Manado-Sebagai partai politik modern PDI-Perjuangan terus melakukan terobosan-terobosan yang selalu menjadi pionir di tanah air.
Seperti pihak DPP PDI Perjuangan (PDIP) yang telah melakukan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengenai pendaftaran aset partai di setiap kabupaten, kota, hingga propinsi.
Dalam MoU itu, disebutkan bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan pendaftaran tanah adet PDIP. Ruang lingkupnya ada dua. Pertama adalah meliputi pendaftaran tanah pertama kali. Dan yang kedua, pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey mengatakan pihaknya tentu lebih mudah mengelola organisasi apabila seluruh tanah milik partai didata.
Dia juga menyampaikan seluruh aset partai harus atas nama DPP PDIP.
Penurus teras DPP PDI PDI-P foto bersama pihak Kemen-ATR/BPN di sela-sela penandatanganan MoU di Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (7/4/2022).
“Selama ini banyak kendala di lapangan. Karena persepsi kepemilikan dari suatu organisasi politik, persepsi di BPN berbeda-beda,” jelas Olly Dondokambey usai penandatanganan di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (7/4/2022).
Olly mengatakan pihaknya menilai, dengan MoU ini, maka ada satu kesepahaman sehingga proses sertifikasi tanah di daerah bisa berjalan dengan lancar.
“Mudah-mudahan tahun ini semua selesai sehingga aset partai dilihat, sehingga neraca PDI Perjuangan kami tahu. Karena laporan aset memang benar, sehingga ke depan PDI Perjuangan menuju partai modern,” kata figur yang juga Gubernur Propinsi Sulawesi Utara ini.
Direktur Pengaturan Tanah Komunal Hubungan Kelembagaan dan PPAT Kementerian ATR/BPN Musriadi, yang mewakili lembaganya dalam acara itu, mengapresiasi DPP PDIP atas pelaksanaan penandatanganan MoU itu.
Pihak DPP PDI PDI-P dan Kemen-ATR/BPN usai penandatanganan MoU.
“Partai politik yang pertama MoU dengan Kementerian ATR/BPN soal aset tanah ini adalah PDI Perjuangan,” kata Musda.
Diharapkan MoU ini bisa membuat aset tanah PDIP di seluruh Indonesia tercatat dalam arsip. Sebab, dia melihat banyak partai politik tidak mendaftarkan tanah dan asetnya.
“PDIP jelas membantu pemerintah agar permasalahan pertanahan tak ada,” kata Musriadi.
Dilanjutkannya bahwa penandatanganan ini sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sang presiden juga menargetkan seluruh tanah di Indonesia untuk didaftarkan.
Oleh karena itu, dia mengajak seluruh pengurus PDIP di daerah yang mengurus aset partai, agar segera menemui kepala kantor pertanahan di lokasinya masing-masing.
“MoU ini maksimal umurnya lima tahun. Tetapi bisa diperpanjang. Mudah-mudahan di lima tahun ini saja bisa selesai semuanya,” jelas Musriadi.
Dalam acara itu, selain Olly, jajaran DPP PDIP juga hadir Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan Wakil Bendahara Umum Rudianto Tjen.
Olly menambahkan administrasi Kesekjenan PDIP sudah mengantongi sertifikat International Organization for Standardization (ISO). Dan DPP PDIP menginginkan bidang kebendaharaan PDIP juga memiliki standar yang sama.
“Saya kira hal-hal ini bisa berlanjut terus sehingga seluruh aset daerah dan provinsi bisa terdata dengan baik,” pungkas sosok yang juga Ketua DPD PDI-Perjuangan Sulut itu.(*/ifa)
COMMENTS