KOMITMEN Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw dalam membangun daerah terus diwujudkan, hingga tak hentinya mendapat apresiasi positif dari pemerintah pusat.
Terbukti Pemerintah Provinsi Sulut kembali dianugerahi penghargaan tingkat nasional, yaitu National Procurement Award 2019 pada kategori UKPBJ dengan Tingkat Kematangan Level 3 pada 9 Variabel, dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghargaan ini diterima Gubernur Olly pada Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) yang mengusung tema ‘Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia Maju’ dengan dibuka Presiden RI Ir Jokowi Widodo (Jokowi), yang digelar di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Rabu (06/11).
Presiden Joko Widodo saat Rakornas PBJ di Balai Sidang Jakarta Convention Center,Rabu (06/11).
Ini merupakan prestasi prestisius, sebab berdasarkan penilaian tingginya komitmen, dedikasi dan implementasi kelembagaan pengadaan barang/jasa dan tata kelolanya, di Indonesia yang memiliki kematangan level 3, hanya 3 daerah yaitu Provinsi Sulut, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung.
Adapun di Rakornas PBJ 2019 turut dihadiri Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pimpinan dan Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) K/LIPemda, personel Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) K/L/Pemda, PenNakilan lkatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (IFPI) dan Perwakilan lkatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI).
Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama kepala daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung Bali, saat menerima penghargaan.
Sesuai dengan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.
Hal ini memberikan nilai dan manfaat yang besar serta kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, UKM, serta pembangunan berkelanjutan.
‘Terima kasih atas dukungan dari warga Sulawesi Utara,’ ungkap Gubernur Olly Dondokambey usai menerima penghargaan.
Sebelumnya saat membuka Rakornas, Presiden Jokowi mengungkapkan kegeramannya dengan kementerian/Iembaga serta pemerintah daerah yang masih mengadakan lelang proyek hingga saat ini. Padahal, sekarang sudah memasuki November atau hanya tinggal menyisakan dua bulan menjelang akhir 2019.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama peserta di Rakornas PBJ di Balai Sidang Jakarta Convention Center,Rabu (06/11).
Berdasarkan Iaporan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, masih ada paket pekerjaan senilai Rp39 triliun yang masih diproses melalui e-tendering. Dari jumlah tersebut, Rp31,7 triliun merupakan pekerjaan konstruksi.
“Tinggal November dan Desember masih e-tendering. Meski tahu (proses) ada yang cepat, tapi apakah seperti ini mau diteruskan?,” kata Jokowi.
Jokowi menyatakan hanya dengan waktu dua bulan sulit memproses pekerjaan konstruksi. Dia mengatakan tak banyak kontraktor yang mau mengerjakan proyek secara cepat. Apalagi kualitas pekerjaan berpotensi buruk jika terburu-buru karena mengejar target.
Pekerjaan juga bakal terhambat karena prosesnya dilakukan ketika musim hujan sedang berlangsung. “Saya mengerti, enggak mungkin pekerjanya pakai payung. Sudah bohong itu,” kataJokowi.
Jokowi menjelaskan, masalah terjadi karena pola pikir dari birokrat di Indonesia yang senang mengerjakan sesuatu di akhir masa tenggat. Prosesnya pun kerap kali dilakukan secara manual, meski sistem pengadaan barang dan jasanya sudah secara elektronik.
Suasana pembukaan Rakornas PBJ di Balai Sidang Jakarta Convention Center,Rabu (06/11).
“Buat apa bangun sistem seperti itu kalau bulan November masih ada e-tendering? Kalau epurchasing masih oke. Kita ini senangnya kejar-kejaran. Mindset ini harus diubah,” ucapnya.
Atas dasar itu, Jokowi meminta agar persoalan ini tidak terjadi Iagi di masa depan. Mantan Walikota Solo itu meminta agar proses lelang pengadaan barang danjasa ke depannya dilakukan sejak awal tahun.
Dengan demikian, proses konstruksi tidak akan terburu-buru dan kualitas proyek menjadi bagus. “Kontraktornya juga enak, tidak dikejar-kejar kayak hantu,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan pembangunan nasional/Ketua Bappenas, Suharso Monoharfa dalam arahannya mengingatkan penerapan Satu Data Indonesia sesuai Perpres 39 tahun 2019, sehingga seluruh proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat menerima penghargaan National Procurement Award 2019 PBJ di Balai Sidang Jakarta Convention Center,Rabu (06/11).
(Advetorial Biro Protokol dan Humas Sekdaprov Sulut)
COMMENTS