Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Awasi ASN Off Side

BOLMUT-Hari terakhir pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2024 bakal mendapatkan pengawasan ketat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).

Aparatur Sipil Negara (ASN),Aparatur Pemerintah Desa akan dipantau dengan ketat pada besok hari Kamis (29/08/2024) pada pendaftaran calon kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati pada hari terakhir pendaftaran di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolmut.Hal ini dilakukan untuk memastikan netralitas serta integritas seluruh ASN dan Aparat Pemerintah Desa secara murni tidak melibatkan diri dalam politik praktis,"tegas Plh Ketua Bawaslu Bolmut Rizki Posangi SH.

Selain itu Posangi menambahkan, ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Bupati, dan pejabat lainnya harus menjunjung tinggi netralitas dengan tidak terlibat dalam politik praktis yang mengarah pada keberpihakan atau berafiliasi dengan partai politik.

“Netralitas ini sangat penting untuk menjaga profesionalisme, serta memastikan proses demokrasi berjalan secara adil,” tambahnya juga.

Tentunya tindakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, sebelum atau setelah penetapan pasangan calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, atau pejabat lainnya harus dihindari.

“Kami akan mengawasi penggunaan fasilitas negara, jabatan, serta program-program pemerintah yang bisa saja digunakan secara tidak sah untuk mendukung salah satu paslon,” jelas Posangi. 

Dirinya juga mengimbau para kepala desa dan perangkatnya untuk tetap menjaga netralitas selama proses Pilkada 2024,tidak Off side selama berlangsung tahapan.Seban, pemberitahuan tersebut sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/8224/BPD, kepala desa dan perangkat desa dilarang keras terlibat dalam politik praktis, apalagi menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon atau partai politik.

“Kami harap seluruh kepala desa dan perangkat desa menjaga integritas serta tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilihan,” pungkasnya.