Rakor Pengendalian Negara

Manado-Koordinasi yang buruk, baik vertical hingga horizontal ikut menjadi sorotan Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Drs Steven OE Kandouw di Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2019 oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Jakarta, Senin (28/01/2019). Bahkan di hadapan Menteri Polhukam Wiranto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo serta sejumlah jajaran perwakilan kementerian terkait yang hadir, Wagub Kandouw mencontohkan salah satu bukti koordinasi yang tidak baik kabupaten kota, dengan menyindir ‘fenomena buruk’ Pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari bank milik daerah BSG ke bank BUMN. “Pengeloaan keuangan kabupaten mau dipindain dari bank daerah ke bukan bank daerah, saya tak tahu maksudnya apa, saya tak mengerti,” sindir Wagub Kandouw saat memberikan tanggapan pada Rakor tersebut.   

Pun koordinasi buruk yang selama ini dipraktekan Pemkab Talaud, juga ikut mendapat sorotan Wagub Kandouw. “Bupati Kabupaten Talaud tidak mau berkoordinasi, bagitu juga ketemu bicara pun tidak. Bahkan penetrasi yang dilakukan pak gubernur (Olly Dondokambey,red) kita, saat cuaca buruk dengan membawa bantuan beras di kecamatan paling ujung perbatasan,” ketus sosok vokal ini. 

Untuk itu secara gamblang Wagub Kandouw menegaskan di Rakor tersebut adalah perkuat koordinasi. “Koordinasi, koordinasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal,” tegasnya.

Berkaca dari dari koordinasi yang buruk di kabupaten kota di Sulut, khususnya kabupaten di wilayah perbatasan, Wagub Kandouw mengusulkan pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk memfasilitasi koordinasinya. “Harus ada komisi yang bersangkutan antara kabuptean mupun kota yang sama-sama daerah perbatasan, tidak boleh parsial. Seperti  kita di Sulut, tiga daerah kita di perbatasan Sangihe, Talaud dan Sitaro, tiga-tiga jalan sendiri-sendiri. Seharusnya ada koordinasi, di lapangan tidak bisa ketemu antara tiga daerah, harus difasilitasi oleh kementerian, bisa ketemu bisa bicara sebagai satu cluster daerah perbatasan,” usul mantan Ketua DPRD Sulut ini.

Tak hanya koordinasi horisontal di lingkup daerah, namun juga koordinasi vertikal dengan pemerintah pusat juga tak luput dari kritikan sosok vokal ini. “Kalau ke atas lain lagi, di Kepulauan namanya Kementerian Perhubungan ibarat Negara dalam Negara, mulai perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pengawasan, orang-orang SDM-nya mereka sendiri. Koordinasi tidak, jangan heran pelabuhan-pelabuhan di kepulauan, ada pelabuhan tapi tak ada jalan. Karena  jalan kewenangan pemerintah provinsi, tolong ke depan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus terus dilakukan,” bebernya.(ifa)