Dugaan Penyalahgunaan Dandes Laikit, Kinerja Kejari Dan Inspektorat Minut Dipertanyakan

Minut, kabarok.com - Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (Dandes) Laikit Tahun 2023  yang dilaporkan oleh Ketua Umum LSM Perkumpulan Pergerakan Aspirasi Masyarakat Minoritas Indonesia Maju (PPAMMI), Antonius Rahabav, ke Kejaksaan Tinggi Manado Tahun 2024 lalu, kini dipertanyakan lagi.

Diketahui, laporan yang diterima oleh Kejati Manado tersebut  telah didisposisikan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Airmadidi. Namun hingga kini tindak lanjut dari Kejari Airmadidi belum ada kejelasan.

Menurut Antonius, laporan dugaan terhadap Dandes yang terendus penggunaannya tidak tepat sasaran dan dicurigai dipakai oleh oknum-oknum tertentu, harusnya jadi perhatian dan diseriusi oleh Kejaksaan.

Dia juga bilang, ini terlalu lama dan panjang prosesnya.

Lanjut dia menjelaskan, kasus tersebut berawal dari pengaduan masyarakat.

Kemudian dia melakukan observasi di lapangan, dan menyimpulkan dana desa 2023-2024 penggunaannya ada kecurangan.

Menduga adanya kecurangan, sebelum ke Kejati Manado,  Antonius juga memasukkan laporannya ke Inspektorat Minut. Namun begitu dia merasa kecewa dan menilai tidak ada keterbukaan.

“Dan Inspektorat melakukan pemeriksaan khusus. Namun aspek transparansi kami nilai tidak ada. Malah diduga kuat ada pelanggaran ketika audit,” Ujar Antonius, Senin (2/6/2025).

Karena ketidakpuasannya dengan kinerja Inspektorat,  Antonius melaporkan kasus ini ke Kejati Sulut yang kemudian didisposisikan ke Kejari Airmadidi, Minut.

Kemudian berdasarkan permintaan Kejari, dia melengkapi laporantersebut.

Namun begitu kata Antonius, setahun kasus mandek 

Maka aduan pun disampaikan lagi ke Kejati melalui asisten pengawasan.

" saat itu langsung direspons. Saya bahkan di BAP sebagai pelapor,” tuturnya.

Kemudian, sesuai pantauannya, Kejari Minut mulai melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada sejumlah perangkat desa.

Amatan dia,  bagian Pidsus menemukan penyimpangan yang merugikan negara karena tingkat spekulasinya cukup besar.

Ironisnya, dari pihak inspektorat tidak menemui hal serupa.

Merasa aneh, Antonius meminta Kejati mengirim auditor. Namun inspektorat langsung bersedia memberikan hasil objektif dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Penyelidikan mulai berjalan.

Jika itu benar-benar terjadi, kata Antonius, ia akan mempertanyakan kinerja aparat hukum.

“Ini kekhawatiran saya. Karena kalau sampai hanya TGR, itu menurut saya adalah pembodohan hukum dalam misi pemberantasan korupsi. Itu adalah pelanggaran dan jelas diatur pada Pasal 21 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi,” ucap Antonius .

Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Minut, Wilke Rabeta, saat dikonfirmasi wartawan  menerangkan, kasus ini dalam proses penyelidikan.

“Masih lidik. Nanti info perkembangan bisa koordinasi dengan bagian humas dan Kasi Intel ya,”  Wilke melalui WhatsApp.

Sementara Kasi Intel Kejari Minut, Ivan Day Iswandy, berucap, pihaknya sedang menunggu laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat.

Sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU), dimana Inspektorat bertugas melakukan audit terhadap penggunaan dana desa demi memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan.

“LHP dapat menjadi dasar bagi kami untuk menindaklanjuti. Kita sedang menunggu itu,” tandasnya.

Sebagai informasi, pada Mei 2024, 2PAM3 telah mengadukan ke Inspektorat Minut persoalan belanja tak terduga BLT sebesar Rp180.000.000 dan belanja bibit ternak babi Rp56.000.000, serta belanja pakan ternak hewan Rp194.000.000, yang diduga telah disalahgunakan oleh Kumtua. 

Selasa (3/6/2025), sejumlah wartawan menemui pihak Inspektorat Minut.

Menurut Inspektur Steven Tuwaidan, pihaknya sudah menindaklanjuti dan melakukan Pemeriksaan Khusus (Pemsus) terkait dengan item yang dilaporkan.

" Tidak ada temuan baik BLT, belanja bibit ternak babi, begitu juga belanja pakan ternak." Terang Steven. (*/EBa)