Kebut Pembahasan Pansus LKPJ, Pansus LKPJ Bahas Marathon Bersama Dinas PUPR, DLH dan Sekretariat Dewan

Manado,Kabarok.com –Bertempat di Ruang Serbaguna, Senin (20/04), tiga perangkat daerah strategis dipanggil untuk mempertanggungjawabkan serapan anggaran dan realisasi program. Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Sulawesi Utara (Sulut)  Provinsi tahun anggaran 2025.

Rapat maraton ini dipimpin langsung oleh jajaran Pansus, di antaranya Capt. Remly Kandoli, Royke Anter, Berty Kapojos, Juleyta Paula Runtuwene, Royke Roring, Vonny Paat, dan Jeane Laluyan.

Dari sisi sektor infrastruktur menjadi sorotan tajam. Kepala Dinas PUPR Sulut, Desy Paat, mengakui adanya jurang lebar antara rencana dan realisasi di lapangan. Meski secara administratif realisasi fisik mencapai 99,10%, namun angka kemantapan infrastruktur dasar justru memprihatinkan:

• Kemantapan Jalan Nasional: Hanya sanggup di angka 81,76%, jauh dari target minimal 93-95%.

• Jaringan Irigasi: Terpuruk di angka 50,45% dari target 80%.

• Serapan Anggaran: Mencapai Rp111,5 miliar (83%).

"Keterbatasan fiskal menjadi batu sandungan utama. Ada ketimpangan besar antara kebutuhan penanganan di lapangan dengan ketersediaan dana, sehingga banyak rencana pekerjaan yang terpaksa tidak terealisasi," ungkap Desy dengan nada lugas.

Berbanding terbalik dengan PUPR, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulut justru menunjukkan performa impresif. Kepala DLH, Weldie Poli, melaporkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sulawesi Utara melesat melampaui ekspektasi.

• Realisasi IKLH: Tembus 80,93% (Target: 78,71%).

• Capaian Fisik: Tuntas 100%.

• Serapan Keuangan: Rp8,4 miliar (90,87%) dari total pagu Rp9,3 miliar.

Walau mencatat hasil positif, Weldie menegaskan pihaknya tidak akan jemawa dan tetap fokus pada penguatan regulasi serta evaluasi kebijakan lingkungan sesuai aturan yang berlaku.

Di sisi lain, Sekretaris DPRD Sulut, Weliam Niklas Silangen, memaparkan efektivitas kinerja kesekretariatan. Dengan anggaran Rp103,2 miliar, pihaknya berhasil merealisasikan 87,44% anggaran untuk mendukung tugas legislasi.

Tercatat, sepanjang 2025, Sekretariat DPRD sukses mengawal penetapan 6 Ranperda Strategis, termasuk RPJMD 2025-2029 dan Ranperda Inisiatif Kepemudaan.

Menanggapi hasil LKPJ, DPRD Sulut melayangkan 6 Rekomendasi Strategis untuk Sekretariat:

• Revitalisasi Pelayanan: Peningkatan sarana prasarana rapat dan perjalanan dinas.

• Kapasitas SDM: Penguatan fungsi legislasi melalui pelatihan relevan.

• Akuntabilitas: Transparansi total dalam pengelolaan aset dan anggaran.

• Digitalisasi Informasi: Aktif mempublikasikan kinerja anggota dewan melalui kanal resmi.

• Sinergi Eksekutif: Memperkuat koordinasi demi kelancaran agenda kelembagaan.

• Gedung Rakyat: Memastikan gedung DPRD benar-benar inklusif dan terbuka bagi aspirasi masyarakat.

"Kami berkomitmen penuh menindaklanjuti rekomendasi ini. Target kami jelas, menjadikan gedung DPRD benar-benar sebagai 'Rumah Rakyat' yang transparan dan akuntabel," tutup Silangen optimis. (*/By)