Ungkap Penambahan 10 Triliun Untuk Penguatan BPJS, Felly Runtuwene Pertanyakan Kebijakan Penonaktifan BPJS Khusus PBI

Manado,Kabarok.com-Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) menimbulkan keresahan ditengah tengah masyarakat.

Hal tersebut di soroti oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, SE (FER).

Pada awak media FER katakan bahwa proses pemutakhiran data (cleansing data) yang dilakukan pemerintah, harus dilakukan secara hati hati, akurat dan cermat jangan sampai mengorbankan hak kesehatan masyarakat miskin.

Srikandi Nasdem Felly Runtuwene yang sangat proaktif turun ke dapil Sulawesi Utara ini, meminta Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan untuk memastikan bahwa mereka yang dinonaktifkan benar-benar sudah mampu atau sudah meninggal dunia. Ia tidak ingin warga yang masih sangat membutuhkan justru kehilangan akses pengobatan secara mendadak.

I” Coba kalian bayangkan andaikan ada pasien mereka itu audara kita yang harus di operasi karena penyakit tumor, atau pasien cuci darah kemudian harus berhadapan dengan fakta bahwa BPJS mereka telah dinonaktifkan. Kasian kan,” ucap Felly dengan nada Prihatin, Senin, 9 Februari 2026 .

Anggota DPR RI dapil Sulut ini menjelaskan bahwa Komisi IX DPR RI berencana memanggil pihak terkait, termasuk jajaran direksi BPJS Kesehatan dan perwakilan Kementerian Sosial, guna mengevaluasi efektivitas pemutakhiran data periode terbaru dan memastikan kendala di lapangan segera teratasi.
” Kami sudah mengirimkan surat permohonan ijin untuk mengunda mitra kerja Komisi VIIi yakni dinas sosial BPS dan terkait dengan pemutakhiran data guna mendapatlan informasi akurat terkait hal ini,” tegas Legislator DPR RI 2 Periode ini.

Felly sangat menyayangkan jika penambahan alokasi anggaran sebesar Rp.10 Triliun oleh Komisi IX kepada BPJS, guna menjawab harapan Pak Presiden Prabowo mengakomodir keluarga tidak mampu bahkan membayar selisih iuran BPJS jutstru ternyata mereka kehilangan hak mereka . Kami akan tanyakan ini secara jelas, ada apa.ini ? mengapa bisa terjadi,” tegas Felly .

Disisi lain Felly Runtuwene juga menyoroti minimnya sosialisasi dan informasi dimana banyak warga yang baru mengetahui kepesertaannya tidak aktif saat sudah berada di fasilitas kesehatan. “Jangan sampai rakyat baru tahu kartu mereka mati saat sedang sakit dan butuh penanganan darurat,” tegasnya.

​Ketua Komisi IX Felly Runtuwene, mendorong adanya integrasi data yang lebih akurat antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data kependudukan (Dukcapil) agar tidak terjadi tumpang tindih atau salah sasaran.

Persoalan data ini seperti tidak pernah tuntas.
Kami mengingatkan agar data dari tingkat bawah hingga pusat harus sama terintegrasi, yang meninggal yang lahir agar dalam penerapan program program bantuan pemerintab tepat sasaran.
” Saya lihat contoh ya, kota Manado sudah baik . Bahkan Pak Walikota Andrei Angouw sangat respon dan serius terkait masalah data ini. Bahkan beliau turun langsung pengecekan data,. Kami harap juga pemerintah di Kab/Kota di Indonesia juga demikian,” ungkapnya.

Tambahnya, dalam RDP antara BPJS, Kementrian sosial dan statistik akan diLive sehingga semua warga Indonesia bisa mengikuti penjelasan resmi.

Adapun khusus Kota Manado Pemerintah Kota Manado menindaklanjuti masalah tersebut lewat Dinas Sosial Kota Manado dengan berinisiatif melakukan reaktifasi kembali keanggotan BPJS yang berstatus PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang sempat dinonaktifkan khususnya yang sifatnya urgent seperti pasien dengan buku kronis, pasien cuci darah dan kemoterapi.

Pantauan Kabarok.com, sejumlah masyarakat yang BPJSnya non aktif mulai berdatangan ke kantor Dinas Sosial setempat untuk mengaktifkan kembali BPJS mereka. (Oby)