Kegiatan strategis ini dibuka langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Drs Steven OE Kandouw di Peninsula Hotel Manado, Senin (01/04).
Pada kegiatan ini Pemkab Minahasa dianugerahi penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik ke III Tingkat Provinsi Sulawesi Utara, yang diterima Wakil Bupati Robby Dondokambey sesaat sebelum acara berakhir di hari pertama Musrembang Regional.
Sementara itu pada kata sambutannya Wagub Steven Kandouw berharap Musrenbang Regional Sulawesi tahun 2019 melahirkan komitmen bersama antara kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota se-Sulawesi untuk memperkuat ekonomi daerah masing-masing dengan mengelaborasi potensi, keunggulan bahkan kekurangan dalam pembangunan.
Wagub Kandouw beralasan, setiap Provinsi di Sulawesi memiliki potensi dan keunggulan tersendiri sehingga keunggulan yang dimiliki setiap daerah bisa disinkronisasi dengan kebutuhan daerah lainnya.
"Harapan saya, acara yang begitu penting ini, bisa kita ikuti dengan baik sampai tuntas. Karena rasa-rasanya, tidak ada daerah yang bisa berdiri sendiri baik Kabupaten, Kota maupun Provinsi. Semua harus saling suplementer, komplementer karena ada resiprositas, ada timbal balik dan ada sebab akibatnya," ungkap Wagub Kandouw.
Menurutnya, peningkatan infrastruktur untuk Pembangunan sumber daya dan peningkatan ekonomi wilayah Sulawesi sangat penting untuk kemajuan daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota.
Untuk itu, lanjutnya, dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi serta mencermati keunggulan pun kekurangan yang ada pada setiap daerah, justru semakin memperkuat tercapainya harapan pembangunan yang lebih baik ke depan.
"Kalau perlu, kita sama-sama mengidentifikasikan, mencermati dan kita mengelaborasi masalah-masalah di setiap daerah, pun keunggulan yang ada sehingga kita dapat menciptakan cluster-cluster keunggulan masing-masing daerah di Sulawesi," tandasnya.
Wagub Kandouw juga mengkritisi kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan anggaran ke daerah daerah yang hingga kini masih menggunakan skala perhitungan jumlah penduduk, luas wilayah dan kebutuhan. Padahal, dari setiap daerah memiliki prioritas pembangunan yang membutuhkan daya dukungan dana yang memadai dari pemerintah pusat.
"Karena hingga kini, ada daerah yang belum mampu membiayai pembangunan dengan menggunakan keuangan daerahnya. Hal inilah yang patut diperhatikan oleh pemerintah pusat," ujar Wagub Kandouw.
Diapun menggelitik Kebijakan Kementerian Kelautan terkait moratorium perijinan tangkap di atas 30 GT.
"Saya kira, jikalau gubernur se-Sulawesi sepakat dan mengambil kebijakan yang sama guna membantu para nelayan dan usaha tangkap, maka Kementerian KP dan Ibu Menteri Susi, bisa mengerti kondisi ini bahwa ada kebijakan yang sama yang berlaku di Sulawesi terkait perijinan yang berlaku atas kesepakatan para Gubernur se-Sulawesi," terang Wagub Kandouw.
Demikian halnya dengan pembentukan UPT Kementerian seperti balai-balai, yang sehakekatnya, menurut Wagub Kandouw, tidak perlu lagi. Dia berharap, pengelolaan sarana infrastruktur yang ada di daerah yang hingga kini masih melekat pada masing-masing Kementerian, dapat diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi Sulut DR Ricky Toemandoek MSi melaporkan bahwa tujuan pelaksanaan Musrenbang ini bertujuan mengidentifikasi isu-isu strategis nasional dan regional yang dihadapi oleh masing-masing provinsi di wilayah Sulawesi.
Selain itu, memecahkan permasalahan dan isu strategi dalam pemerintahan dan pembangunan antar profesi di wilayah Sulawesi kemudian mengusulkan upaya-upaya pemecahan permasalahan antar Provinsi sesuai tingkat kewenangannya kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.
"Bahkan, bisa menjalin kerjasama pembangunan antar provinsi di wilayah Sulawesi, target dan sasaran, kinerja sebagai terciptanya keterpaduan dan sinergitas perencanaan antar provinsi di wilayah Sulawesi," tutup Toemandoek.
Bupati Royke Roring mengatakan kegiatan Musrembang Regional ini sangat penting untuk menyatukan visi pembangunan di Pulau Sulawesi.
“Ini sangat penting sebagai wujud koordinasi antara kepala daerah dengan skala pembangunan di Pulau Sulawesi,” terang Bupati ROR.
Kegiatan Musrenbang Regional Sulawesi dan Pembukaan Musrenbang RKPD 2020 Provinsi Sulut tahun 2019 dihadiri Staf ahli Bidang Strategi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN/Bappenas Amalia Widyasanti PHd, Kepala Badan Pengembangan SDM Kemendagri Drs Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi pariwisata Kemenpar RI Dadang Rizky Ratman, Mewakili Kementerian PUPR Irwan Nurmanto, Wakil MPR RI EE Mangindaan, para gubernur dan wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/walikota, kepala Bappeda dan instansi terkait se-Sulawesi.(mrk)
.jpeg)
COMMENTS