Manado- Sejumlah buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sulut serta gabungan ormas dan gerakan mahasiswa menggelar aksi demo di Kantor DPRD Sulut, Selasa (6/9).
Para demonstran menyuarakan beberapa hal. Seperti menolak kenaikan BBM, menolak UUD Omnisbus Law dan meminta naikan UMP Sulut 2023.
Mereka juga meminta agar kenaikan BBM yang menjadi keluhkan harus jadi kebijakan politik DPRD Sulut.
“Jangan sampai ini membuat kekacauan di masyarakat. Kami dirugikan dengan kenaikan BBM. Sementara upah tak naik. Kalau pun upah naik, masa hanya 1 persen. Kita tak dihargai. Ketika pencalonan, mereka cari kami. Kita hanya tuntut kinerja DPRD terkait formulasi kenaikan BBM. Kita upah hanya Rp 3,3. Kami hanya kaya sehari tapi miskin sebulan,” sindir salah satu jubir.
Mereka pun meminta DPRD ambil sikap untuk perjuangkan kenaikan upah. “Kalau tak bisa, politik DPRD tak ada gunanya,” sindir mereka lagi
Merespon suara dari Partai Buruh, Legislator partai Solidaritas Indonesia (PSI), Melky Jakhin Pangemanan mengatakan terkait kenaikan harga BBM, pemerintah dalam hal ini telah mempertimbangkan dengan matang.
“Perlu ada diskusi terkait kenaikan harga BBM, Pemerintah telah mempertimbangkan dengan matang, kenaikan harga BBM banyak kajian yang sudah dilakukan pemerintah dan ingat, segala rezim selalu ada kenaikan harga BBM,”ujar Pangemanan
Tak mau ketinggalan, Mahasiswa juga menggelar aksi damai di halaman kantor DPRD Sulut. Tak peduli hujan deras yang mengguyur secara bergantian mereka berorasi meski hujan deras.
Ketua GMKI Manado Combyan Lombongbitung menyatakan bahwa aspirasi mahasiswa telah diterima pimpinan dan anggota DPRD Sulut. Dia berharap aspirasi tersebut diteruskan ke pemerintah pusat.
Combyan mengatakan tuntutan massa aksi jelas yaitu menolak kenaikan harga BBM. Dia menegaskan bahwa ketika aspirasi itu tidak diteruskan dalam jangka waktu 1 minggu, maka pihaknya kembali melakukan aksi serupa dengan massa yang lebih banyak.
"Kami tegas menolak, secara tegas kenaikan BBM. Kami tunggu paling lambat satu minggu dari sekarang," ujarnya.
Sementara Anggota DPRD Sulut, Kristo Ivan Lumentut menyatakan bahwa sikap Fraksi Demokrat sudah jelas dari beberapa waktu lalu bahwa menolak kenaikan harga BBM. Pasalnya masyarakat sangat merasakan dampak dari kenaikan BBM.
"Tentunya kami fraksi dengan tegas menolak kenaikan BBM. Karena akan membuat ekonomi terpuruk," kata Ivan.
Berikut ketujuh poin tuntutan massa aksi:
1.Mendesak pemerintah mencabut kenaikan harga BBM
2.Mendesak pemerintah menindak tegas mafia tambang dan migas
3.Menolak pasal-pasal yang bermasalah di RKUHP
4.Meminta pemerintah melakukan transparansi dan optimalisasi pajak negara
5. Mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi terhadap perguruan tinggi yang tidak menerapkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021
6.Mendesak Polda Sulut untuk meningkatkan Kamtibmas dan menyelesaikan kasus secara tegas adil dan sesuai prosedur.
Pantauan media ini, usai menyampaikan aspirasi para mahasiswa bubar teratur dan kembali kerumah mereka masing tanpa ada gesekan lanjutan dengan aparat keamanan.
COMMENTS