Manado- DPRD Sulut telah memparipurnakan Perda APBD 2023, Selasa (8/11/2022).
Namun Banggar DPRD melalui Amir Liputo memberikan beberapa catatan kepada Pemprov Sulut.Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Silangen, dihadiri Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw.
Berikut catatan-catatan Banggar:
Pendapatan pada APBD Induk Tahun 2023 sebelum penyesuaian sebesar, Rp3.805.645.686.116 mengalami penurunan sebesar Rp24.286.237.000 setelah dilakukan penyesuaian dana transfer sehingga menjadi Rp3.781.359.449.116 dimana PAD pada APBD Induk Tahun 2023 baik sebelum dan sesudah penyesuaian sebesar Rp1.517. 048.381.116 untuk pendapatan transfer sebelum dan sesudah penyesuaian sebsar Rp2.288.597.305.000
Anggaran Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp3.486.603.060.424 atau mengalami penurunan sesudah penyesuaian dana trasnfer pada APBD Induk Tahun 2023 sehingga menjadi Rp3.462.316.823.424 yang terdiri dari belanja operasi sebelum penyesuaian sebesar Rp2.560.601.256.968 dan setelah penyesuaian sebesar Rp2.541.416.751.968. Belanja modal sebelum penyesuaian sebesar Rp351.404.866.140 dan setelah penyesuaian sebesar Rp353.586.262.140.Belanja tidak terduga sebelum dan setelah penyesuaian sebesar Rp9.508.656.098 belanja transfer sebelum penyesuaian sebesar Rp565.088.281.218 dan setelah penyesuaian sebesar Rp. 557.805.153.218
Baca Juga: Mendampingi Gubernur Melayat ke Rumah Duka, Ini Testimoni Joune Ganda terhadap Almarhum Herson Mayulu
Diharapkan kepada Dinas Pendidikan diberikan penambahan anggaran guna menunjang program yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan.
Diharapkan penambahan anggaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulut agar produksi pupuk dapat dilakukan secara mandiri.
Diharapkan untuk Dinas Kesehatan ada perhatian khusus oleh pemerintah agar memberikan dukungan dan perhatian kepada masyarakat khususnya di Minahasa Selatan dalam memitigasi gizi buruk, stunting dan beberapa kondisi sosial yang rentan dengan masyarakat miskin.
Diharapkan kepada Dinas Perhubungan menyediakan penerangan jalan dan rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan pengguna jalan serta perhatian lebih terkait peti kemas yang parkir liar di ruas jalan Interchange Kairagi yang hampir memakan korban Jiwa.
Diharapkan untuk Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan jalan di daerah perumahan GPI, serta perhatian lebih dari PUPR terhadap jembatan yang menghubungkan Manado-Minahasa Selatan sebagai jalan antar provinsi.
Untuk Dinas Kesehatan agar memperhatikan Rumah Sakit Manembo-nembo dalam hal fasilitas rumah sakit serta perbaikan dan perawatan bangunan rumah sakit.
Pengawasan lebih lanjut oleh Dinas Tenaga Kerja atas kinerja bagian pengawasan pada 15 kabupaten/kota mengenai jumlah tenaga kerja asing yang terdaftar hanya 68 orang dan izin perpanjangan tenaga kerja asing untuk ditinjau kembali.
Baca Juga: Direct Call Export Manado-Jepang Kembali Dibuka
Diharapkan Dinas Sosial memberikan penambahan Anggaran atas penangnan kasus warga negara Migran yang mendapat kekerasan.
Diharapkan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk diberikan penambahan dana yang diperuntukkan bagi bantuan kepada masyarakat guna meningkatkan minat dan bakat anak-anak muda dalam memajukan olahraga Provinsi Sulut serta dapat meminimalisir tindak kekerasan di kalangan anak muda.
Diharapkan Biro Hukum untuk menambah anggaran pada bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
Diharapkan dukungan pemerintah untuk menambah anggaran kepada KPID Sulut dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait peralihan TV analog ke digital.
Kami mengharapkan di daerah kepulauan agar mendapat bagian anggaran yang cukup untuk kegiatan-kegiatan di daerah kepulauan.
Permasaalahan krisis pangan di tahun 2023 untuk benar-benar menjadi perhatian pemerintah.
Diharapkan kepada Bank SulutGo untuk memberikan laporan data eksternal dan internal Perbankan, memberikan kredit UMKM di daerah kepulauan serta Bank SulutGo agar dapat memperhatikan kesejahteraan karyawan di Jakarta dan Surabaya.
Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulut agar meninjau/menata kembali anggaran bagi kendaraan dinas yang dipakai oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulut maupun eksekutif agar sopir menggunakan dana pribadi.
Baca Juga: Fabian Kaloh Takut Wartawan: Anggota Dewan 'Bahugel' Kami tidak bisa Berbuat Apa-apa
Diharapkan Badan Penghubung yang mengawasi asrama mahasiswa Sulut untuk melakukan perbaikan renovasi asrama di Yogyakarta dan Bandung.
Diharapkan Dinas PUPR agar menganggarkan Jalan Lingkar Salibabu di daerah kepulauan yang belum tersentuh oleh pemerintah. (**/Oby)
COMMENTS