Ratahan-Kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2019 di Wilayah Sulawesi Utara digelar di Aula Rumah Dinas Walikota Tomohon, Selasa (23/04). Kegiatan yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dihadiri 8 pimpinan kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.
Tampak yang hadir Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara James Sumendap SH (JS),Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE AK bersama Wakil Walikota Syerly Adelyn Sompotan, Bupati Kabupaten Minahasa Ir Royke O Roring MSi, Wakil Bupati Minahasa Selatan Franky Wongkar SH,Wakil Bupati Sitaro John Palandung SE, Sekdakab Minut Ir Jemmy Kuhu MA, Sekdakot Bitung DR Audy Pangemanan,Sekdakab Sangihe Edwin Roring SE ME,Sekdakab Talaud Ir Adolf Binilang dan 9 Jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulut lainnya.
Rakor ini pula turut dihadiri pimpinan dari KPK RI Budi Waluya SE MBA, Ketua Koordinasi Wilayah IX Koordinasi KPK-RI Dwi Aries Sudarto SH, Koordinator KPK-RI Wilayah Sulawesi Utara Irawati bersama rombongan KPK RI.
Pada Kegiatan ini Tim KPK-RI memberikan materi mengenai Monitoring Centre of Prevention (MCP),dan dalam rangkaian kegiatan ini juga diadakan evaluasi mengenai Capaian MCP 2018, membahas tentang Indikator MCP 2019 dan Pembuatan Rencana Aksi serta Sektor Tematik 2019.
Bupati Mitra James Sumendap SH mengapresiasikan kegiatan KPK yang bisa membantu pencegahan korupsi.
"Kita sudah melakukan yang terbaik,tapi kepala daerah juga punya anak buah yang banyak, bahkan ribuan orang, tapi dengan sistem yang dibangun KPK,saya punya keyakinan akan lebih baik,” nilai Bupati JS.
Adapun materi-materi yang disampaikan yakni:
1.Hasil evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi 2018 pada Pemerintah Daerah se-Sulawesi Utara : capaian MCP masing-masing kabupaten dan kota yang dilampirkan pemateri KPK.
2.Sosialisasi program 2019 lanjutan program 2019, Program Baru 2019 dan SPJ 2019.
3.Penegasan KPK terkait delik tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Penanganan tindak Pidana Korupsi di Jajaran Pemerintah Daerah, materi yang disampaikan sesuai dengan perangkat kerja yang terkait dan termuat dalam Run Down acara yang telah disampaikan.
Sedangkan Materi lainnya yakni Perencanaan APBD,Manajemen ASN,Kapabilitas APIP dan PTSP,untuk survey penilaian Integritas (SPI) ada 4 yakni Pemerintah Provinsi, Kota Tomohon, Kota Bitung dan Kabupaten Bolmong Utara.Begitu juga dengan peringkat capaian 2018 Pemprov,Pemkab dan Pemkot.
Sedangkan di sesi tanya jawab, Bupati Mitra James Sumendap pula mengajukan beberapa pertanyaan seputar pengawasan dan penegakan hukum.(mrk)
Tampak yang hadir Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara James Sumendap SH (JS),Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE AK bersama Wakil Walikota Syerly Adelyn Sompotan, Bupati Kabupaten Minahasa Ir Royke O Roring MSi, Wakil Bupati Minahasa Selatan Franky Wongkar SH,Wakil Bupati Sitaro John Palandung SE, Sekdakab Minut Ir Jemmy Kuhu MA, Sekdakot Bitung DR Audy Pangemanan,Sekdakab Sangihe Edwin Roring SE ME,Sekdakab Talaud Ir Adolf Binilang dan 9 Jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulut lainnya.
Rakor ini pula turut dihadiri pimpinan dari KPK RI Budi Waluya SE MBA, Ketua Koordinasi Wilayah IX Koordinasi KPK-RI Dwi Aries Sudarto SH, Koordinator KPK-RI Wilayah Sulawesi Utara Irawati bersama rombongan KPK RI.
Pada Kegiatan ini Tim KPK-RI memberikan materi mengenai Monitoring Centre of Prevention (MCP),dan dalam rangkaian kegiatan ini juga diadakan evaluasi mengenai Capaian MCP 2018, membahas tentang Indikator MCP 2019 dan Pembuatan Rencana Aksi serta Sektor Tematik 2019.
Bupati Mitra James Sumendap SH mengapresiasikan kegiatan KPK yang bisa membantu pencegahan korupsi.
"Kita sudah melakukan yang terbaik,tapi kepala daerah juga punya anak buah yang banyak, bahkan ribuan orang, tapi dengan sistem yang dibangun KPK,saya punya keyakinan akan lebih baik,” nilai Bupati JS.
Adapun materi-materi yang disampaikan yakni:
1.Hasil evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi 2018 pada Pemerintah Daerah se-Sulawesi Utara : capaian MCP masing-masing kabupaten dan kota yang dilampirkan pemateri KPK.
2.Sosialisasi program 2019 lanjutan program 2019, Program Baru 2019 dan SPJ 2019.
3.Penegasan KPK terkait delik tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Penanganan tindak Pidana Korupsi di Jajaran Pemerintah Daerah, materi yang disampaikan sesuai dengan perangkat kerja yang terkait dan termuat dalam Run Down acara yang telah disampaikan.
Sedangkan Materi lainnya yakni Perencanaan APBD,Manajemen ASN,Kapabilitas APIP dan PTSP,untuk survey penilaian Integritas (SPI) ada 4 yakni Pemerintah Provinsi, Kota Tomohon, Kota Bitung dan Kabupaten Bolmong Utara.Begitu juga dengan peringkat capaian 2018 Pemprov,Pemkab dan Pemkot.
Sedangkan di sesi tanya jawab, Bupati Mitra James Sumendap pula mengajukan beberapa pertanyaan seputar pengawasan dan penegakan hukum.(mrk)
COMMENTS