Manado-Pihak Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di bawah kepemimpinan Benny Rhamdani sebagai intens melakukan terobosan untuk menindak dan memberantas Pengiriman pekerja migran ilegal (PMI) ke luar negeri.
Melainkan komitmen itu diwujudkan Brani, sapaan akrab Benny dengan membuat sejumlah terobosan. Selain memodernisasi sistem pelayanan, menindak oknum yang melakukan praktek ilegal di internal BP2MI.
Sejumlah gebrakan dilakukan. Termasuk Brani menginsiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Pengiriman PMI Ilegal yang melibatkan seluruh stakeholder di tengah masyarakat. Dalam rakor virtual membahas soal program prioritas Satgas, Brani yang memimpin rapat di Manado, Rabu (7/10/2020) menyampaikan optimismenya terhadap Satgas yang dibentuk tersebut. Sejumlah target dan sasaran akan dicapai dengan memasang deadline.
”Rekan-rekan yang tergabung dalam Satgas Pemberantasan Pengiriman PMI Ilegal ini adalah mereka yang berintegritas, punya pengalaman dibidangnya masing-masing. Itu sebabnya saya optimis kerja yang menjaga diskala prioritas akan mampu mereka capai. Rapat koordinasi untuk mengkonkritkan dan memastikan semua program strategis Satgas akan berjalan menghasilkan beberapa kesimpulan yang akan kita tindaklanjuti,” ujar Brani yang juga mantan Ketua GP Ansor Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) 2 periode ini.
Politisi senior yang juga mantan Anggota DPRD Provinsi Sulut 3 periode itu menyebutkan pada level regulasi pihaknya telah melakukan pemantapan. Sehingga Satgas tinggal tancap gas untuk merealisasikan program prioritas. Tak hanya itu, Brani menyebut Satgas yang dibentuknya tersebut akan sangat membantu BP2MI dalam kerja-kerja yang terukur. Lanjut Brani menambahkan bahwa saat ini merupakan eranya pemerintah dan masyarakat berkolaborasi.
”Penguatan dari aspek regulasi terus dilakukan. BP2MI dengan slogan melayani dengan nurani akan mengakselerasi pelayanan terhadap PMI, motong alur birokrasi yang dianggap tidak efektif dan efesien. Sembari kita tegas menindak oknum atau perusahaan, agen dan siapapun itu yang melegalkan proses ilegal dalam urusan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri. Satgas akan tancap gas, mengerjakan apa yang akan mereka lakukan. Saya percaya betul, para senior-senior yang tergabung dalam Satgas punya keresahan yang sama dengan saya. Kita bekerja untuk kesejahteraan dan kemajuan para pekerja migran Indonesia,” kata Brani.
Selain itu, Brani menitipkan agar masyarakat juga ikut terlibat dalam menyampaikan laporan atau masukan bila ada kasus pengiriman PMI ilegal yang diketahuinya. Bagi Brani pekerjaan berat akan terasa ringan manakala dikerjakan secara iklas dan bersama-sama. Segala upaya yang dikerahkan untuk mengisolasi dan memberi sanksi untuk para pembegal aturan dibidang pengiriman pekerja Indonesia, lanjut Brani sebagai wujud kecintaan terhadap Indonesia agar terus mengalami kemajuan.
Berlangsungnya rapat pembahasan gebrakan (Foto Suluttoday.com)
”Pekerjaan ini merupakan ibadah. Jangan kita habiskan energi untuk kepentingan yang tidak produktif. Melainkan kita iklas bekerja, memberi dedikasi untuk Indonesia tercinta. Kita secara kolektif mengawal, menjaga dan melayani para pekerja migran Indonesia, lindungi mereka. Negara harus hadir untuk rakyatnya. Kehadiran Satgas ini sebagai energi baru bagi BP2MI dalam melayani segenap rakyat Indonesia,” tutur Brani, Wakil Ketua Komite I DPD RI periode 2014-2019 itu.
Sekedar diketahui, Satgas Pemberantasan Pengiriman PMI Ilegal merupakan langkah progresif dan baru pertama dibentuk di Indonesia. Pada rapat virtual tersebut hadir Ketua Harian Gugus Tugas Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, pimpinan Satgas lainnya yakni Marzuki Darusman, yang juga Jaksa Agung periode 1999-2021, Wakil Ketua Harian Mas Achmad Santoso, Suwiryo Ismail, Kepala BP2MI bersama jajarannya serta dan Kepala UPT BP2MI se-Indonesia.(*/ifa)
COMMENTS