Felly Runtuwene : Jangan Jadi Pekerja Migran Ilegal

Manado - Komisi IX DPR RI bekerjasama dengan BP2MI melakukan sosialisasi terkait peluang kerja ke luar negeri,

Kegaitan yang bertema ‘Peluang Kerja ke Luar Negeri dan Perlindungan Menyeluruh Kepada PMI Sebagai VVIP’ ini dilaksanakan di Sindulang, Kota Manado, Sulawesi Utara, sabtu (27/11) dan di hadiri langsung Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI Irjen. Pol. Achmad Kartiko dan Kepala UPT BP2MI Manado Hendra Makalalag.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi IX DPR RI menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan peluang kerja ke luar negeri, karena ini sangat penting untuk masyarakat tahu.

“Karena kita tahu bersama bahwa pekerja Ilegal lebih besar daripada pekerja legal. Kadang-kadang pekerja ilegal ini tidak ada pengetahuan sama sekali karena tidak pemberitahuan jadi mereka (pekerja ilegal) bekerja di luar negeri melalui ‘Calo’ dengan bahasa nanti torang (calo) yang urus semuanya padahal sudah terjebak, jadi sosialisasi ini perlu diketahui masyarakat dan bersifat penting,” Jelas Politisi Partai NasDem itu.

“Pekerja ilegal juga akan berurusan dengan hukum ketika mereka diketahui cuma mempunyai visa kunjungan dan bukan visa kerja. Nah, inikan musti disampaikan kepada masyarakat kalau perlu masyarakat juga menjadi corong untuk bisa disampaikan juga ke kerabat, saudara dan lainnya karena ini sangat terbatas sekali,” Tambahnya.

Felly Runtuwene juga berharap pemerintah daerah mulai dari lurah atau kepala desa pro aktif. Karena bekerja di luar negeri gajinya besar, minimal 17 juta rupiah/bulan baik iti di jepang, korea dan jerman itu lebih tinggi lagi gajinya. Ada yang mencapai 30 juta, tergantung pekerjaannya.

“Jadi kegiatan sosialisasi ini sangat penting. Kita lihat ada pekerja ilegal pulang sudah menjadi mayat karena tidak ada pengetahuan tentang bekerja diluar negeri, disisi lain masyarakat diberikan peluang sebesar-besarnya untuk bekerja di luar negeri dengan adanya perlindungan dari negara,” Jelas FER (Sapaan akrabnya).

Felly Runtuwene juga meyakinkan masyarakat untuk jangan ragu menjadi pekerja migran Indonesia. Menurutnya bahwa pekerja migran Indonesia ini merupakan peluang kerja yang sangat bagus untuk di ikuti oleh para pencari kerja.

“Tentunya untuk mereka yang memenuhi syarat menjadi PMI dan sesuai dengan prosedur dari BP2MI. Selanjutnya kami juga selalu mendorong pemerintah untuk selalu mereview perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan BP2MI. Jangan sampai masih ada lagi perusahaan-perusahaan ilegal,” Ucap anggota DPR RI asal Sulawesi Utara ini.

Sementara itu, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI Irjen Pol Achmad Kartiko, mengatakan, sinergitas antara BP2MI dan pemerintah daerah khususnya Disnaker akan lebih memaksimalkan program pelindungan PMI yang dimaksud.

“Sinergi antara BP2MI dan Pemda pastinya akan memaksimalkan program pelindungan bagi PMI karena BP2MI tidak bisa kerja sendiri, haruslah didukung oleh Pemda agar sindikat-sindikat yang selama ini menempatkan para pemuda kita secara ilegal bisa kita berantas sama-sama” tutup Achmad.

Kartiko juga mengatakan bahwa peluang bekerja ke luar negeri sangat menjanjikan baik pendapatannya maupun kesejahteraannya. Antusias masyarakatpun sangat tinggi untuk menjadi PMI.

“Banyak peluang-peluang kerja di luar negeri yang menjanjikan. Namun kami juga menekankan bahwa masyarakat harus berhati-hati berangkat ke luar negeri untuk menjadi PMI. Cari informasi yang benar. Liat perusahaan yang terdata di kami jangan melalui calo-calo yang mengiming-imingi kerja diluar negeri tapi ternyata ilegal. Untuk lebih jelas boleh lihat di website kami bp2mi.go.id,” Paparnya.

Kartiko menyebut bahwa BP2MI tidak memungut biaya untuk mendaftarkan masyarakat yang ingin menjadi pekerja migran.

“Jangan percaya calo-calo yang meminta bayaran untuk menjadi PMI, BP2MI melakukan terobosan dengan bekerjasama dengan bank-bank untuk membiayai peserta yang akan menjadi pekerja migran. Syaratnya jika sudah sesuai kompetensi dan memenuhi syarat bisa mengajukan pinjaman tanpa anggunan dan nanti dikembalikan oleh pekerja migran yang sudah bekerja di luar negeri,” tutupnya.

Senada dengan itu, BP2MI Manado Hendra Makalalag mengatakan, akan sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi. Dia juga bilang, BP2MI akan terus bersinergi dengan pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait tata kelola pelindungan PMI yang dilakukan atas dasar kemanusiaan yang berpihak pada PMI.

“BP2MI Manado akan menyediakan instruktur untuk pelatihan kepada calon PMI baik dari sisi kemampuan bahasa maupun keterampilan yang dipersyaratkan oleh negara penempatan.” Pungkas Makalalag.

Pantauan kabarok.com jalannya acara itu tetap mengedepankan protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran covid-19.
Warga Sindulang pun terlihat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. (**/Oby)