Manado-Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Sulut dr Kartika Devi Tanos MARS mewakili Gubernur Olly Dondokambey SE di Rapat Koordinasi Instrumen Capaian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kawasan Perbatasan di Gedung Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Jakarta, Senin (02/09).
Dalam pertemuan tersebut, Karo Kesra Devi juga menjadi pembicara dengan memaparkan materi tentang Capaian Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara.
Dirinya menyuarakan pengembangan SDM unggul dimana Provinsi Sulut menjalin kerjasama dengan Tiongkok dan Jepang dalam program magang bagi lulusan SMA sederajat selama kurang lebih 3 tahun untuk penguatan penguasaan bahasa asing dan keterampilan kerja guna menunjang program Global Sustainable Tourism Training.
Hal ini mengingat kunjungan Wisman yang meningkat tajam ke Provinsi Sulut di tahun 2018 mencapai 127.879 wisatawan yang berdampak pada occupancy rate hotel mencapai 70%.
Lebih lanjut dirinya menjabarkan pencapaian Sulut sebagai Provinsi paling toleran berdasar hasil survei Setara Institute, menempati indeks kerukunan nomor satu se Indonesia (Kementerian Agama), indeks kebahagiaan menurut BPS menempati ranking tiga nasional.
Dalam kesempatan itu pula dr. Devi memaparkan kinerja pembangunan desa di Sulawesi Utara menunjukkan tren yang positif dimana di tahun 2016 dari 15 desa maju di tahun 2018 menjadi 66 desa maju, tahun 2016 ada 554 desa berkembang di tahun 2018 menjadi 734 desa berkembang, tahun 2016 ada 852 desa tertinggal di tahun 2018 berkurang menjadi 640 desa, tahun 2016 ada 84 desa sangat tertinggal di tahun 2018 berkurang menjadi 66 desa.
“Dengan demikian secara makro kita bisa berpendapat bahwa pembangunan desa di wilayah Sulawesi Utara relatif sudah baik. Tetapi masih ada pekerjaan rumah untuk menuntaskan 66 desa sangat tertinggal,” kata dia.
Oleh karenanya dirinya berharap melalui forum ini capaian dan permasalahan pembangunan mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat.
“Bersyukur diberikan kesempatan menyuarakan secara langsung kondisi, situasi, capaian pembangunan permasalahan dan tantangan dari wilayah perbatasan NKRI yang masih harus diselesaikan yang tentu saja membutuhkan komitmen dan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat,” pungkas dia.
Turut hadir dalam rakor tersebut Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Sonny Harry B. Harmadi, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus Kemenko PMK Wijanarko Setiawan, serta para undangan dari pejabat kementerian terkait.(*/ifa)
COMMENTS