Manado- Kenaikan harga beras yang dikeluhkan masyarakat direspon oleh DPRD Sulut lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Sulawesi Utara bersama Bulog Sulutgo, Dinas Pangan dan Dinas Pertanian Provinsi Sulut,
Senin (14/7/2025). .
Hearing ini dipimpin Ketua Komisi II, Inggried JNN Sondakh (Golkar). Selain itu, Wakil Ketua DPRD Michaela Elsiana Paruntu yang juga Koordinator Komisi II.
Secara umum terungkap dalam hearing tersebut naiknya harga beras menurut Dinas Pangan adalah karena menurunnya produksi beras lokal Sulawesi Utara
Menurut Dinas Pangan, Tahun ini produksi beras Sulut cenderung turun. Penurunan produksi ini terjadi bahkan di sentra beras, Bolmong Raya. Hal ini yang turut mempengaruhi harga beras di pasaran.
" Salah satu penyebabnya ialah musim hujan, gagal panen karena hama tikus. Selain itu, sebagian besar petani di daerah Dumoga menanam bibit lokal sehingga produksi beras dalam satu hektar itu hanya berkisar 2 sampai 3 ton," kata Kepala Dinas Pangan, Frangky Tintingon.
Dijelaskannya, pihaknya tetap mengawasi distribusi beras sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat.
Diungkapkannya, terdapat dua distributor beras utama di Sulut yakni CV Hasil Karya yang mendistribusikan sekitar 30 persen pasar di Sulut.
Selain itu, perusahaan Karyatama yang mendistribusikan 10 persen pasar beras di daerah ini. "Penelusuran kami, dua distributor ini mengambil stok dari luar daerah, yakni Sulsel dan Sulteng dan lain-lain," jelasnya.
Sebagai langkah cepat menghadapi gejolak harga, pihaknya bersama Bulog Sulutgo melakukan Gerakan Pangan Murah.
"Ini masih berlangsung dan akan terus dilakukan di semua kabupaten kota," jelasnya.
Sementara, Kepala Bulog Sulut dan Gorontalo, Ermin Tora menjelaskan, Gerakan Pangan Murah sudah digelar di 11 titik. Delapan di Minahasa Selatan dan tiga di Manado. Lokasi operasi pasar akan bertambah.
"Mulai hari ini tersebar di kabupaten kota lainnya, Bolmong Raya hingga Kepulauan Nusa Utara," ujarnya.
Dalam Gerakan Pangan Murah, Bulog dan Dinas Pangan menjual Beras SPHP (bersubsidi) dengan harga Rp 58 ribu per kemasan 5 kg. Selain itu, minyak goreng Minyak Kita Rp 15 ribu per liter.
"Selain itu, kami melakukan verifikasi pedagang pengecer beras SPHP di pasar. Kami lakukan untuk memastikan beras ini dijual sesuai HET," kata Ermin.
Sementara, Dinas Pertanian membeberkan lahan pertanian sebagian telah dialihfungsikan. Diantaranya sawah yang awalnya untuk padi telah ditanami nilam.
Dikatakan, Dinas Pertanian telah melakukan sosialisasi agar sawah tidak dialihkan fungsinya. "Sudah kami lakukan namun tetap perlu pengawasan dan pendampingan,” ujar perwakilan Dinas Pertanian.
Petani menanam nilai tergiur harga tinggi namun harga yang tidak stabil justru membuat mereka rugi dan lahan menjadi tidak produktif.
Hadir dalam RDP tersebut Jeane Laluyan (PDIP); Seska Ervina Budiman (Nasdem), Prycilia Rondo (PDIP); Angelia Wenas (Demokrat) dan Abdul Kadir Gani (PDIP).
(**/Oby)
Hearing ini dipimpin Ketua Komisi II, Inggried JNN Sondakh (Golkar). Selain itu, Wakil Ketua DPRD Michaela Elsiana Paruntu yang juga Koordinator Komisi II.
Secara umum terungkap dalam hearing tersebut naiknya harga beras menurut Dinas Pangan adalah karena menurunnya produksi beras lokal Sulawesi Utara
Menurut Dinas Pangan, Tahun ini produksi beras Sulut cenderung turun. Penurunan produksi ini terjadi bahkan di sentra beras, Bolmong Raya. Hal ini yang turut mempengaruhi harga beras di pasaran.
" Salah satu penyebabnya ialah musim hujan, gagal panen karena hama tikus. Selain itu, sebagian besar petani di daerah Dumoga menanam bibit lokal sehingga produksi beras dalam satu hektar itu hanya berkisar 2 sampai 3 ton," kata Kepala Dinas Pangan, Frangky Tintingon.
Dijelaskannya, pihaknya tetap mengawasi distribusi beras sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat.
Diungkapkannya, terdapat dua distributor beras utama di Sulut yakni CV Hasil Karya yang mendistribusikan sekitar 30 persen pasar di Sulut.
Selain itu, perusahaan Karyatama yang mendistribusikan 10 persen pasar beras di daerah ini. "Penelusuran kami, dua distributor ini mengambil stok dari luar daerah, yakni Sulsel dan Sulteng dan lain-lain," jelasnya.
Sebagai langkah cepat menghadapi gejolak harga, pihaknya bersama Bulog Sulutgo melakukan Gerakan Pangan Murah.
"Ini masih berlangsung dan akan terus dilakukan di semua kabupaten kota," jelasnya.
Sementara, Kepala Bulog Sulut dan Gorontalo, Ermin Tora menjelaskan, Gerakan Pangan Murah sudah digelar di 11 titik. Delapan di Minahasa Selatan dan tiga di Manado. Lokasi operasi pasar akan bertambah.
"Mulai hari ini tersebar di kabupaten kota lainnya, Bolmong Raya hingga Kepulauan Nusa Utara," ujarnya.
Dalam Gerakan Pangan Murah, Bulog dan Dinas Pangan menjual Beras SPHP (bersubsidi) dengan harga Rp 58 ribu per kemasan 5 kg. Selain itu, minyak goreng Minyak Kita Rp 15 ribu per liter.
"Selain itu, kami melakukan verifikasi pedagang pengecer beras SPHP di pasar. Kami lakukan untuk memastikan beras ini dijual sesuai HET," kata Ermin.
Sementara, Dinas Pertanian membeberkan lahan pertanian sebagian telah dialihfungsikan. Diantaranya sawah yang awalnya untuk padi telah ditanami nilam.
Dikatakan, Dinas Pertanian telah melakukan sosialisasi agar sawah tidak dialihkan fungsinya. "Sudah kami lakukan namun tetap perlu pengawasan dan pendampingan,” ujar perwakilan Dinas Pertanian.
Petani menanam nilai tergiur harga tinggi namun harga yang tidak stabil justru membuat mereka rugi dan lahan menjadi tidak produktif.
Hadir dalam RDP tersebut Jeane Laluyan (PDIP); Seska Ervina Budiman (Nasdem), Prycilia Rondo (PDIP); Angelia Wenas (Demokrat) dan Abdul Kadir Gani (PDIP).
(**/Oby)
COMMENTS