Gubernur Sukses Lobi Menteri ESDM Terkait Penerangan dan WPR Sulut, Warga Apresiasi

Manado-Kerja keras yang terus dilakukan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE (YSK) untuk mensejahterakan masyarakatnya, terus membuahkan hasil.

Teranyar Gubernur Yulius Selvanus melakukan lobi langsung ke Menter Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)RI Bahlil Lahadalia terkait penerangan PLN di sejumlah pulau dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Dari pertemuan yang dilakukan Gubernur Yulius Selvanus dan Menteri Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (04/11/2025) itu hasilnya sangat positif.

Hal ini pun diungkapkan Gubernur Yulius Selvanus usai pertemuan dengan Menteri Bahlil Lahaladia.

"Tadi saya bertemu dengan Bapak Menteri ESDM, Bapak Bahlil di kantornya. Memang kami sudah janjian sejak beliau belum berkunjung ke Manado, khususnya di Langowan. Kami berdiskusi panjang lebar, terutama terkait listrik dan pertambangan rakyat,” aku suami tercinta Ny Anik Wandriani Yulius Selvanus ini.

Menurut Gubernur Selvanus, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM memberikan dukungan penuh untuk memastikan seluruh wilayah Sulut bebas dari kegelapan. ‎

"Dalam tahun ini kita ada tiga pulau yang akan mendapat penerangan 24 jam. Sementara wilayah yang saat ini masih mendapat listrik 6–12 jam akan ditingkatkan menjadi 24 jam di tahun 2026,” kata sosok yang pernah menjabat  KABINDA Provinsi Riau ini.

Ditambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia agar seluruh daerah, termasuk Sulawesi Utara, 'merdeka dari kegelapan'.  ‎

“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Sulut mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri ESDM yang memperhatikan masyarakat kami," ucap Gubernur Selvanus.

"Mudah-mudahan sebelum Natal nanti, sudah ada tiga desa atau pulau yang terang benderang 24 jam penuh,” sambungnya lagi.

Gubernur Selvanus juga menyoroti implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). ‎

Ditegaskannya bahwa langkah ini menjadi babak baru bagi pengelolaan tambang rakyat di Sulut yang kini tersebar di 10 kabupaten/kota. ‎

“PP 39 Tahun 2025 ini lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan turunannya. Dalam waktu dekat, bapak menteri akan mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM terkait WPR, dan kami dari Pemprov Sulut siap menindaklanjutinya,” ungkap Staf Pribadi Presiden RI Prabowo Subianto saat masih menjabat Menhan-RI.

Lebih jauh dikatakan bahwa kebijakan ini benar-benar berpihak kepada masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen menjadikan pertambangan rakyat sebagai sektor yang pro-rakyat dan berkelanjutan. ‎

“Kami semua di Sulawesi Utara sangat berbahagia karena bapak menteri begitu mendengar aspirasi daerah. Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, IPR dan WPR ini harus betul-betul untuk rakyat. Kami akan tertib menjalankan semua arahan demi kesejahteraan masyarakat Sulut,” tegas sosok yang dikenal tegas dan disiplin ini.

Juga ditegaskan, seluruh kebijakan pemerintah pusat ini akan diturunkan secara teknis di daerah melalui peraturan gubernur setelah keluarnya peraturan menteri. ‎

"Kita akan tunggu peraturan menteri. Setelah itu, kami akan buat peraturan gubernur untuk memastikan pelaksanaannya tepat sasaran. Prinsipnya, masyarakat kita harus sejahtera, merdeka di tanahnya sendiri, dan mampu menjaga alam yang kita miliki,” tutup Gubernur Yulius Selvanus.

Upaya Gubernur Sulut Yulius Selvanus untuk terus berjuang pada hal yang terkait khalayak hidup orang banyak ini pun mendapat apresiasi dari warga Bumi Nyiur Malambai.

"Luar biasa salut untuk komitmen dan perjuangan pak Gubernur Yulius Selvanus dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Seperti soal penerangan warga Kepulauan yang sudah menjadi masalah klasik yang tak pernah mampu teratasi, namun berkat pak gubernur, perlahan tapi pasti warga kepulauan mulai merdeka dari 'blackout' yang selama ini mereka rasakan," tandas pengamat sosial Kota Manado Ir Imran Djafar.

"Begitu pun soal WPR, dengan ada adanya penetapan, jelas akan membuat para rakyat kecil yang melakukan penambangan sudah memegang dasar hukum saat beraktivitas," tambah jebolan Fakultas Teknik Unsrat Manado ini.(*/ifa)