10 Tahun Jadi Wakil Rakyat, Jems Tuuk Pahlawan Bagi "Wong Cilik"

 

Manado — Sebagai wakil rakyat, anggota legislatif memiliki tanggung jawab besar untuk mewakili kepentingan masyarakat yang telah memilih mereka.

Julius Jems Tuuk anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang merupakan kader PDI Perjuangan adalah wakil rakyat yang paripurna, memenuhi tanggung jawab yang telah dibebankan rakyat kepadanya.

Terang saja, Jems Tuuk (begitu dia disapa) putra Kabupaten Bolaang Mongondow itu terkenal karena menunjukkan sikap yang sepatutnya dilakukan oleh wakil rakyat yang meliputi berbagai aspek, mulai dari etika, integritas, hingga komitmen terhadap tugas dan fungsinya.

Jems Tuuk pun kerap kali jadi momok dan ditakuti para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sampai pada kalangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Provinsi Sulut karena cara berpikirnya yang kritis guna memperjuangkan kepentingan masyarakat Sulut.

Tak ayal, Jems Tuuk pun layak dijuluki sebagai Tanduk Banteng yang melambangkan pertahanan bagi karakteristik Wong Cilik atau kalangan masyarakat yang biasanya hidup dengan penghasilan rendah, yang seringkali dari pekerjaan kasar atau informal seperti buruh, pedagang kecil, atau petani subsisten, dan sering berada di bawah garis kemiskinan atau hidup dengan pendapatan yang sangat terbatas.

Lantas apa saja aspek-aspek yang melekat kepada kader Banteng moncong putih asal Bolaang Mongondow itu, selama 9 tahun mengawal kepentingan masyarakat Sulut di kursi wakil rakyat?

Berikut adalah beberapa sikap penting yang dimiliki oleh Julius Jems Tuuk:

Integritas dan Kejujuran

• Menghindari Korupsi
Menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetap menjaga integritasnya dan menghindari untuk terlibat dalam praktik yang merugikan daerah dan masyarakat.

• Transparan dalam Tindakan
Setiap keputusan dan kebijakan yang diambil, dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Amanah dan Bertanggung Jawab

• Mewakili Kepentingan Rakyat
Mengutamakan kepentingan konstituennya di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Mendengarkan aspirasi rakyat dan memperjuangkannya dalam setiap kebijakan yang dibuat.

• Bekerja Keras dan Tepat Waktu
Menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas, seperti menghadiri rapat, menyusun undang-undang, dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Keadilan dan Keseimbangan

• Adil dalam Pengambilan Keputusan
Dalam membuat kebijakan, selalu harus mempertimbangkan kepentingan semua kelompok, termasuk yang paling rentan dan menghindari diskriminasi serta berpihak pada keadilan sosial.

• Memperjuangkan Hak-hak Minoritas
Selain memperjuangkan mayoritas, juga harus memperhatikan dan melindungi hak-hak minoritas dan kelompok marjinal.

Komitmen terhadap Demokrasi dan Keterbukaan

• Menghormati Nilai-nilai Demokrasi
Mendukung dan menjaga nilai-nilai demokrasi, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan supremasi hukum.

• Keterbukaan Informasi
Bersikap terbuka terhadap publik, termasuk dalam memberikan informasi yang relevan terkait kebijakan dan tindakannya.

Empati dan Kedekatan dengan Rakyat

• Mendengarkan Aspirasi
Aktif mendengarkan suara dan keluhan masyarakat, serta rutin turun ke lapangan untuk memahami langsung kondisi dan kebutuhan rakyat.

• Melayani dengan Tulus
Melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas segalanya.

Profesionalisme dan Kompetensi

• Menguasai Materi dan Isu
Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang ditangani, serta terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri untuk membuat keputusan yang tepat dan berdaya guna.

• Menghormati Etika Profesi
Menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik yang berlaku, menjaga profesionalisme dalam setiap tindakannya.

Kolaborasi dan Keterlibatan Aktif

• Bekerja Sama dengan Lembaga Lain
Mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk eksekutif, yudikatif, dan masyarakat sipil, untuk mencapai tujuan bersama.

• Mengawasi dan Mengkritisi Pemerintah
Menjalankan fungsi pengawasan dengan tegas namun konstruktif, memastikan pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang.

Julius Jems Tuuk menjadi panglima bagi masyarakat Sulut Khususnya masyarakat Bolaang Mongondow terlebih lagi kaum-kaum Proletar atau mereka yang berkelas rendah tanpa kekayaan dan hidup di bawah garis kemiskinan.

(***)