Pemkab Minahasa Serius Mewujudkan Terget Sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025

 Minahasa – Pemerintah Kabupaten Minahasa serius mewujudkan target sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2025.

Komitmen ini diperkuat melalui kegiatan penguatan kerja sama lintas perangkat daerah yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Dr. Lynda Deisye Watania, M.M., M.Si., mewakili Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, Senin (26/5/2025) di Anos Cafe, Tondano.

Dalam sambutannya, Sekda Lynda Watania mengungkapkan optimisme besar terhadap target KLA 2025. “Ada banyak upaya yang telah kita laksanakan sejak tahun lalu. Indikator yang harus dipenuhi Kabupaten Minahasa dalam penilaian KLA terus meningkat, jadi ada 5 klaster dengan 24 indikator,” ujarnya.

Ia berharap angka ini dapat terus dipertahankan dengan melampirkan dokumen dan indikator kinerja yang telah ditentukan Kementerian. Penilaian KLA sendiri direncanakan akan dilaksanakan pada 4 Juni mendatang.

Sekda juga menekankan bahwa pembangunan anak di Indonesia tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu sektor. “Semua sektor harus bergerak bersama-sama untuk membangun perlindungan terhadap anak secara berkelanjutan, termasuk melibatkan forum anak. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan Kabupaten Minahasa sebagai Kabupaten Layak Anak,” tegasnya.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Minahasa, Josefien Kaurow, SP, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menjadikan Minahasa sebagai KLA.

“Persiapan telah kami lakukan secara menyeluruh, termasuk perencanaan implementasi secara hybrid demi memastikan partisipasi yang luas dan efektif dari seluruh perangkat daerah terkait,” ungkap Josefien.

Ia menambahkan, mewujudkan KLA membutuhkan sinergi dan komitmen kuat dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memperkuat koordinasi, menyatukan persepsi, dan merumuskan langkah-langkah konkret bersama dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak di Minahasa,” lanjut Josefien.

Dukungan penuh dari Bupati dan Wakil Bupati menjadi motivasi besar bagi DPPPA untuk terus bergerak maju.

Sebelumnya, kegiatan diawali dengan Laporan Kegiatan oleh Kabid Pemenuhan Hak Anak DPPPA, Daine Lantang, SE, MAP. Daine menjelaskan bahwa anak sebagai tunas potensi dan generasi muda penerus bangsa harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

“Pemerintah Kabupaten Minahasa sangat mendukung program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan,” ujarnya.