Manado-Untuk meningkatkan produksi komoditi andalan Dinas Perkebunan Daerah (Disbunda) Sulut mempersiapkan sejumlah program produtif untuk tahun anggaran 2020 nanti.
Menurut Kepala Disbunda Sulut Ir Refly Ngantung ada 3 solusi diversifikasi ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan petani Sulut.
“Mengontrol harga kopra, pala dan cengkeh itu sangat sulit. Tapi ada tiga jalan keluar yaitu pertama membangun sumber daya manusia. Tingkatkan kapaitas kemampuan petani. Tinggalkan budaya malas, kita membangun semangat kerja dan daya saing. Kedua, diversifikasi produk. Contoh kelapa, kita diversifikasi turunan kelapa. Selain memanfaatkan produk kelapa dan turunannya. Ketiga, diversifikasi komoditi, kita manfaatkan lahan. Contohnya jika ada lahan 1 hektar kita bisa tanam kelapa, cabe, tomat, jagung dan sebagainya,” ujar Ngantung pada Focus Group Discusion (FGD) dengan tema ‘Optimisme Kebangkitan Kembali Perkebunan Sulut’ yang digelar Biro Protokol dan Humas Pemprov Sulut bersama Disbunda Sulut dan unsur pers di Kantor Gubernur Sulut, Jumat (15/11).
Lanjut Refly Ngantung, kelapa, pala dan cengkeh adalah komoditi seksi karena sejak zaman penjajah sampai sekarang sudah dilirik negara-negara besar seperti Spanyol, Belanda dan negara lainnya.
Sayang, sejak dulu petani Indonesia terninabobokan dengan produksi low materil seperti hanya kopra saja untuk kelapa, sementara produk turunan kurang dikembangkan dan hanya dua daerah yang memproduksi kopra sekira tiga ton kopra kering per hektar per tahun yakni Minahasa Utara dan Minahasa Selatan, sedangkan daerah lainnya hanya 500 kilo per hektar per tahun.
“Sehingga rata-rata produksi kita per hektar per tahun hanya 1,2 ton. Ini masih sangat sedikit, padahal daerah kita disebut Bumi Nyiur Melambai, tapi produksi kelapa kurang,” ujar Ngantung.
Untuk meningkatkan harga jual minyak kelapa, Ngantung mengajak seluruh pihak untuk mensosialisasikan keunggulan minyak kelapa dibanding minyak sawit.
“Masyarakat harus tahu bahwa minyak kelapa itu lebih sehat daripada minyak sawit. Dan bisa dipertimbangkan aturan untuk mewajibkan ASN (Aparatur Sipil Negara) atau usaha-usaha besar untuk mengonsumsi minyak kelapa,” timpal Ngantung.
Pun untuk tahun anggaran 2020 nanti Disbunda Sulut telah mempersiapkan sejumlah program andalan.
“Selain program bantuan dan terus melakukan sosialisasi, kami juga akan mengoptimalkan peningkatan SDM, baik di internal, para petani hingga pihak-pihak terkait,” tandas Kadis Ngantung.
Focus Group Discusion dimoderatori Kabag Humas Pemprov Sulut Christian Iroth SSTP, serta turut hadir perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, pemerhati pertanian, dan petani kopra.(ifa/*)
COMMENTS