PADA Tahun Anggaran 2020, Sulut kecipratan dana senilai Rp24,3 triliun. Dana senilai itu bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga, Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE pun menyerahkan dana senilai total Rp24,3 triliun kepada Bupati, Walikota, serta para Pimpinan Satuan Kerja Pusat dan Daerah di Wilayah Provinsi Sulut di Hotel Peninsula Manado, Senin (25/11).
Tentunya, dengan diserahkannya DIPA dan Dana Transfer ke Daerah serta Dana Desa TA 2020 ini, Gubernur Olly berharap pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, lebih merata, dan memberikan dampak multiplikasi (multiplier effect) yang lebih besar kepada pembangunan perekonomian Sulut.
Gubernur Olly juga menyampaikan pesan Presiden RI Joko Widodo saat acara penyerahan DIPA TA 2020 di Istana Negara beberapa waktu lalu, agar belanja APBN bisa men-triggerpertumbuhan ekonomi seawal dan secepat mungkin.
Gubernur Olly mengharapkan proses lelang dapat sesegera mungkin dilaksanakan sehingga pada bulan Januari pekerjaan dapat dimulai.
“Proses pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan percepatan sesegera mungkin, sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pra lelang proyek harus segera dilaksanakan agar kegiatan pembangunan dapat mulai efektif berjalan di bulan Januari 2020,” kata Gubernur Olly.
Orang Nomor Satu di Bumi Nyiur Melambai Provinsi Sulawesi Utara ini mengingatkan para Bupati dan Walikota untuk memastikan setiap rupiah dari APBN 2020 betul-betul digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sampai ke tingkat desa.
“Saya instruksikan agar penggunaan dana desa lebih difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan serta mengutamakan pelaksanaan secara swakelola dan padat karya yang menggunakan bahan baku lokal, dan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Untuk mewujudkan tata kelola dana desa yang akuntabel dan tepat sasaran, perlu adanya koordinasi dari semua pihak, utamanya koordinasi antara Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah,” tegas Gubernur Olly.
Selain itu, Gubernur Olly menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan menyajikan dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sebagai informasi, APBN tahun 2020 yang terdiri dari dana DIPA Kementerian/Lembaga, Dana Transfer dan Dana Desa yang dialokasikan untuk Provinsi Sulut sebesar Rp24,3 triliun.
Adapun DIPA yang diserahkan di Provinsi Sulut berjumlah 462 DIPA dengan total dana yang di alokasikan sebesar Rp9,7 triliun atau turun sebesar 5,7 persen dari tahun sebelumnya, dengan rincian :
1. Belanja Pegawai sebesar Rp3,15 triliun
2. Belanja Barang sebesar Rp3,73 triliun
3. Belanja Modal sebesar Rp2,82 triliun
4. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp11,94 miliar.
2. Belanja Barang sebesar Rp3,73 triliun
3. Belanja Modal sebesar Rp2,82 triliun
4. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp11,94 miliar.
Anggaran kementerian/Lembaga tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan fungsi kepemerintahan dan menjalankan program pembangunan, yang utamanya untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintahan, serta peningkatan pertahanan keamanan dan penyelenggaraan demokrasi.
Sementara itu, jumlah alokasi dana transfer dan Dana Desa se-Sulut pada TA 2020, ditetapkan sebesar Rp14,57 triliun atau meningkat 1,12 persen dari tahun sebelumnya yang terdiri dari :
1. Dana Alokasi Umum sebesar Rp9,08 triliun
2. Dana Bagi Hasil sebesar Rp322,04 miliar
3. Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp1,81 triliun
4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp1,72 triliun
5. Dana Insentif Daerah sebesar Rp398,9 miliar
6. Dana Desa sebesar Rp1,56 triliun.
2. Dana Bagi Hasil sebesar Rp322,04 miliar
3. Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp1,81 triliun
4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp1,72 triliun
5. Dana Insentif Daerah sebesar Rp398,9 miliar
6. Dana Desa sebesar Rp1,56 triliun.
Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tersebut diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.
Kegiatan penyerahan DIPA turut dihadiri jajaran Forkopimda, Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen SE MS, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut Muhdi, Bupati, Walikota dan para pejabat Pemprov Sulut.
(Advetorial Biro Protokol dan Humas Sekdaprov)
COMMENTS