Mencuat Dugaan Penyelewengan Dandes Tarabitan, Masyarakat Minta APH Periksa Mantan Kumtua

Minut, kabarok.com - Kepemimpinan Adner Natan sewaktu menjadi Plt Hukum Tua Desa Tarabitan, menuai sorotan dari masyarakat.

Pasalnya, pengerjaan Jembatan Mangrove yang tertata melalui APBDes Tahun 2024 ditenggarai beberapa kejanggalan dan  belum terselesaikan hingga kini. 

Jembatan yang dikerjakan dengan total anggaran sebesar Rp.194.314.590,- ini, disebut warga tidak sesuai spek, dan terindikasi sarat korupsi.

" Kita sebagai pekerja jembatan, menemukan adanya kejanggalan pada pengerjaan jembatan tersebut ," ucap Daniel Tahulending, Sabtu (22/6/2025).

Menurut Daniel, salah satu kejanggalan yang terlihat jelas dengan kasat mata adalah ukuran panjang Jembatan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP).

" Mengapa saya bilang ada kejanggalan? Sangat jelas dengan fisik jembatan yang kami kerjakan . Volume sesuai RAP untuk panjang jembatan yaitu 50 meter. Tapi yang ada sesuai dengan yang kami masyarakat kerjakan, hanya 32,5 meter." Tutur Daniel.

Sangat tidak logis menurutnya, dengan total anggaran yang hampir mencapai dua ratus juta, lantas pengerjaan jembatan tersebut tidak terselesaikan, kemana anggaran yang sudah disiapkan untuk itu.

Berdasarkan pengalaman sebagai seorang tukang, hitungan Daniel, anggaran yang akan terserap untuk material jembatan sepanjang 50 meter dengan lebar 2,15 meter, hanya menghabiskan biaya dibawah seratus juta rupiah.

" Pengalaman saya sebagai seorang tukang, keseluruhan anggaran yang akan terpakai untuk material jembatan itu hanya mencapai sekitar 80 juta lebih jika terselesaikan. Ditambah dengan upah kerja, maksimalnya bisa mencapai 130 juta. Tapi jembatan ini cacat fisik sekitar 17,5 meter. Ini yang saya maksud ada kejanggalan. Dimana atau dipergunakan untuk apa uang anggaran jembatan tersebut. Fisiknya saja yang tidak terselesaikan menunjukkan penyerapan anggaran yang tidak tepat sasaran. Hukum Tua Ander Natan harus bertanggung jawab." Kata Daniel.

Melalui media ini, Adner yang didampingi beberapa warga mengungkapkan permintaan mereka.

" Kami warga masyarakat Desa Tarabitan meminta supaya Aparatur Penegak Hukum turun tangan lakukan pemeriksaan terkait jembatan mangrove dan juga pemeriksaan terhadap mantan Kumtua Adner Natan. Kami minta supaya dia bertanggung jawab dengan anggaran Jembatan yang sebagiannya belum kami diketahui kemana penggunaannya." Ujarnya. 

Informasi lain yang dirangkum media ini, sebelum pengerjaan berprogres, diadakan rapat antara Pemerintah Desa Tarabitan, BPD, dan juga masyarakat, membahas upah pekerja.

Disitu disepakati untuk pekerja diberikan upah 150 ribu rupiah per hari. Namun saat pengerjaan berjalan, sebagian masyarakat hanya mendapatkan upah sebesar 100 ribu rupiah.

Menariknya juga, pekerjaan mulai dikerjakan  pada akhir Tahun 2024 ini, menuai tanya tentang keberadaan uang yang disiapkan untuk upah kerja.

Pekerjaan sempat molor bahkan mangkrak beberapa bulan, dan dilanjutkan pada bulan Maret Tahun 2026.

Anehnya disebut salah satu warga yang tak mau namanya dipublish, tertundanya kelanjutan kerja hingga Maret, dikarenakan anggaran gaji pekerja kuat diduga telah digunakan untuk hal lain. 

" Bulan Desember diadakan acara natal desa. Informasi yang sampai ke kami masyarakat, biaya acara tersebut diambil dari uang yang disiapkan untuk upah kerja. Sehingga bulan Januari  sampai Februari, kami belum meneruskan pekerjaan karena kehabisan biaya untuk gaji kami, dan nanti dikerjakan lagi pada bulan Maret. Sempat kami cari tau ke Bendahara Desa mengenai keberadaan anggaran tersebut, tapi saat itu bendahara hanya bilang silahkan tanya ke Kumtua." Terang sumber. 

(EBa)