Manado - Pungutan sumbangan pendidikan yang dilakukan di SMA 4 Manado disorot tajam oleh Sekretaris Komisi 4 DPRD Sulut Jems Tuuk.
Secara tegas dihadapan Kadis Dikda Sulut dr Grace Punuh dan jajaran, politisi PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa sumbangan pendidilkan tidak bisa dipungut setiap bulan dan ditetapkan besarannya apalagi sampai berdampak pada siswa hingg tidak bisa ikut ujian apalagi sampai tidak bisa mengambil ijazah.
"Kalau memang seperti itu prakteknya apapun alasannya kepala sekolah ini kurang ajar dia berkamuflase dengan mengatakan ini bukan perintah dia tapi atas dasar kesepakatan bersama dengan orangtua kemudian berlindung di balik Peraturan Guberbur (Pergub) amanat dari Pergub tidak seperti itu, namanya sumbangan ya sumbangan, menurut saya hal hal seperti itu yqng membuat kwalitas pendidikan SMA/SMK kita turun "tegas politisi PDI Perjuangan ini.Terkait hal tersebut, JT sapaan akrabnya merekomendasikan agar Dikda Sulut mengambil tindakan tegas pada kepala sekolah SMA 4.
"Kalau menurut saya Kepala Sekolah SMA 4 harus di ganti. Ibu Kadis.harus tegas yang begini harus di pangkas , mau siapa kek cantolannya mau siapa kek orangnya .sekali lagi jangan berlindung dibalik pergub karena Pergub tidak mengatur seperti itu,"tegas JT menambahkan.
Menanggapi rekom dari Jems Tuuk, Kadis.Dikda Sulut berjanji akan merespon dengan memberikan tindakan tegas pada.oknum Kepsek tersebut.
"Terkait rekom dari Pak Jems Tuuk Kami akan segera melakukan tindakan tegas pada Kepala Sekolah.SMA 4,"ujar Kadis dr Grace Punuh tegas.
Diketahui.pada beberapa minggu lalu sebuah postingan di grup facebook "aspirasi warga Manado" mendadak viral karena dalam postingan tersebut menampilkan sebuah foto kartu sumbangan pendidikan di SMA Negeri 4 yang mana dalam keterangannya mencantumkan nilai darpsumbangan serta waktu dan tanggal pembayarannya yang sudah di tetapkan selama satu tahun.. Sejumlah tanggapan pun dilontarkan masyarakat terkait postingan itu, dan sebagian besar masyrakat juga tidak setuju dengan itu. (Oby))
COMMENTS