Manado – Setiap poin pada draf laporan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025 -2029, dinilai menarik oleh tim pembahasan dari DPRD Provinsi Sulut, tepatnya di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin (28/04/2025).
Hal itu juga disampaikan oleh anggota legislatif dari Dapil Kota Manado, Louis Carl Schramm, berkaitan dengan indikator kinerja utama, khusus pertumbuhan ekonomi khususnya di 5, 43 sampai di 5,85. ” Di tahun 2024 di 5, 39 ini merupakan suatu angka yang sangat optimis, baik ke sini, tapi secara global kita melihat terjadinya perang dagang karena ulah dari Donald Trump.”
“Ketika China dan Amerika perang dagang, Indonesia akan berdampak. Dia akan flu, demam, dan gemetaran. China santai – santai saja, tapi Indonesia berupaya untuk bernegosiasi ulang. Dengan adanya berbagai tantangan global, investasi pasti akan berkurang, tingkat pengangguran mudah – mudahan tidak meningkatkan dengan keadaan ekonomi dunia yang berdampak hingga Indonesia, khususnya Sulut ,” terangnya.
Menurutnya, ekspor dan impor akan ikut berdampak, terlebih investasi asing, semua berharap ada kenaikan, tapi kalau melihat dengan keadaan seperti saat ini.
“Optimisme laju pertumbuhan ekonomi 4,43 sampai 5,85 mudah – mudahan bisa tercapai, saya berdoa untuk Sulut, tapi kita harus menyiapkan langkah yang lain. Langkah strategis apa yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini.”
“Saya juga melihat masalah pariwisata di sini, dengan keadaan seperti ini, pariwisata juga berkurang. Dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi, perang di sana sini, supaya tidak ada pengganggu. Di sini yang kelewatan, terkait silva 2024 ada 253 miliar sekian, kalau bisa dijelaskan ini kemana saja, karena saya juga ada di Pansus (Panitia Khusus),” tanya Louis.
Terkait dengan tanggapan Ketua Fraksi Gerindra Sulut, Plh Sekretaris Provinsi Sulut, Tahlis Galang, langsung menyerahkan kepada tim pakar untuk ikut menjawab.
Kali ini, datangnya dari James Tuuk.
“Kalau bicara perekonomian, itu tidak lepas dari berapa banyak investasi yang masuk, oleh karena itu dia akan ingklut lewat PDRB dari masyarakat. Pertumbuhan ekonomi kita, tidak baik-baik saja, kenapa ? karena kontraksi ekonomi yang sudah disampaikan tadi, tapi sesungguhnya ada beberapa sektor yang ingin saya minta perhatian teman-teman di lembaga ini dan menjadi konsen utama, misalnya tambang rakyat dan minuman tradisional. Dua sektor ekonomi kita ini, yang di dalam rapat dengan pihak BPS nilainya belum dihitung, berapa si kontribusinya ? sebagai ketua aliansi kami menghitung bahwa uang yang beredar di dalam tambang rakyat itu di atas 20 triliun, seharusnya pertumbuhan ekonomi kita naik,” ucapnya.
Oleh sebab itu, kata James, meminta perhatian kepada teman-teman dalam kebijakan apapun yang dilakukan oleh eksekutif, terkait dengan tambang rakyat dan minuman tradisional.
“Di dalam pemerintahan harus meminta persetujuan DPRD, tolong dibantu dengan pemikiran – pemikiran yang cerdas dan berani, kenapa? karena tidak ada pendapatan lain yang bisa menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita, selain berharap 2 sektor ini,” katanya.
“Misalnya hari ini pemerintah bisa mengeluarkan Perpu (Peraturan Pemerintah), kemudian Minggu depannya sudah bisa bekerja, maka kita bisa melihat yang masuk dalam rekening pemerintah daerah, entah itu ke Kabupaten/Kota atau pun Provinsi. Contoh misalnya, Kabupaten Boltim menyatakan bahwa kami kekurangan PAD. Kami hanya bisa fokus PAD ini pada distribusi pasar dan lain-lain, saya katakan retribusi di pasar anda hanya mengoleksi Rp.10.000 dari setiap orang yang datang ke Pasar, tetapi produksi emas di Kabupaten Boltim setiap harinya kurang lebih sekitar 3 Kg. Kalau diambil 50.000 per-Unit, itu kurang lebih ada Rp. 150 juta per-hari. Satu bulan sudah mencapai 4 setengah miliar, 1 tahun mencapai 50 miliar, kenapa itu tidak diambil, karena tidak memiliki regulasi,” imbuhnya.
Mengingat Undang – Undang nomor 3 tahun 2020 menyatakan pembelian dan pengelolaan emas harus berdasarkan izin, kalau tidak ada izin dinyatakan bersalah.
“Undang – undang juga mengatakan yang membeli emas, yang tidak memiliki izin akan di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Terus siapa punya otoritas memberikan izin ini? mereka adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten, kota dan Provinsi, Bupati, Walikota dan Gubernur,” ucapnya.
“Berikutnya berkaitan dengan minuman tradisional. Saya 10 tahun ada di lembaga ini, kalau bicara tentang minuman tradisional rasanya terbelah di DPRD. Saya orang yang setuju dengan pemberdayaan masyarakat minum tradisional, kenapa? karena minuman tradisional itu kita bisa ukur, bisa kontrol pengedarannya. Hari ini justru tidak terkontrol, tapi kalau memberikan perpuluhan ke Gereja maupun Masjid, dinilai tak berdosa. Pemerintah Yulius Selvanus dan Johannes Victor Mailangkay akan membuat terobosan baru, yang di mana pengolahan ini akan dikelola oleh BUMD, sebagai usulan pada waktu saya ditunjuk sebagai ketua tim pakar memikirkan ekonomi Sulut,” terang James.
Ia menambahkan, jika minuman tradisional ini dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi PAD kurang lebih 250 miliar per-tahun.
“Kalau mau dilihat belanja modal kita hanya 400 miliar, mau peras apapun tidak cukup, harus punya cara untuk meningkatkan ekonomi, supaya semua pokok-pokok pikiran dipenuhi dan menambah PAD. Kalau teman – teman melihat APBD kita, dari tahun 2021 – 2024, itu turun banyak. Dia tidak naik, dan akan turun terus, salah satu cara kita adalah harus mandiri,” kata dia.
Kemudian, kenapa tenaga kerja lokal tidak banyak diserap. “Padahal kita memiliki Unsrat, Unima, De La Salle, Unklab, dan Universitas lainnya, tapi terlalu banyak anak-anak di Sulut menganggur. Kenapa dia menganggur ? karena Sulut gagal membangun manufaktur. Kita tidak memiliki KEK yang kualitasnya bisa diandalkan, oleh sebab itu saya meminta ke teman-teman tolong bantu pemerintah supaya KEK ini bahu membahu untuk dibangun, pemerintah YSK – Victory tidak bisa berjalan sendiri, tentunya membutuhkan teman-teman semua untuk kepentingan masyarakat Sulut.
“Kalau KEK ini jadi, di Bolmong juga jadi, harusnya pengangguran di Sulut dapat ditekan. Kita banyak uang yang beredar di daerah ini, kemudian ada potensi lain yang tidak bisa digarap, yakni pontensi perikanan tangkap yakni 7,6 triliun per-tahun, tapi yang baru ter-kolek sebesar 1,4 miliar per-tahun. Dan ini jauh sekali, hanya 0,0 sekian. Mohon ini perlu ada terobosan, dan hal apa yang harus dilakukan,” singkatnya.
Selanjutnya, ada pariwisata. “Benar apa yang disampaikan oleh ketua Louis Carl Schramm bahwa denyut nadi pertumbuhan kita akan diukur salah satunya adalah Pariwisata, kalau terjadi perang dagang, kemudian dia masuk ke perang fisik, terus siapa yang mau datang ? tidak ada. Untuk itu, kami berharap tidak ada gesekan yang begitu besar antara negara di bawah langit. Kesimpulannya kalau tidak ada uang, tidak bisa membangun Sulut. Dengan APBD 2025 belanja modal 400 miliar, teman-teman semua tidak akan pernah bisa memenuhi semua aspirasi masyarakat, kecuali di tahun 2026, menurut hitung-hitungan saya kita akan mendapatkan PAD hampir 1 triliun di luar BSG (Bank Sulut Gorontalo),” pungkasnya.
Diketahui, yang memimpin RPJMD 2025 – 2029 adalah ketua DPRD Provinsi Sulut, Fransiskus Andi Silangen. (Oby)
.jpeg)
.jpeg)
COMMENTS