Louis Schramm : 3 Milyar Anģaran Revitalisasi Museum Lolos Karena Tekanan, "DPRD Saja Tak Tahu"

 

Manado Kabarok.com- Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kebudayaan, Senin (20/10/2025).

RDP ini digelar guna memperoleh kejelasan mengenai proses revitalisasi Museum Daerah Provinsi Sulut yang sedang direncanakan.

Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi IV DPRD Sulut ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV, Louis Carl Schramm. Dalam forum tersebut, Louis memberikan kesempatan kepada Koordinator Komisi IV, Stella Runtuwene, untuk mengulik lebih dalam rencana revitalisasi.

“Saya ingin bertanya, revitalisasi Museum ini akan dibangun satu lantai, dua lantai, atau seperti apa?” tanya Stella.

Politisi Fraksi Nasdem itu pun mengungkapkan bahwa dirinya sempat berdiskusi dengan Iskandar Eko Priyotomo, M.Hum, Kasubdit Tata Kelola Permuseuman RI pada Direktorat Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

“Saat saya bertemu dengan Pak Eko, beliau mengatakan bahwa dengan anggaran sebesar Rp3 miliar saja, sudah bisa membangun gedung tiga lantai,” ujar Stella, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut.

Hal tersebut, lanjut Stella, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang besar (Rp15 miliar) untuk revitalisasi museum terkesan terburu-buru dan tidak sebanding dengan perencanaan yang disampaikan.

“Yang diharapkan dari revitalisasi ini bukan hanya sekadar perbaikan museum, melainkan adanya pembangunan gedung kesenian, taman budaya, dan ruang teater. Semua itu seharusnya include di dalamnya,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengalokasikan dana publik.

“Ini jadi pembelajaran. Jangan sampai kita menyetujui anggaran besar tanpa kejelasan alokasi dan pemanfaatannya,” kata Stella.

Menurutnya, Dinas Kebudayaan seharusnya lebih dulu mempresentasikan secara rinci konsep pembangunan dan tahapan pengerjaan sebelum anggaran diketok.

“Kami pun kaget, tahu-tahu sudah ada anggaran revitalisasi tanpa ada penjelasan terlebih dahulu,” ucap Stella dengan nada kecewa.

Stella juga mengungkapkan bahwa pihak Kementerian sendiri tampaknya tidak sejalan dengan pengajuan anggaran tersebut. “Saat Pak Eko datang ke Sulut, beliau menyebut ‘jadul’.”

Ia mengingatkan agar Dinas Kebudayaan tidak menutup diri terhadap kritik dan saran.

“Masukan itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun. Jangan dianggap negatif saat orang memberi saran,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Stella menyatakan bahwa masukan dari Kementerian harus dilihat sebagai bentuk pengawasan nasional. Jika tidak sesuai standar, bukan tidak mungkin Sulut akan kesulitan mendapatkan bantuan ke depan.

“ACC pun sebetulnya mereka beratkan, tapi karena sudah ditekan, akhirnya disetujui. Itulah mengapa kami minta agar dilakukan presentasi terlebih dahulu agar semuanya jelas,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kebudayaan Sulut, Jani Nicklas Lukas, menjelaskan bahwa pihaknya sudah beberapa kali berkonsultasi dengan Kementerian Kebudayaan, termasuk berdiskusi langsung dengan Pak Eko.

“Koordinasi ini kami lakukan karena saat itu sudah ada surat dari Pak Menteri yang menyatakan bahwa Museum Daerah Sulut akan diambil alih oleh Kementerian,” jelas Jani.

Ia menambahkan, sesuai struktur kelembagaan nasional, setiap provinsi memiliki instansi vertikal dari Kementerian Kebudayaan, seperti Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVII di Sulut.

“Oleh karena itu, kami ditugaskan untuk segera merespons surat tersebut dengan berkoordinasi, agar museum tidak serta-merta diambil alih,” sambungnya.

Menurut Jani, pihak Kementerian justru mengapresiasi ketika mendengar bahwa Gubernur Sulut, Yulis Selvanus, memiliki komitmen besar untuk merevitalisasi Museum Daerah.

Namun, pernyataan ini langsung mendapat tanggapan dari anggota DPRD lainnya, Julyeta Paulina Runtuwene.

“Saya pesimis anggaran sebesar itu bisa dihabiskan dalam waktu yang sangat singkat,” ungkapnya.

Terlebih, menurutnya, dengan tenggat waktu yang mepet hingga November 2025, ditambah cuaca yang tak menentu, pengerjaan proyek ini dinilai berisiko tidak rampung tepat waktu. (Oby)