Pemprov Sulut Perkuat Sinergitas dengan OJK Demi Memajukan Perekonomian Daerah

Manado-Sinergitas antara pemerintah di segala lini menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam mensukseskan program kerja.

Untuk itu kerjasama yang baik dari pemerintah pusat, lembaga vertikal hingga pemerintah di daerah, termasuk Pemda kabupaten kota terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).

Pemprov Sulut di bawah pimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE (YSK) kembali melakukan koordinasi apik dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Momen ini terjadi saat Gubernur Yulius Selvanus mengunjungi Kantor Pusat OJK di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu pekan lalu.

Adapun kunjungan ini dalam rangka penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada OJK. ‎Gubernur Yulius Selvanus pun disambut pihak OJK yakni Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar beserta jajaran anggota dan deputi komisioner, dan Kepala OJK Provinsi Sulut dan Gorontalo, Robert H.P. Sianipar. ‎

Hibah tersebut berupa tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk mendukung operasional Kantor OJK di Jalan Diponegoro, Kecamatan Wenang Kota Manado.

Gubernur Yulius Selvanus mengatakan 

bahwa penandatanganan dokumen hibah ini bukan sekadar proses administratif, melainkan bentuk sinergi nyata antara Pemerintah Daerah dan OJK dalam memperkuat pelayanan publik dan stabilitas sistem keuangan di daerah. ‎“Penandatanganan dokumen hibah ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan wujud nyata dari sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung penguatan kelembagaan dan pelayanan publik di daerah,” ujar Gubernur Selvanus.

Ditekankan, OJK adalah mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan ekosistem keuangan yang sehat, transparan, dan inklusif.  ‎Peran OJK, sebut Gubernur YSK, sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan perekonomian melalui sektor perbankan, lembaga pembiayaan, dan perluasan akses keuangan. ‎

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan selalu memberikan dukungan terhadap mitra pembangunan, terlebih yang memiliki visi yang sama dalam memajukan daerah,” tegasnya. ‎

Hibah tersebut didasarkan pada Surat Ketua Dewan Komisioner OJK Nomor S-58/D.01/2025 tanggal 5 Juni 2025 tentang Permohonan Hibah Aset untuk operasional Kantor OJK Sulawesi Utara, yang ditindaklanjuti melalui Keputusan Gubernur Sulut Nomor 290 Tahun 2025 tanggal 25 September 2025. ‎

Gubernur YSK menambahkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) selalu dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan hukum.  ‎

Diharapkan hibah ini akan memberi dampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan hingga ke pelosok daerah. ‎

"Semoga aset yang dihibahkan ini menjadi ruang lahirnya inovasi kebijakan dan kolaborasi untuk memperkuat fondasi ekonomi Sulawesi Utara,” tukas Gubernur YSK. ‎

Turut mendampingi Gubernur YSK, Asisten Administrasi Umum, Dr. Fransiscus Manumpil, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dr. Denny Mangala, Kepala BKAD, Clay Dondokambey, SSTP, MAP, Kepala Dinas ESDM, Drs. Fransiskus Maindoka, sejumlah Staf Khusus Gubernur Sulut.(*/ifa)