Gaji Perangkat Desa Terkena Dampak Akibat Dana Perimbangan Berkurang


Lolak-Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah mengalami pengurangan pada tahun 2023. 

Akibatnya, berbagai penganggaran di Pemerintah Kabupaten Bolmong ikut berdampak, salah satunya penghasilan tetap (Siltap) aparat desa. 

"Siltap dan tunjangan perangkat desa yang diterima selama ini, bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan, ADD bersumber dari dana perimbangan APBN. Tahun ini, dana perimbangan yang kita terima mengalami pengurangan dari pusat, makanya berpengaruh kepada Siltap dan tunjangan para perangkat desa,” terang Sekretaris Kabupaten Bolmong Tahlis Gallang, Senin (20/2/2023) kepada sejumlah wartawan. 

Menurut Tahlis, perhitungan ADD itu adalah DAU ditambah dengan Dana bagi hasil (DBH), 10 persennya diambil sebagai ADD. Nah sekarang kata Sekda, ada DAU yang ditentukan penggunaannya dan ada DAU yang tidak diatur penggunaannya rumusnya berubah. Dimana, 10 persen dari DBH ditambah dengan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Nah yang tidak ditentukan penggunaannya hanya Rp366 miliar lebih ditambah dengan DBH hanya Rp37 Miliar lebih sehingga totalnya hanya Rp403 miliar lebih. Ketika dialokasikan di ADD hanya Rp40 miliar lebih, sehingga menurun ada sekitar Rp15 miliar dibandingkan tahun lalu.

 "Jadi ketika dialokasikan di desa tentu menurun, otomatis Siltapnya tidak akan terbayarkan. Ini yang jadi persoalan," ungkap Sekda. 

Saat ditanya, solusi persoalan tersebut. Sekda mengatakan ini merupakan rumus secara nasional.  Alternatif penambahan bisa tapi apakah keuangan daerah mampu tidak?. Apalagi ditambah defisit anggaran kita tahun ini Rp35 miliar Silva anggaran kita belum ada bayangan. "Jadi secara nasional berkurang ADD karena rumus berubah ini semua daerah bukan hanya di Bolmong saja. Nah kenapa Bolmong berdampak karena jumlah desanya terlalu banyak," jelas Sekda. 

Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh perangkat desa di Bolmong, terutama bagi Sangadi bahwa pertama ini regulasi ini berlaku secara nasional. Dimana kondisi yang kita alami saat ini akibat dari krisis ekonomi yang dialami oleh negara kita. Ini dikarenakan ketergantungan kita terhadap pemerintah pusat sekitar 95 persen. "Kemandirian kita hanya 4 persen beda dengan kabupaten Kutai, kemandirian mereka sekitar 80 persen. Jadi ketika negara guncang mereka tidak merasakan tapi kita negara guncang turut merasakan. Jadi ini bukan karena kebijakan daerah tapi akibat kebijakan pusat dengan rumusnya berubah, siapa yang menentukan itu dari pusat bukan dari kita," tandas Sekda. 

Berdasarkan data yang diperoleh Manado Post,  total dana transfer ke daerah yang diterima Pemkab Bolmong tahun anggaran 2023 terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp119.370.206.000, dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp116.490.918.000, Dana Desa sebesar Rp147.379.108.000, Dana Bagi hasil (DBH) sebesar Rp37.432.075.000

dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp165.740.326.000, serta Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp366.427.367.000. Sehingga total Dana Transfer ke daerah yang diterima oleh Kabupaten Bolmong sebesar Rp952.840.000.000.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong Seriyanto ST mengatakan, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, maka pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana desa (Dandes) sebesar 10% dari total Dana transfer ke daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Namun, ketentuan ini terkoreksi setelah terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah yang salah satu perubahan yakni untuk DAU terdiri atas dua yakni Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya dan Dana Alokasi Umum tidak yang ditentukan penggunaannya. Dimana salah satu penjelasannya adalah DAU yang ditentukan penggunaannya tidak bisa digunakan untuk kegiatan lainnya termasuk pengalokasian ADD sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2023 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Tahun anggaran 2023.  "Berdasarkan uraian tersebut maka pengalokasian ADD di kabupaten Bolmong, tahun 2023 terdiri atas total Dana  Bagi hasil sebesar Rp37.432.075.000 dan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp366.427.367.000. Total kedua jenis dana transfer ini berjumlah Rp403.859.442.000 yang 10% dari jumlah tersebut yakni Rp40.385.944.200 atau jumlah pengalokasian ADD," imbuh Seriyanto. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Abdusalam Bonde mengatakan  dari jumlah pengalokasian sebesar Rp40.385.944.200 maka disusunlah pembagian alokasi setiap Desa dengan memperhatikan penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa, tunjangan Sangadi dan Sekretaris Desa, tunjangan kedudukan BPD, insentif ketua RT, honorarium PPKD dan Bendahara Desa, serta belanja lainnya antara lain perjalanan dinas, ATK, dan lain-lain. "Jadi didapatlah pembagian ADD untuk program prioritas tersebut yang terdiri atas Penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa sebesar Rp27.055.800.000, Tunjangan Sangadi dan Sekretaris Desa sebesar Rp2.460.000.000, Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD sebesar Rp4.652.400.000, Insentif Ketua RT sebesar Rp2.057.840.000, Honorarium PPKD dan pemeriksa barang sebesar Rp2.760.000.000 dan Belanja lainnya sebesar Rp1.399.904.200," sebutnya. "Pembagian ini dilakukan untuk mempertimbangkan agar dalam 1 desa tidak terjadi defisit atau minus di APB Desa tahun anggaran 2023. Bilamana salah satu item dikoreksi maka akan mempengaruhi item lainnya. Misalnya, insentif RT dinaikkan maka pasti Siltap Sangadi dan perangkat desa serta tunjangan BPD turun," terang pula Bonde.

Sedangkan, untuk  honorarium operator desa sumber pendanaannya dialihkan ke Dana Desa dengan dasar pertimbangan untuk mendukung digitalisasi desa sebagaimana dalam prioritas penggunaan Dana Desa. "Jika desa ingin menambah pendapatan RT maka dapat menggunakan sumber dana Dana Bagi Hasil dengan catatan dalam bentuk operasional. Termasuk Belanja Lainnya dapat menggunakan sumber Dana Bagi Hasil, dengan catatan Dana Bagi Hasil Cukup," ungkapnya. 

Jadi kata dia, perbandingannya untuk tahun lalu pagu ADD Rp55 Milyar tahun ini turun Rp40 Milyar lebih sehingga ada selisih Rp15 miliar. "Jadi ini alasan berkurangnya siltap perangkat desa. Kalo kita paksakan maka ASN kita tidak terima gaji," tandas Bonde.("/ifa)


COMMENTS

Nama

.Demokrat Sulut,1,advetorial,383,AJI Manado,1,Aldrin Christian,2,AMIK Manado Makassar,1,amir liputo,3,Ardiles Mewoh,14,balai wilayah sungai 1 sulut,2,Banteng Muda Indonesia,2,Bantuan Benih Ikan,1,Bapas,5,Bapas Manado,37,Bawaslu,2,Bawaslu RI,4,Bawaslu Sulut,27,Baznas Boltim,1,Benny Mokoginta SP,1,berita,2,berita utama,3326,Berty Kapoyos,4,Billy Kaeng,1,Billy Lombok,6,bitung,980,BKMT,1,BKPSDM,1,bolmong,133,Bolmonga,1,Bolmut,88,Bolsel,5,Boltim,15,BP2JK,1,BPJN,1,BPJN Sulut,2,BPJS Kesehatan,1,BPK RI,2,braien waworuntu,1,Brigjen TNI Wakyono,1,Budidaya Ikan Air Tawar,1,Bupati Sam Sachrul Mamonto,5,Camat Feine Sumual,1,CEP,1,Damkar Kota Manado,1,Danau Mooat,1,Dapur sehat lembaga pemasyarakatan lapas tondano di resmikan kakanwil kemenkumham sulut .minahasa,1,Demokrat Sulut,12,Desa Buyat,1,Desa Dodap,1,Devi Kumaat,1,Dinas Pendidikan Sulut,1,Dinas Pertanian Boltim,1,Dinas PPKB Bolmong,2,Dispar Boltim,1,Disperik,1,DKPP,2,DKPP RI,1,Donny Rumagit,1,DPD Gerindra Sulut,2,DPM-PTSP,1,DPMD,1,DPMD Boltim,1,DPR RI,5,DPRD Kota Manado,1,DPRD Sulut,85,DPW PKB Sulut,1,dr FA Silangen,4,Dr Ferry Liando SIp,2,Dr Wempi Potale,1,Drs. Rusmin Mokoagow,1,ekonomi,388,Elly Lasut,5,Erupsi Gunung Ruang,1,Erwin Tandayu,2,Fabian Kaloh,5,felly estelita runtuwene,20,felly estita runtuwene,3,Ferry Liando,3,Firly Bahuri,1,Forward,1,Fraksi Partai Golkar,1,Fransiskus Talokon,1,ganjar pranowo,1,Gerdal Fenomena El-Nino,1,Gerindra Sulut,1,Golkar Sulut,1,Hendro Kartiko,1,hendro satrio,2,Hendry Walukouw,6,Hotel Discovery Ancol Jakarta,1,hukrim,556,infrastruktur,221,Inggried J.N.N Sondakh,1,Irjen (Pol) Yudhiawan,1,jeane laluyan,1,jems tuuk,14,Jilly Philips Makarawung,1,Jimmy Rimba Rogi,1,JKN KIS,1,kaesang pangarep,3,Kanwil Kemenkumham Sulut,2,Kapolda Sulut,1,Karang Taruna Boltim,1,Kebakaran,1,Kemenkeu RI,1,Kemenkumham,3,kenly poluan,3,Komisi 1,2,komisi 3,2,Komisi II,1,komisi III,2,komisi IV,1,Komisi IX,1,Korem 131 Santiago,1,korupsi,1,Kotamobafu,1,Kotamobagu,144,kpid,1,KPID Sulut,2,KPK RI,3,kpu,1,KPU Kota Kotamobagu,1,KPU Manado,1,KPU Minsel,1,KPU RI,11,KPU Sulut,30,Liwas,1,Lomba Masamper,1,manado,1943,manafo,1,Maurits Mantiri,1,melky pangemanan,4,Meykin Modeog,1,Meykin Modeong,1,Mianahasa,6,Michaela Elsiana Paruntu,1,minahasa,2537,Minahasa-,1,minsel,706,minut,746,mitra,941,MORR III,1,Motongkad,1,MSi,1,Muhammad Jabir,1,Munahasa,1,nasional,1283,Nawawi Pomolango,1,Niklas Silangen,3,nusa utara,385,olahraga,324,Orari Sulut,1,P3K Tenaga Teknis,1,Pansus Ranperda Kebudayaan,1,Panwas Manado,1,pariwisata,255,Partai Demokrat,1,Partai Golkar,1,Partai Nasdem,7,Partai Nasdem Sulut,3,pdi perjuangan,1,Pegadaian Liga 2,11,Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur 2024,1,Pemilihan Kepala Daerah,1,pemilihan Umum 2024,1,Pemilu 2024,3,Pemkab Boltim,1,Pemkot Manado,1,Pemprov,3,Pendidikan,1,Pengucapan Syukur,1,Penyerahan LHP,1,Peradilan Anak,1,pileg 2024,2,Pilgub Sulut,1,Pilkada 2024,4,Pilkada Minut,1,Pilkada Sitaro,1,Pilkada Sulut,3,Pilkada Sulut 2024,4,Pilwako Manado,1,PJ Bupati minahasa Dr.Jemmy Kumendong trimah kunker bupati Semarang Hj.Basri,1,Polda Sulut,4,politi,1,politik,1809,Polri,1,Poltik,1,Pondok Pesantren Tebuireng Ireng VII,1,prabowo,1,prabowo subianto,1,PSI Sulut,1,PT MUP,3,Pulau Bombuyanoi,1,Pusat Diving Center,1,Putusan MK,1,PWI Sulut,1,q,5,Rahmat Bagja,1,Ranomuut,1,rasky mokodompit,2,Reidy Sumual,1,Reklamasi pantai,1,Reklamasi pantai Karang Ria,7,Remaja GMIM,2,Remaja Teladan,2,Reses DPRD,2,RSUP Prof RD Kandou,1,Sam Sachrul Mamonto,4,Sandra Moniaga,1,Sandra Rondonuwu,1,Sekretariat DPRD Sulut,10,Seska Ervina Budiman S. Sos,1,Sosialisasi Izin Usaha,1,Steffen Linu,1,sulut,5814,Sulut United,15,sulutt,1,Survei Penilaian Integritas,1,surya paloh,1,THL,1,Tio Aliansyah,1,tomohon,411,toni supit,2,totabuan,437,UNAR SULUT,1,v,2,Victor Mailangkay,1,video,1,Viktor Mailangkay,1,Vocke Lontaan,1,WBK,2,William Billy Kaeng,3,yongkie limen,7,Yulianus Komaling,2,Yulius Komaling,1,Yusra Alhabsy,1,
ltr
item
KabarOk.com - Kabar dikabarkan: Gaji Perangkat Desa Terkena Dampak Akibat Dana Perimbangan Berkurang
Gaji Perangkat Desa Terkena Dampak Akibat Dana Perimbangan Berkurang
Gaji Perangkat Desa Terkena Dampak Akibat Dana Perimbangan Berkurang
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9Q6vC_2KSDjyqRCkqFN5i8BpIc6EiBPTZxAOM6hOPEJC_oq40Rs4tBjLksbBNiMSLWRbRN_GJpODW_mjzwJ8LJx6xP8S-4OBgYCHxpSCTddKNHRX_lnaRWTBQ__ZWxq-5eJMFtiHfcFiuDg32c_CSTURnJlRNEjDMBlzt20sWittOM3cbJgE-vOc2/s320/IMG_20230221_101825.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9Q6vC_2KSDjyqRCkqFN5i8BpIc6EiBPTZxAOM6hOPEJC_oq40Rs4tBjLksbBNiMSLWRbRN_GJpODW_mjzwJ8LJx6xP8S-4OBgYCHxpSCTddKNHRX_lnaRWTBQ__ZWxq-5eJMFtiHfcFiuDg32c_CSTURnJlRNEjDMBlzt20sWittOM3cbJgE-vOc2/s72-c/IMG_20230221_101825.jpg
KabarOk.com - Kabar dikabarkan
https://www.kabarok.com/2023/02/gaji-perangkat-desa-terkena-dampak.html
https://www.kabarok.com/
https://www.kabarok.com/
https://www.kabarok.com/2023/02/gaji-perangkat-desa-terkena-dampak.html
true
3875780352725475842
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts LIHAT SEMUA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU TAG ARCHIVE SEARCH SEMUA BERITA Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy