Hal itu disampaikan Ketua Komisi II Cindy Wurangian SE dalam rapat paripurna DPRD Sulut dalam rangka penutupan masa persidangan ketiga tahun 2021, serta penyampaian laporan kinerja alat kelengkapan DPRD, dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses ketiga tahun 2021, sekaligus pembukaan masa persidangan kedua di tahun 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (04/10/2022).
“Rapat, kunjungan dan konsultasi pada September hingga Desember 2021, sebanyak 25 kali dilakukan oleh Komisi II,” ungkapnya.
“Ada beberapa hal yang kami temui, dan menjadi catatan bagi komisi II yaitu kelangkaan solar bersubsidi. Dimana, masih terlihat antrian dibeberapa tempat. Namun, tidak separah sebelumnya, berarti rapat-rapat yang kami lakukan kemarin selalu di follow up oleh pemerintah provinsi Sulut, dan kelihatan ada perbaikan,” ungkap anggota legislatif dari Fraksi Golkar ini kepada Wakil Gubernur Sulut, Steven OE Kandouw, dan Sekprov Sulut, Asiano Gammy Kawatu.
Kedua, terkait perusahaan finance yang dikeluhkan oleh masyarakat. “Begitu banyak masyarakat yang di ‘Dicurangi’ oleh pihak pengelolah perusahaan Finance, dan ini juga menjadi PR bagi Komisi II untuk ditindaklanjuti sesuai dengan keinginan masyarakat, kami tidak saja menyelesaikan. Tetapi, harus mencegah agar masyarakat Sulut bisa teredukasi agar tidak dicurangi lagi,” jelasnya.
Setelah mendengarkan beberapa catatan dari Komisi II, Steven OE Kandouw selaku wakil Gubenur Sulut langsung menanggapinya. “Makasih kepada Komisi I, II, III dan IV untuk setiap masukannya, ini selalu diperhatikan oleh pak Gubernur Sulut, Olly Dondokambey. Apalagi, terkait Satuan kerja perangkat daerah (SKPD), siapa tidak kooperatif, dan tidak maksimal merespon teman-teman Dewan. Itu, yang menjadi poin utama untuk kita barometer, untuk kita bisa mereposisi,” tuturnya. “Tunggu saja, masukan-masukan teman-teman dewan menjadi pertimbangan bagi pak Gubernur Sulut,” tutupnya.
Diketahui, rapat paripurna yang berjalan hampir sejam ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sulut, Viktor Mailangkay dan Billy Lombok, dan 26 anggota DPRD Sulut turut hadir.(**/Oby)
Kedua, terkait perusahaan finance yang dikeluhkan oleh masyarakat. “Begitu banyak masyarakat yang di ‘Dicurangi’ oleh pihak pengelolah perusahaan Finance, dan ini juga menjadi PR bagi Komisi II untuk ditindaklanjuti sesuai dengan keinginan masyarakat, kami tidak saja menyelesaikan. Tetapi, harus mencegah agar masyarakat Sulut bisa teredukasi agar tidak dicurangi lagi,” jelasnya.
Setelah mendengarkan beberapa catatan dari Komisi II, Steven OE Kandouw selaku wakil Gubenur Sulut langsung menanggapinya. “Makasih kepada Komisi I, II, III dan IV untuk setiap masukannya, ini selalu diperhatikan oleh pak Gubernur Sulut, Olly Dondokambey. Apalagi, terkait Satuan kerja perangkat daerah (SKPD), siapa tidak kooperatif, dan tidak maksimal merespon teman-teman Dewan. Itu, yang menjadi poin utama untuk kita barometer, untuk kita bisa mereposisi,” tuturnya. “Tunggu saja, masukan-masukan teman-teman dewan menjadi pertimbangan bagi pak Gubernur Sulut,” tutupnya.
Diketahui, rapat paripurna yang berjalan hampir sejam ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sulut, Viktor Mailangkay dan Billy Lombok, dan 26 anggota DPRD Sulut turut hadir.(**/Oby)
COMMENTS