Dihadiri Komisioner KPU RI , Bawaslu Sulut Gelar Rapat Evaluasi dan Sinkronisasi Data Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pilkada di Sulut

Manado– Rapat Evaluasi dan Sinkronisasi Data Hasil Pengawasan sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pilkada di Sulut, digelar oleh Bawaslu Provinsi Sulut, pada Kamis 25 Juli 2024 di Kantor Bawaslu Sulut Jalan Dr. Sam Ratulangi. 

Adapun rapat evaluasi ini dihadiri langsung oleh Komisioner KPU-RI Betty Epsilon Idroos selaku Ketua Divisi Data dan Informasi Pemilihan Umum, dan oleh seluruh jajaran KPU dan Bawaslu Kota Manado, dan untuk jajaran Bawaslu Kab/Kota lainnya mengikuti rapat tersebut via video conference. Dalam sambutannya Ardiles Mewoh selaku Ketua Bawaslu Sulut mengapresiasi untuk KPU Sulut yang mampu melakukan coklit dengan cepat. 

“Sulut menjadi salah satu yang tercepat dalam melakukan coklit, jadi kita harus berikan apalus kepada KPU Sulut, tentunya dengan kesempatan yang baik ini kami juga dari Bawaslu akan melakukan pengawasan meskipun koordinasi, komunikasi terus kami lakukan bersama KPU sampai pada tingkat paling bawah”, ujar Mewoh. Lebih lanjut Mewoh pun mengatakan berkat koordinasi yang baik ini juga sehingga proses coklit boleh berjalan dengan cepat. 

“Koordinasi yang baik ini merupakan salah modal kuat sehingga KPU dapat melakukan coklit dengan cepat, karena memang sejak awal kami sudah berkomitmen bila ada rekomendasi atau temuan pelanggaran yang ditemukan segera kita selesaikan, dimana seminggu sekali dari hasil pengawasan kami laporkan kepada KPU, karena kehadiran Bawaslu adalah untuk membantu KPU dalam hal pengawasan”, ungkap Ardiles Mewoh.   

Sementara itu, Betty Epsilon Idroos menyampaikan, pada Pemilu dan Pilkada 2024, KPU RI memiliki beberapa road map atau rencana strategis untuk mengelola data dan proses Pemilihan. Pertama manajerial hulu sampai hilir data pemilih untuk Pemilu dan Pilkada 2024. Betty mengungkapkan, Tidak seperti Pemilu sebelumnya, Pemilu 2024 ini tidak ada persoalan terkait data pemilih termasuk di Mahkamah Konstitusi, karena kerja keras kita dan tentu juga bagian pengawasan termasuk Bawaslu se Indonesia,”ungkapnya. 

Betty menambahkan, Road map kedua terkait dengan semua sumber informasi yang dimiliki oleh KPU, dan yang ketiga adalah big data Pemilu 2024. 

Terkait dengan data pemilih 2024, alas datanya adalah data DP4. Untuk Pilkada, KPU sudah menerima DP4 dari Mendagri pada Mei 2024 lalu, untuk disinkronisasi dengan DPT terakhir Pemilu 2024. 

“Proses verifikasi data pemilih hasil Coklit juga dilakukan dengan membandingkan data yang ada dalam model A daftar pemilih dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh masyarakat,” tambahnya. 

Dibagian akhir Betty mengatakan, Rapat Evaluasi dan Sinkronisasi data itu diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkrit untuk memperbaiki dan memastikan keakuratan data Coklit yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. 

(**/Oby)