Vidcon Dengan KPK, Olly Imbau Pemda Optimal 8 Bidang Pemberantasan Korupsi


Manado-Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE memimpin seluruh kepala daerah kabupaten/kota di Sulut saat melakukan video conference dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk program Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Senin (04/05/2020).

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara senantiasa mendukung penuh program KPK dan kegiatan dari KPK RI, utamanya program dan kegiatan Korsupgah Korupsi yang bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan kearah yang lebih transparan dan akuntabel,” kata Olly.

Vidcon tersebut diikuti Korwilgah 3 KPK (DKI Jakarta, Aceh, NTB dan Sulut) Aida Ratna Zulaiha, Sekdaprov Edwin Silangen dan para pejabat Pemprov Sulut.

Untuk itu, Gubernur Olly mengimbau seluruh jajaran Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan secara optimal 8 bidang yang menjadi Program Utama kegiatan Korsupgah KPK di tahun 2020.

Adapun kedelapan bidang yang dimonitor oleh KPK lewat aplikasi Monitoring Center Prevention (MCP) adalah Perencanaan dan Penganggaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Kapabilitas APIP; Manajemen ASN; Tata Kelola Dana Desa; Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah.

“Setiap progress perkembangan dan hasil perbaikan terhadap 8 sektor itu dimonitor oleh KPK lewat aplikasi Monitoring Center Prevention (MCP). Terkait dengan itu, maka saya mengajak seluruh peserta dalam kegiatan ini untuk mengikuti kegiatan ini dengan optimal, menyimak dengan baik penyampaian dari Tim Korsupgah untuk pelaksanaan Korsupgah yang lebih baik di daerah,” ungkap Olly.

“Saya berharap, kiranya jajaran KPK RI akan terus memberikan perhatian kepada kami, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sehingga ke depannya kita akan semakin baik dalam mencegah dan memberantas korupsi di daerah, demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang setinggi-tingginya,” lanjutnya.

Sebelumnya, Gubenur Olly juga menjelaskan bahwa pencapaian rencana aksi Korsupgah di Tahun 2019 untuk Pemprov Sulut sebesar 76%.

Olly menuturkan, sesuai evaluasi dari pencapaian tersebut ditemukan sejumlah kendala pada pelaksanaan Korsupgah di Sulut.

Adapun hambatan tersebut yaitu: Pada area Perizinan. Dimana Dinas Penanaman Modal & PTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum memiliki aplikasi perizinan full online yang terintegrasi dengan aplikasi OSS (Online System Submission), dikarenakan aplikasi tersebut masih dalam tahap pekerjaan melalui kerjasama dengan Kementerian Kominfo, Dinas Penanaman Modal & PTSP Daerah kabupaten/kota, juga masih sementara berkoordinasi dengan BPJS, Badan Pertanahan dan Ditjen Pajak untuk pemenuhan target implementasi tax clearance;
Kemudian pada area Pengadaan Barang Jasa.

Yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum mengintegrasikan aplikasi SIRUP dengan aplikasi penganggaran, karena prosesnya masih dalam tahap pekerjaan melalui kerjasama dengan BPKP selaku penyedia aplikasi;
Disamping itu, pada area manajemen ASN indikator Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). 

Dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sementara dalam proses penyusunan revisi pada Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 mengenai Implementasi TPP diakomodasi dengan kepatuhan LHKPN, BMD, dan TPTGR sehingga terget ini pada Tahun 2019 belum terpenuhi:

Pada area optimalisasi Pendapatan Daerah. Dimana Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terlambat dalam penginputan kedalam aplikasi (yakni pada tanggal 1 Januari 2020).

“Dengan hambatan-hambatan serta kekurangan yang ada, maka kedepan tentunya kami akan berupaya lebih keras lagi, melahirkan inovasi yang lebih baik lagi, serta meningkatkan koordinasi dalam pencapaian rencana aksi korsupgah,” tutup Olly.

Sementara itu, Korwilgah 3 KPK Aida Ratna Zulaiha menerangkan bahwa koordinasi program pencegahan korupsi di Indonesia didukung oleh kerjasama instansi pusat dan daerah (kejaksaan, DJP, BPN, Pertamina dan PLN), survey penilaian integritas, kepatuhan pelaporan LHKPN, implementasi pengendalian gratifikasi, sertifikasi penyuluh anti korupsi, aksi stranas PK, komite advokasi daerah dan pendidikan anti korupsi.(*/ifa)

COMMENTS

Nama

advetorial,215,berita utama,1791,bitung,258,ekonomi,263,hukrim,322,infrastruktur,176,manado,1240,minahasa,1698,minsel,544,minut,488,mitra,823,nasional,977,nusa utara,237,olahraga,185,pariwisata,218,politik,787,sulut,2771,tomohon,262,totabuan,352,v,2,video,1,
ltr
item
KabarOk.com - Kabar dikabarkan: Vidcon Dengan KPK, Olly Imbau Pemda Optimal 8 Bidang Pemberantasan Korupsi
Vidcon Dengan KPK, Olly Imbau Pemda Optimal 8 Bidang Pemberantasan Korupsi
Vidcon Dengan KPK, Olly Imbau Pemda Optimal 8 Bidang Pemberantasan Korupsi
https://1.bp.blogspot.com/-7vOzTIosG90/XrB7njmpjXI/AAAAAAAAYxc/7moWajEd-KMa9ubQ28T6qUIAGeaSsIYFQCLcBGAsYHQ/s640/IMG_20200505_023838.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-7vOzTIosG90/XrB7njmpjXI/AAAAAAAAYxc/7moWajEd-KMa9ubQ28T6qUIAGeaSsIYFQCLcBGAsYHQ/s72-c/IMG_20200505_023838.jpg
KabarOk.com - Kabar dikabarkan
https://www.kabarok.com/2020/05/vidcon-dengan-kpk-olly-imbau-pemda.html
https://www.kabarok.com/
https://www.kabarok.com/
https://www.kabarok.com/2020/05/vidcon-dengan-kpk-olly-imbau-pemda.html
true
3875780352725475842
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts LIHAT SEMUA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU TAG ARCHIVE SEARCH SEMUA BERITA Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy