Manado-Kepala Dinas Pemerintahan Desa dan Masyarakat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Royke Mewoh menegaskan kembali kepada pemerintah kabupaten/kota yang belum melakukan pendataan kepada masyarakat yang akan menerima bantuan langsung tunai (BLT) untuk segera menindaklanjuti arahan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini.
"Saya minta kepada pemerintah kabupaten/kota yang belum melakukan pendataan kepada masyarakat terkait dana langsung tunai (BLT) untuk segera melakukan proses pendataan sesuai aturan yang ada," kata Kadis Pemdes Sulut, Royke Mewoh, Senin (4/5/2020) di kantor Gubernur Sulut.
"Terlebih hal ini terkait dengan Pandemi Covid 19 saat ini," tambah Kadis Mewoh lagi.
Lanjutnya, sampai saat ini baru empat kab/kota di Sulut yang menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT).
"Empat daerah yakni Boltim, Bolsel, Bolmong dan Sangihe. Dan diharapkan paling lambat tahap pertama ini sudah bisa tersalur semuanya," bebernya.
Ia pun meminta kepada pendamping desa terus melakukan pendampingan terkait bantuan dana langsung tunai ini.
"Saya minta kepada semua pendamping desa untuk membantu pemerintah desa dalam pendataan administrasinya. Karena sesuai arahan dari Kemendes PDTT, bahwa yang berhak menerima BLT itu yang tidak dijangkau oleh PKH dan bantuan pangan non tunai. Mudah-mudahan setelah Pemprov melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota bahwa paling lambat minggu pertama ini pendataan sudah tuntas dan tahap pertama sudah disalurkan," tandas Royke Mewoh.
Diketahui, BLT tersebut diperuntukan kepada keluarga miskin tiap bulan Rp. 600.000.(*/ifa)
COMMENTS