Awal TAHUN 2024 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa melaksanakan evaluasi kinerja pegawai non ASN atau Tenaga Harian Lepas dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Sebanyak 3368 THL di jajaran Pemkab Minahasa, ditambah P3K mengikuti kegiatan evaluasi kinerja yang dipimpin Sekda Dr Lynda Watania, MM, MSi, di Gedung Wale Ne Tou Tondano, Kamis (21/1/2024) sore.
Dalam sambutannya, Watania menyampaikan kegiatan evaluasi kinerja bagi THL di lingkup Pemkab Minahasa dalam rangka penguatan semangat, karena tantangan kerja di Tahun 2024 sangat tinggi. Sepeeti menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
“THL merupakan motor penggerak Pemkab Minahasa yang harus digerakkan agar mempunyai etos kerja, dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya,” kata Watania.
Selain itu, menurut Watania, THL ini ada di masing-masing perangkat daerah. Dan harus mendukung setiap program dimana anda ditempatkan.
“Kenapa harus mendukung setiap program pemerintah, karena secara keseluruhan ketika dievaluasi. Dimana Pemkab Minahasa memiliki kinerja yang dapat di pertanggung jawabkan, dalam rangka meningkatkan layanan publik yang profesional kepada masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut Watania mengatakan Kabupaten Minahasa merupakan penduduk terbanyak kedua dari kota Manado. Artinya, ribuan THL asal Minahasa yang diangkat sebagai pegawai non ASN, bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran di daerah ini.
"Oleh sebab itu, pengangkatan THL merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran. Meski gaji yang diberikan pemerintah terbatas atau kecil, namun para tenaga harian lepas ini sampai sekarang tetap mengabdi di Pemkab Minahasa. Intinya, walaupun pendapatan kecil tapi bisa menyambung kehidupan keluarga mereka," bebernya.
Watania mengingatkan kepada THL, agar memiliki kesadaran karena sekarang ini dan akan datang, ada ancaman, tantangan serta gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar.
"Ancaman dari dalam seperti perkelahian, pengangguran, pengancaman dan Narkoba. Sedangkan ancamam dari luar, berupa terorisme. Kesemuanya itu dapat mengganggu stabilitas kita sebagai THL di Kabupaten Minahasa," ungkapnya.
Dalam rangka mempertahankan daerah kita Kabupaten Minahasa tercinta. Kami tutup pegawai non ASN karena dilatarbelakangi beberapa kebijakan yang turut berpengaruh terkait jumlah ASN kita.
Ada suatu dekade, satu periode sekitar 12 tahun lalu. Pemerintah Indonesia tidak melakukan pengangkatan PNS baik di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten kota maupun ditingkat nasional. Sehingga terjadi perbedaan eselon II dan III sangat jauh usianya serta rentan jumlahnya, termasuk eselon IV dan para staf.
"Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan sehingga dibutuhkanlah kehadiran para THL. Bertujuan untuk menjaga apa yang dibutuhkan tadi," kata Watania.
Lebih lanjut, Sekda mengingatkan kehadiran THL bukan sama dengan hutan rimba. Artinya, saat kerja semau dia, kalau suka datang ya datang, dan jika ingin pulang ya pulang, sehingga timbul suatu istilah pengangguran tersembunyi, tidak kelihatan tapi menganggur. Namun, gaji mereka berjalan seperti biasa.
"Kalau hal ini dilakukan THL Minahasa, dan tidak memeberikan dampak-dampak posotif bagaimana potensi yang ada di daerah ini bisa berkembang. Jadi, saya sangat berharap agar para THL bisa bekerja dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi menjaga bama baik daerah kita," harapnya.
Terkait wawasan tentang bangsa Indonesia, kata Watania, ada ribuan kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki Suku, Agama, Ras dan budaya yang berbeda-beda. Kira-kira apa yang bisa mempersatukan kita dalam mewujudkan keragaman perbedaan, pada alinea ke 4 UUD Negara Republik Indonesia.
"Yang dapat mempersatukan kita, pada alinea ke 4 UUD Negara Republik Indonesia. Disana terdapat tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan letertinan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," ungkapnya.
Sebelum mengakhiri sambutan, Sekda Watania mengatakan di Tahun 2024 ini ada tantangan baru yang wajib kita lalui, yakni politik. Jadi, agenda tersebut jangan kita artikan politik dalam arti politik praktis. Sebab, kalau kita bawa politik ini akan menimbulkan perselisihan.
"Saya meminta, gotong politik praktis ini dalam arti luas. Sebab, berpolitik itu dalam rangka menciptakan sebuah kebijakan-kebijakan yang dapat mengatur tata negara yang baik. Jika itu terwujud, maka kita semua akan senang masuk kedalam pesta demokrasi itu," tutupnya.
Usai sambutan dan arahan Sekda Minahasa, dalam kesempatan tersebut Kepala BKPSDM Minahasa, Drs Moudy Pangerapan, MAP mengharapkan agar para THL memperhatikan kinerja dibidangnya masing-masing.
"Saya ingatkan THL di jajaran Pemkab Minahasa agar mendengarkan perintah atasannya masing-masing. Karena, di tahun ini teman-teman akan mendapatkan petikan Surat Keputusan (SK) Bupati Minahasa. Bahkan, kalau tidak ada halangan bulan ini para THL akan menerima gaji bulan januari," kata Pangerapan.
Hadir mendampingi Sekda Minahasa pada kegiatan evaluasi kinerja pegawai non ASN atau THL, Asisten III Dr. Vicky Ch.H.S. Tanor, SPi, MSi, bersama para Kadis dan Kaban serta Kabag di jajaran Pemkab Minahasa.
.jpg)
COMMENTS