Minahasa- Seruan untuk menjaga prilaku hidup sehat terus digaungkan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene (FER).
" Saya mengimbau warga untuk rajin memeriksakan kesehatan di fasilitas fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan sekitar. Sehingga kita yang sehat dianjurkan untuk rajin memeriksakan kesehatan di Puskesmas,"tukas srikandi cantik Partai Nasdem saat melaksanakan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Desa Rumengkor Kecamatan Tombulu l, Kabupaten Minahasa, Jumat (25/1/2024) kemarin.
Dirinya mengingatkan masyarakat selagi sehat gunakan kesempatan untuk memeriksakan kesehatan secara rutin ke Puskesmas terdekat.
“Jangan nanti so saki baru datang ke puskesmas, karena Puskesmas adalah tempat untuk memeriksakan kesehatan sehingga ketika didapati penyakit maka petugas kesehatan puskesmas yang akan merekomemdasikan untuk kita berobat ke rumah sakit,” ujar Felly Runtuwene.
Sebagaimana data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan merilis penyakit kronis adalah penyakit yang berkembang dalam jangka waktu lama, yaitu sekitar 1 tahun hingga lebih.
“Penyakit kronis butuh perhatian medis secara berkelanjutan dengan membatasi aktivitas hidup sehari-hari para penderitanya, sehingga pola hidup kita harus diatur dengan baik,” Jangan obat yang menjadi makanan kita, tetapi makananlah yang harus menjadi obat kita,” ungkap mantan srikandi DPRD Sulut ini.
Felly Runtuwene mencontohkan beberapa penyakit kronis seperti jantung, Kanker, dan Diabetes adalah penyakit Katastropik yang mengancam jiwa dan menelan biaya klaim terbesar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan klaim terbesar pada program JKN, yaitu Rp 12,14 triliun yang berasal dari 15,5 juta kasus. Di posisi kedua ditempati penyakit kanker dengan total biaya Rp 4,5 triliun dari 3,15 juta kasus. Kemudian, klaim untuk penyakit stroke sebesar Rp 3,24 triliun dengan 2,54 juta kasus.
Runtuwene pun berharap masyarakat akan terus mendapatkan perhatian soal kesehatan. Sebab berdasarkan survei Kondisi Kesehatan dan Kesejahteraan Lansia di Indonesia yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia (Pergemi), terdapat sekitar 16 penyakit kronis yang paling banyak diderita oleh masyarakat lanjut usia di Tanah Air. Yakni adalah sebagai berikut: Hipertensi: 37,8 persen.Diabetes: 22,9 persen.Rematik: 11,9 persen.Jantung: 11,4 persen. Asma: 10,4 persen.Asam lambung: 8 persen. Asam urat: 5,5 persen.Penyakit paru kronis: 3 persen.
”Jika ingin pos anggaran kesehatan terus ada dan mendapatkan perhatian serta kegiatan sosialisasi seperti ini terus berlanjut, mari kita cerdas memilih wakil kita ke DPR-RI yang mampu memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” kata Evelin Kembuan salah satu warga Desa Paleoan Tondano yang hadir pada giat Sosialisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado.
Terkait kebijakan anggaran untuk mewujudkan hidup sehat bagi masyarakat, Felly Runtuwene mengungkapkan dirinya bersama rekan rekan Komisi IX berhasil memperjuangkan anggaran sebesar Rp 90,482 Triliun, sehingga Kementrian Kesehatan dan Kementeian Ketenagakerjaan melalui Badan POM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga kerjaan dapat memberikan kemudahan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial baik pembangunan infrastrukturnya, Ketersediaan Obat dan Makanan juga mendapatkan jaminan sosial baik lewat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
“Dari total 2,9 juta jiwa warga Sulut, setiap tahun ada anggaran sebesar Rp 1,7 Miliar yang saya tandatangani untuk menangani pembayaran iuran JKN BPJS Kesehatan,” ungkap "Keke Minahasa" pertama yang menjadi Ketua Komisi di DPR RI ini.
(*/Oby)
Sebagaimana data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan merilis penyakit kronis adalah penyakit yang berkembang dalam jangka waktu lama, yaitu sekitar 1 tahun hingga lebih.
“Penyakit kronis butuh perhatian medis secara berkelanjutan dengan membatasi aktivitas hidup sehari-hari para penderitanya, sehingga pola hidup kita harus diatur dengan baik,” Jangan obat yang menjadi makanan kita, tetapi makananlah yang harus menjadi obat kita,” ungkap mantan srikandi DPRD Sulut ini.
Felly Runtuwene mencontohkan beberapa penyakit kronis seperti jantung, Kanker, dan Diabetes adalah penyakit Katastropik yang mengancam jiwa dan menelan biaya klaim terbesar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan klaim terbesar pada program JKN, yaitu Rp 12,14 triliun yang berasal dari 15,5 juta kasus. Di posisi kedua ditempati penyakit kanker dengan total biaya Rp 4,5 triliun dari 3,15 juta kasus. Kemudian, klaim untuk penyakit stroke sebesar Rp 3,24 triliun dengan 2,54 juta kasus.
Runtuwene pun berharap masyarakat akan terus mendapatkan perhatian soal kesehatan. Sebab berdasarkan survei Kondisi Kesehatan dan Kesejahteraan Lansia di Indonesia yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia (Pergemi), terdapat sekitar 16 penyakit kronis yang paling banyak diderita oleh masyarakat lanjut usia di Tanah Air. Yakni adalah sebagai berikut: Hipertensi: 37,8 persen.Diabetes: 22,9 persen.Rematik: 11,9 persen.Jantung: 11,4 persen. Asma: 10,4 persen.Asam lambung: 8 persen. Asam urat: 5,5 persen.Penyakit paru kronis: 3 persen.
”Jika ingin pos anggaran kesehatan terus ada dan mendapatkan perhatian serta kegiatan sosialisasi seperti ini terus berlanjut, mari kita cerdas memilih wakil kita ke DPR-RI yang mampu memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” kata Evelin Kembuan salah satu warga Desa Paleoan Tondano yang hadir pada giat Sosialisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado.
Terkait kebijakan anggaran untuk mewujudkan hidup sehat bagi masyarakat, Felly Runtuwene mengungkapkan dirinya bersama rekan rekan Komisi IX berhasil memperjuangkan anggaran sebesar Rp 90,482 Triliun, sehingga Kementrian Kesehatan dan Kementeian Ketenagakerjaan melalui Badan POM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga kerjaan dapat memberikan kemudahan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial baik pembangunan infrastrukturnya, Ketersediaan Obat dan Makanan juga mendapatkan jaminan sosial baik lewat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
“Dari total 2,9 juta jiwa warga Sulut, setiap tahun ada anggaran sebesar Rp 1,7 Miliar yang saya tandatangani untuk menangani pembayaran iuran JKN BPJS Kesehatan,” ungkap "Keke Minahasa" pertama yang menjadi Ketua Komisi di DPR RI ini.
(*/Oby)
.jpg)
COMMENTS