Tuntaskan Konflik Pertanahan di Sulut, Gubernur Selvanus Gandeng DPD-RI

Manado-Sudah menjadi rahasia umum jika permasalahan pertanahan sangat kompleks terjadi di Tanah Air ini.

Dari Sabang sampai Merauke banyak konflik pertanahan, dengan didominasi sengketa kepemilikan masih berlarut-larut.

Begitu pun di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) hingga saat ini masih banyak terjadi sengketa tanah yang belum juga tuntas.

Momentum kunjungan kerja dari DPD-RI ke Provinsi Sulut pada Senin (24/11/2025) dioptimalkan untuk menjadi salah satu solusi alternatif mencari jalan keluar soal permasalahan pertanahan.

Hal ini diungkapkan Gubernur Provinsi Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE (YSK) saat menerima kunjungan kerja DPD-RI di Wisma Negara Rudis Gubernur Sulut di Bumber Manado.

Pertemuan dengan pihak DPD-RI menurut Gubernur Yulius Selvanus, sangat penting untuk inventarisasi materi pengawasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

'Saya menekankan perlunya dukungan DPD RI dalam menjembatani penyelesaian konflik agraria yang masih terjadi di Sulawesi Utara.' Tulis Gubernur Yulius Selvanus di akun media sosial Facebook.

"Koordinasi yang kuat dengan kementerian terkait dan kepastian hukum adalah kunci, terutama dalam mendukung pengembangan KEK dan proyek strategis daerah.'

Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengedepankan mediasi, menjaga aset negara, dan memberikan solusi yang adil bagi masyarakat kurang mampu.' tulisnya di akun Yulius Selvanus Komaling itu.

Memang permasalahan Agraria menjadi salah satu yang kini terus dioptimalkan DPD-RI untuk dituntas.

Disadur dari laman resmi DPD-RI menguliknya:

Ketimpangan dan ketidakadilan dalam hal penguasaan tanah merupakan akar konflik agraria dan sebagai persoalan yang sangat akut, dimana telah dicatatkan bahwa 68% tanah yang berada di wilayah Indonesia dikuasai oleh satu persen sekelompok pengusaha dan korporasi besar. 

Sebanyak 16 juta keluarga petani menggantungkan hidupnya hanya pada tanah dengan rata-rata luasan di bawah setengah hektar. 

Untuk itu, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI sangat concern terhadap isu Hak Asasi Manusia dalam eskalasi nasional khususnya dalam permasalahan konflik agraria.

Terkait banyaknya laporan resmi masyarakat atas permasalahan sengketa lahan di beberapa daerah, hari ini BAP DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan masyarakat.(*/ifa)