Jadi Narsum Media Gathering Bawaslu Sulut Bersama Media, Reidy Sumual Beber Potensi Pelanggaran Saat Debat Paslon, " Media wajib Awasi"

Manado - Tanggal 17 November 2024  Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan 15 Kabupaten Kota didalamnya akan menggelar 15 Pilkada kabupaten dan kota.

Sehubungan dengan itu Bawaslu Sulut Kamis (13-15 Juni 2024) menggelar media gathering bersama wartawan dengan tema "Pelibatan Media Sebagai Early Warning System Proses Pencegahan Pelanggaran pada Pilkada di Sulut Tahun 2024".

Salah satu narasumber dalam kegiatan itu adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulut, Reidy Sumual.

Reidy Sumual menjelaskan, salah satu tahapan kampanye adalah debat pasangan calon.

Debat pasangan calon itu digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Terkait itu dirinya mengingatkan tiga hal yang perlu diperhatikan dalam debat kandidat.

Pertama, moderator, harus profesional dan independen. Misalnya, setiap kabupaten dan kota terdapat 3 pasangan calon (15 kabupaten kota dan 1 provinsi), maka keseluruhan 48 kali debat.

“Penyelenggara tidak boleh sembarangan mengambil moderator, punya SK dari KPU, diumumkan seminggu sebelumnya,” jelas Reidy Sumual dalam kegiatan Media Gathering Bawaslu Sulut ‘Pelibatan Media sebagai Early Warning System Proses Pencegahan Pelanggaran Pilkada 2024 di Swiss-Belhotel Maleosan Manado, Jumat (14/6/2024).


Kedua, lanjut Reidy, TV penyelenggara, bisa jadi potensi masalah. TV mana yang diundang KPU? Sesuai aturan harus variatif.

Ketiga, teknis audio visual. Terpenting dalam debat. Salah satu indikasi moderator memihak jika membacakan berbeda intonasi dan kecepatan membaca.

“Secara visual misalnya, jika kamera TV lebih sering menyoroti pasangan calon tertentu, itu pelanggaran!” tegas mantan jurnalis TV ini.

Sumual juga menekankan pentingnya peran media dalam menjaga integritas informasi yang disiarkan kepada publik.

“Media penyiaran memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa konten yang disampaikan tidak hanya faktual dan akurat, tetapi juga bebas dari bias dan kepentingan tertentu yang bisa merugikan proses demokrasi”,kata Sumual.
Mantan jurnalis ini juga menambahkan bahwa
Dalam menghadapi pemilu, tantangan terbesar yang dihadapi oleh media adalah godaan untuk memihak atau terlibat dalam penyebaran informasi yang dapat menguntungkan salah satu pihak.

“KPID berkomitmen untuk terus memantau dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi,” tukas Sumual dalam paparannya.
(*/Oby)