Tumbelaka Minta Kapolda Sulut Fokus Sukseskan Pemilukada Aman, Damai dan Berkualitas

Manado-Hadirnya Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) baru di Sulawesi Utara (Sulut) menjadi angin segar dikarenakan yang bersangkutan merupakan 'putera daerah' Sulut. 

Otomatis banyak pihak menaruh harapan terhadap sosok Kapolda Sulut yang notabene adalah Kawanua.

Harapan tinggipun diungkapkan oleh Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut, Taufik Manuel Tumbelaka.

Menurutnya, Kapolda Sulut yang baru yang kebetulan putera daerah tentunya membesarkan hati. 

Dikarenakan saat ini tidak banyak putera daerah Sulut yang menduduki posisi bergengsi di jajaran kepolisian, bintang dua, juga Kapolda. 

"Tidak banyak, untuk itu patut kita dukung bersama agar beliau bisa mengemban tugas di daerah sendiri dengan baik. Terlebih beliau menjadi Kapolda Sulut bertepatan hajatan besar yakni Pilkada serentak," ujar Taufik Tumbelaka kepada wartawan di Manado, Jumat (25/10/2024).

"Hajatan demokrasi, Pilkada serentak, jadi tugas awal beliau sebagai Kapolda tentunya tidak mudah. Perlu secepatnya adaptasi," tambah Tumbelaka yang dikenal pengamat kritis.

Tumbelaka juga mengingatkan tentang fokus utama Kapolda Sulut yang baru dalam waktu dekat di penghujung 2024.

"Selaku Kapolda saya yakin beliau tahu terkait beratnya tugas jajaran Polda Sulut dalam menghadapi Pilkada serentak. Ada 16 Pilkada di Sulut (1 Pilkada Gubernur, 4 Pilkada Walikota, 11 Pilkada Bupati, red)," tukas Tumbelaka.

Tumbelaka membandingkan Pilkada 2020 tidak keseluruhan daerah, Kapolda saat itu pun cukup kesulitan menghadapi.

"Apalagi sekarang dengan 16 Pilkada serentak. Perlu sangat fokus guna mengantisipasi dinamika politik yang berpotensi kerawanan," papar mantan aktivis UGM ini.

Menghadapi Pilkada 2024, secara khusus Taufik Tumbelaka mengingatkan kepada Kapolda Sulut untuk fokus.

"Diharapkan Bapak Kapolda fokus dengan hajatan demokrasi yang sudah di depan mata. Tak sampai lima minggu lagi, tepatnya 27 November 2024 sudah hari pemungutan suara," jelas Tumbelaka.

Pasca hari H pemungutan suara nanti, lanjut Tumbelaka, aparat masih akan dihadapi fase berat yang sensitif yakni pengumuman dan penetapan pemenang Pilkada hingga pelantikan pasangan kepada daerah terpilih.

"Posisi Kapolda jadi sangat strategis guna menjaga dinamika sosial politik tidak menjadi liar," tegas Taufik Tumbelaka yang merupakan putera bungsu mantan Gubernur pertama Sulut, FJ Tumbelaka.

Mencermati dinamika sosial politik terbaru, Tumbelaka melihat sedikit terjadi 'ombak' terkait pemanggilan sejumlah pejabat dalam rangka pengambilan keterangan oleh Polda Sulut guna mendalami dugaan penyalagunaan wewenang.

"Sebenarnya pemanggilan ini biasa saja, tidak istimewa. Namun karena sekarang masa Pilkada serentak, maka publik menjadi lebih kritis," terang Tumbelaka.

Tumbelaka berharap, hal ini menjadi perhatian Kapolda Sulut, jangan sampai ada kebijakan yang berpotensi menjadi 'kontraksi' politik. 

Di masa sensitif, Polda Sulut menjadi salah satu pihak dengan posisi strategis guna terciptanya Pilkada yang aman, damai dan berkualitas. 

"Jadi, hemat saya fokus dulu ke urusan Pilkada serentak di depan mata", pungkas Taufik Tumbelaka yang dikenal akrab dengan wartawan. 

Diketahui, Kapolda Sulut saat ini dijabat 

Irjen. Pol. Roycke Harry Langie, SIK, MH. Ia menggantikan Irjen. Pol. Yudhiawan SIK, SH, MH, MSi, dalam serah terima jabatan, 28 September 2024 lalu.

Sebelumnya Kapolda Sulut Irjen Roycke Harry Langie yang diwawancarai sejumlah wartawan, menegaskan netralitas aparat kepolisian pada Pemilukada serentak ini.

Kapolda Sulut Roycke Langie menegaskan terkait netralitas anggota Polri. Hal ini dikatakan polisi bintang dua itu kepada wartawan usai menyaksikan latihan bersama pengendalian massa (Dalmas) oleh personel Polda Sulut dan Kodam XIII/Merdeka dalam rangka pengamanan Pilkada, Selasa (22/10) baru-baru ini di Lapangan Presisi Mapolda Sulut

"Saya perintahkan semua satuan sampai jajaran sampai bawah tetap netral," tegas Kapolda Sulut.

Kapolda Langie mengatakan, dalam undang-undang tegas untuk posisi netral TNI-Polri.

"Karena undang-undang TNI-Polri tidak memilih, tidak punya hak pilih. Jadi kita netral. Tidak ada kata lain. Dari dulu TNI-Polri itu netral," tandasnya.(*/if)