BUPATI Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH, bersama Ketua DPRD Mitra Marty Mareyke Ole SMn, menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mitra yang digelar di Aula Kantor BPK-RI Perwakilan Sulut di Manado, Senin (27/05).
Bupati James Sumendap foto bersama anggota VI BPK-RI pusat Hari Aswar Azis, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Ketua DPRD Sulut Andre Angouw, Kepala BPK-RI Sulut Tangga Muliaman Purba, serta kepala daerah kabupaten/kota se Sulut, usai penyerahan hasil pemeriksaan LKPD di Aula Kantor BPK-RI Sulut di Manado, Senin (27/05).
Dalam LHP ini Pemkab Mitra memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diserahkan kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Drs Tangga Muliaman Purba MM disaksikan Anggota VI BPK RI DR Hari Aswar Azis, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, Ketua DPRD Sulut Andre Angouw serta seluruh Kepala Daerah kabupaten/kota se Sulut.
Bupati James Sumendap dan Ketua DPRD Mitra Marty Ole menandatangani berita acara penyerahan hasil pemeriksaan, dengan disaksikan Kepala BPK-RI Sulut Tangga Muliaman Purba.
Bupati Mitra James Sumendap SH mengatakan, pihaknya terus berupaya memberikan pelaporan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan pedoman yang berlaku.
Menurutnya terselenggaranya clean and good governance, melekat erat dengan pengelolaan laporan keuangan, demi terwujudnya program pembangunan bagi daerah dan rakyat yang dipimpinnya.
Ketua DPRD Mitra Marty Ole menerima hasil pemeriksaan LKPD Pemkab Mitra yang diserahkan Kepala BPK-RI Sulut Tangga Muliaman Purba, dengan disaksikan Bupati James Sumendap.
"Kalau kami dapat WTP itu kewajiban. Ketua BPK bilang itu adalah kewajiban minimum, makanya kami laksanakan. Pencapaian ini tergantung dari kemauan pemerintah, mulai dari kepala daerah sampai di tingkat bawah, semua bekerja bagi kepentingan rakyat,” ujar bupati yang karismatik ini.
Lanjutnya, pihaknya tidak ingin takabur dengan pencapaian gemilang itu. Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah di bawah kepemimpinannya untuk terus berkomitmen meningkatkan kinerja pelayanan bagi warga dan daerah Mitra.
Kepala BPK-RI Sulut Tangga Muliaman Purba menandatangani berita acara penyerahan hasil pemeriksaan LKPD Pemkab Mitra.
“Kalau masih ada tingkatan di atasnya lagi (di atas WTP), kami juga mau kejar. Supaya pelayanan pemerintah bagi warga lebih bagus. Di Mitra semua menjalankan program dengan baik. Ada indikator dan ukuran yang jelas,” tukasnya.
Bupati JS menambahkan, opini WTP yang ke-4 kali merupakan capaian kerja keras dan kerjasama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkab Mitra.
Bupati James Sumendap tampak menandatangani berita acara penyerahan hasil pemeriksaan BPK-RI Sulut atas LKPD Pemkab Mitra dengan hasil opini WTP.
“Opini WTP ini bisa dicapai karena ada keharmonisasi antara eksekutif dan legislatif, untuk itu saya berikan apresiasi kepada para pimpinan dan anggota DPRD Mitra yang terus proaktif mengawal penggunaan anggaran ini,” tutur JS.
Dia juga mengatakan bahwa opini WTP menjadi salah satu kado terindah untuk masyarakat Minahasa Tenggara.
“Jadi opini WTP dipesembahkan bagi masyarakat Mitra yang turut menopang Pemkab Mitra dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah ini, tentunya penghargaan ini semakin memacu kinerja Pemkab Mitra menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang bisa membawa kesejahteraan warga Mitra,” tandasnya.
Foto bersama anggota VI BPK-RI pusat Hari Aswar Azis, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Ketua DPRD Sulut Andre Angouw, Kepala BPK-RI Sulut Tangga Muliaman Purba, dengan para pimpinan DPRD kabupaten kota yang hadir.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Empat tahun berturut-turut, dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, yakni WTP 2015, WTP 2016, WTP 2017, WTP 2018.(advetorial)
COMMENTS