Aparat Diminta Usut Dugaan LPJ Fiktif KPID Sulut, Ketua Runtukahu Lempar Tanggung Jawab

Manado-Dugaan laporan keuangan fiktif oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara (Sulut) periode 2024 - 2027, semakin berhembus kencang.

Pasalnya hal ini mulai menyita perhatian publik yang meminta agar aparat hukum segera mengambil tindakan.

"Kalau ada terjadi dugaan LPJ fiktif seharusnya aparat hukum harus segera mengambil tindakan, jika terbukti harus ditindak tegas, karena menyangkut dana hibah dari pemerintah," tegas tokoh masyarkat Kota Manado Ir Imran Djafar.

Sayang Ketua KPID Sulut Stevani Runtukahu terkesan melempar tanggungjawab.

"Tanyakan saja ke Reidy Sumual,  dia juru bicara KPID, " jawab Runtukahu saat dikonfirmasi lewat telepon selular, Senin (24/03/2025) sore.

Disinggung soal tidak melalui pleno, Runtukahu langsung menepisnya.
"Ini sudah melalui pleno, jelasnya tanya saja ke jubir Reidy Sumual," tambahnya lagi.

Menurut Runtukahu untuk periode 2021 hingga 2024 ada dua kepemimpinan di KPID Sulut.

"Dari Januari hingga Agustus Reidy Sumual  ketua, selanjutnya September hingga Desember saya yang ketua," pungkas Runtukahu.

Pernyataan menarik justru dikatakan pengurus KPID periode sebelumnya Boyke Sondakh.

Dia mengaku untuk periode 2021-2024 selalu melapor LPJ dengan benar atau tidak fiktif.
"Maklum kalau  kami KPID 2021-2024 tidak pernah melaporkan keuangan fiktif, terima kasih," tulis Boyke melalui pesan WhatsApp.

"Akhir tahun 2024 dilakukan laporan pertanggungjawaban oleh pengurus baru, makanya  hubungi saja Pak Ketua Stevani (Maksudnya  torang pengurus lama so nda lia itu laporan yang ketua baru beking.....terima kasih," jelas Boyke.

"Bapak bisa hubungi Ketua pak Stevani Runtukahu KPID Periode 2024-2027 karena beliau yang pertanggung jawabkan ke Inspektorat," tulis Boyke sembari menjelaskan bahwa kepengurusan yang lama periode 2021-2024 tidak pernah melapor LPJ fiktif.

Sayangnya mantan personil KPID Sulut Merlyn Watulangkow yang coba dihubungi lewat telpon selular no 0853-4072-7XXX hingga berita ini diturunkan belum mendapat tanggapannya.

Adapun Komisioner KPID Sulut Reidi Sumual mengungkap dugaan LPJ fiktif  yang dilaporkan kepengurusan periode 2024-2027 yang diketuai Stevani Runtukahu.

Menurut Reidi dalam pertanggung jawaban dana hibah termin II tahun 2024 KPID Sulut, terdapat belanja yang kesemuanya fiktif alias tidak dibelanjakan oleh Komisioner KPID Periode 2021-2024 yang berakhir tugasnya pada Agustus 2024.

"Contoh ada nota BBM dan ATK sepanjang Januari hingga Agustus 2024 yang kesemuanya fiktif karena tidak digunakan ataupun dibelanjakan oleh Komisioner KPID Periode 2021-2024," ujar dia.

Reidi mengaku tidak mengetahui laporan keuangan tersebut lantaran tak pernah ditunjukkan selama rapat. Dia pun berinisiatif mencari tahu di Inspektorat.
Ia kaget melihat dalam laporan tersebut ada yang fiktif.

"Bayangkan saja, ada satu bagian laporan yang saya minta tidak diberi, nanti bikin surat dulu baru dikasi, kenapa tidak transparan, bisa ditanya ke komisioner lainnya, selama ini tidak pernah dalam rapat dibuka semua pengeluaran dan pembelanjaan.” katanya.

Bebernya, ini berbeda dengan komisioner periode sebelumnya. Setiap pengeluaran dana selalu dirapatkan dulu.
"Sehingga semua komisioner mengetahui dengan pasti totalitas penggunaan dana hibah," katanya.

Reidi mengaku tak punya motivasi lain membongkar dugaan laporan keuangan fiktif tersebut selain mencari kebenaran.
"Ini demi bersih bersih, agar hal seperti ini tidak terjadi lagi dan sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi dalam Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan program Gubernur Sulut dan Wagub Sulut," kata dia.

Hal ini pun mengagetkan komisioner periode sebelumnya selain Reidi.
Mereka adalah Boyke Sondakh dan Meilany Rauw.

Ketiganya merasa kaget, kecewa dan marah mengetahui laporan fiktif tersebut.
Meilany Rauw yang juga bendahara pada periode sebelumnya yakin benar tidak ada penggunaan atau belanja BBM/ ATK sepanjang Januari hingga Agustus 2024. (*/If)