Manado- Demonstran Aliansi Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan September Hitam (Geram) Kamis 4 /9-2025, kembali menyambangi rumah rakyat DPRD Sulut.
Berbeda dengan aksi demo sebelumnya aksi demo ini berjalan damai dan kondusif.
Walaupun para demonstran awalnya sempat memaksa masuk ke dalam halaman DPRD Sulut namun akhirnya negosiasi antara korlap demo bersama pihak Kepolisian dan para legislator yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter berjalan dengan baik dan akhirnya para wakil rakyat duduk bersama massa aksi didepan pintu masuk.
Dalam orasinya "GERAM" menyampaikan 17 poin tuntutan kepada Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi.
Adapun ke 17 tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:
Gerakannya September Hitam merupakan sebuah aliansi sosial dibentuk oleh sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat di sulawesi utara.
Hal ini kami lakukan untuk menindaklanjuti persoalan yang sedang terjadi di negara ini terlebih khusus sulawesi utara.
Maka dari itu, kami yang tergabung dalam aliansi geram menuntut agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan yang saat ini terjadi di negara ini
adapun tuntutan kami sebagai berikut:
• Mengevaluasi dan mereformasi kinerja rezim Prabowo-Gibran.
• Reformasi menyeluruh di tubuh DPR-RI.
• Menolak militerisasi ruang sipil.
• Mencopot kapolri dan segera reformasi tubuh Polri.
• Transformasi partai politik dan revisi UU pemilu.
• Segera sahkan ruu masyarakat adat, perampasan aset, PPRT dan revisi UU Ketenagakerjaan tanpa skema omnibus law.
• Tolak revisi RKUHAP tanpa partisipasi bermakna.
• Naikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5% – 10,5%
• Cabut PP 35/2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja.
• Reformasi kebijakan perpajakan.
• Hentikan kriminalisasi terhadap pembela HAM.
• Berikan jaminan kesejahteraan dan jaminan kesehatan kepada pekerja di sektor informal lewat perda sulut.
• Hentikan perampasan ruang hidup di wilayah agraria dan kemaritiman (tolak reklamasi manado utara dan perampasan lahan pertanian di desa kalasey II).
• Mendesak DPRD Sulut untuk se-segera mungkin mendorong pemprov sulut untuk mengesahkan ranpergub disabilitas.
• DPRD Sulut wajib mendesak Polda Sulut untuk mempercepat penanganan kasus kekerasan seksual.
• Polda sulut harus segera menghentikan dan usut tuntas represifitas yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian terhadap massa aksi.
• Segera hentikan pelibatan ormas dalam pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan tindak tegas oknum-oknum ormas yang melakukan intimidasi terhadap massa aksi.
Pantauan kabarok.com Plt Sekretaris DPRD Niklas Silangen tak kalah sigapnya mengawal aksi demo ini bahkan dirinya yang lebih dulu bernegosiasi dengan para demonstran sebelum para anggota DPRD Sulut.
Adapun selain Wakil ketua DPRD Sulut Royke R Anter anggota DPRD lainnya yang menerima para pendemo adalah Amir Liputo, Louis Carl Schramm, Royke Roring dan Hillary Tuwo daru unsur terlihat juga Kaban Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara Johny Suak.
Adapun pengamanan di DPRD Sulut dipimpin oleh Kapolres Manado Komber (Pol) Irham Halid dibantu oleh jajaran Sat-Pol PP Pemprov Sulut. (Oby)
Gerakannya September Hitam merupakan sebuah aliansi sosial dibentuk oleh sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat di sulawesi utara.
Hal ini kami lakukan untuk menindaklanjuti persoalan yang sedang terjadi di negara ini terlebih khusus sulawesi utara.
Maka dari itu, kami yang tergabung dalam aliansi geram menuntut agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan yang saat ini terjadi di negara ini
adapun tuntutan kami sebagai berikut:
• Mengevaluasi dan mereformasi kinerja rezim Prabowo-Gibran.
• Reformasi menyeluruh di tubuh DPR-RI.
• Menolak militerisasi ruang sipil.
• Mencopot kapolri dan segera reformasi tubuh Polri.
• Transformasi partai politik dan revisi UU pemilu.
• Segera sahkan ruu masyarakat adat, perampasan aset, PPRT dan revisi UU Ketenagakerjaan tanpa skema omnibus law.
• Tolak revisi RKUHAP tanpa partisipasi bermakna.
• Naikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5% – 10,5%
• Cabut PP 35/2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja.
• Reformasi kebijakan perpajakan.
• Hentikan kriminalisasi terhadap pembela HAM.
• Berikan jaminan kesejahteraan dan jaminan kesehatan kepada pekerja di sektor informal lewat perda sulut.
• Hentikan perampasan ruang hidup di wilayah agraria dan kemaritiman (tolak reklamasi manado utara dan perampasan lahan pertanian di desa kalasey II).
• Mendesak DPRD Sulut untuk se-segera mungkin mendorong pemprov sulut untuk mengesahkan ranpergub disabilitas.
• DPRD Sulut wajib mendesak Polda Sulut untuk mempercepat penanganan kasus kekerasan seksual.
• Polda sulut harus segera menghentikan dan usut tuntas represifitas yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian terhadap massa aksi.
• Segera hentikan pelibatan ormas dalam pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan tindak tegas oknum-oknum ormas yang melakukan intimidasi terhadap massa aksi.
Pantauan kabarok.com Plt Sekretaris DPRD Niklas Silangen tak kalah sigapnya mengawal aksi demo ini bahkan dirinya yang lebih dulu bernegosiasi dengan para demonstran sebelum para anggota DPRD Sulut.
Adapun selain Wakil ketua DPRD Sulut Royke R Anter anggota DPRD lainnya yang menerima para pendemo adalah Amir Liputo, Louis Carl Schramm, Royke Roring dan Hillary Tuwo daru unsur terlihat juga Kaban Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara Johny Suak.
Adapun pengamanan di DPRD Sulut dipimpin oleh Kapolres Manado Komber (Pol) Irham Halid dibantu oleh jajaran Sat-Pol PP Pemprov Sulut. (Oby)
COMMENTS