Manado, Kabarok.com — DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna strategis yang memuat dua agenda besar sekaligus: penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dan pengambilan keputusan atas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (21/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut, didampingi jajaran pimpinan dewan. Hadir Gubernur Sulut Mayjend TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, serta para anggota DPRD dan jajaran pimpinan perangkat daerah.
Gubernur Yulius Selvanus memaparkan, RAPBD 2027 disusun mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 dengan tiga prinsip tata kelola: kehati-hatian, adaptif, dan antisipatif terhadap dinamika ekonomi daerah.
Postur RAPBD 2027:
- Pendapatan Daerah: Rp3.242.800.386.069
- Belanja Daerah: Rp3.043.414.584.637
- Penerimaan Pembiayaan: Rp41.237.530.000
- Pengeluaran Pembiayaan: Rp240.623.331.432
"APBD 2027 disusun berbasis kemampuan riil pendapatan daerah, menerjemahkan delapan prioritas pembangunan ke dalam skema kerja yang terukur dan realistis," ujar Gubernur.
Postur RAPBD 2027:
- Pendapatan Daerah: Rp3.242.800.386.069
- Belanja Daerah: Rp3.043.414.584.637
- Penerimaan Pembiayaan: Rp41.237.530.000
- Pengeluaran Pembiayaan: Rp240.623.331.432
"APBD 2027 disusun berbasis kemampuan riil pendapatan daerah, menerjemahkan delapan prioritas pembangunan ke dalam skema kerja yang terukur dan realistis," ujar Gubernur.
Gubernur menegaskan, angka ini belum final karena masih menunggu penetapan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Jika ada penyesuaian, akan dilakukan secara transparan pada tahap pembahasan berikutnya.
Pada agenda yang sama, DPRD juga mengambil keputusan atas Perubahan APBD 2026. Ruang fiskal yang tersedia diarahkan pada tiga pilar utama:
Pada agenda yang sama, DPRD juga mengambil keputusan atas Perubahan APBD 2026. Ruang fiskal yang tersedia diarahkan pada tiga pilar utama:
1. Akselerasi Belanja Modal — peningkatan konektivitas jalan, irigasi, pembebasan lahan strategis, serta sarana pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan sentra agrobisnis.
2. Penguatan Sektor Produktif & Strategis — ketahanan pangan (pertanian, perikanan), UMKM, pariwisata, olahraga prestasi, dan kajian teknis penataan ruang.
3. Program Pro-Rakyat & Perlindungan Sosial — pemenuhan Universal Health Coverage (UHC), jaminan sosial ketenagakerjaan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta belanja wajib lainnya.
Postur Perubahan APBD 2026:
- Pendapatan: Rp3.168 triliun → Rp3.232 triliun (+Rp63,89 miliar)
- Belanja: Rp3.008 triliun → Rp3.199 triliun (+Rp191,02 miliar)
- Penerimaan Pembiayaan: Rp50 miliar → Rp177,13 miliar (termasuk SiLPA 2025)
"Pengambilan keputusan ini bukan sekadar prosedur formal, melainkan komitmen moral dan amanah rakyat Sulawesi Utara. Seluruh anggaran harus diserap tepat waktu, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata," tegas Yulius.
- Pendapatan: Rp3.168 triliun → Rp3.232 triliun (+Rp63,89 miliar)
- Belanja: Rp3.008 triliun → Rp3.199 triliun (+Rp191,02 miliar)
- Penerimaan Pembiayaan: Rp50 miliar → Rp177,13 miliar (termasuk SiLPA 2025)
"Pengambilan keputusan ini bukan sekadar prosedur formal, melainkan komitmen moral dan amanah rakyat Sulawesi Utara. Seluruh anggaran harus diserap tepat waktu, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata," tegas Yulius.
Seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar kedua rancangan peraturan daerah tersebut dilanjutkan ke pembahasan tingkat berikutnya, dengan catatan-catatan penting:
Fraksi Golkar
Apresiasi atas penambahan alokasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Namun menegaskan, mengingat sisa waktu pelaksanaan terbatas, pemerintah wajib memastikan kegiatan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan berkualitas, agar tidak menumpuk menjadi sisa anggaran (SiLPA) di akhir tahun. Fraksi juga meminta perhatian serius terhadap dampak kekeringan dan ketahanan pangan.
Fraksi Golkar
Apresiasi atas penambahan alokasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Namun menegaskan, mengingat sisa waktu pelaksanaan terbatas, pemerintah wajib memastikan kegiatan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan berkualitas, agar tidak menumpuk menjadi sisa anggaran (SiLPA) di akhir tahun. Fraksi juga meminta perhatian serius terhadap dampak kekeringan dan ketahanan pangan.
Fraksi PDI-Perjuangan
Menekankan pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke daerah terpencil dan kepulauan. Anggaran tambahan harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat — air bersih, akses pangan, serta pelayanan kesehatan yang merata. Pemerintah diminta tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga kesejahteraan rakyat secara langsung. Fraksi PDIP juga Mengapresiasi langkah pemerintah namun menekankan urgensi penanganan harga kebutuhan pokok serta pengendalian cabai rawit yang masih tinggi. Selain itu, keamanan dan ketertiban masyarakat harus menjadi prioritas agar pembangunan dapat berjalan kondusif.
Menekankan pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke daerah terpencil dan kepulauan. Anggaran tambahan harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat — air bersih, akses pangan, serta pelayanan kesehatan yang merata. Pemerintah diminta tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga kesejahteraan rakyat secara langsung. Fraksi PDIP juga Mengapresiasi langkah pemerintah namun menekankan urgensi penanganan harga kebutuhan pokok serta pengendalian cabai rawit yang masih tinggi. Selain itu, keamanan dan ketertiban masyarakat harus menjadi prioritas agar pembangunan dapat berjalan kondusif.
Fraksi Partai Demokrat
Mendesak transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Khusus untuk APBD 2027, fraksi meminta perencanaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan riil, sehingga tidak membebani pelaksanaan di tahun berjalan.
Fraksi Gerindra
Menyoroti kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur dan dukungan terhadap ekonomi kerakyatan. Anggaran harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, termasuk pemberdayaan UMKM, petani, dan nelayan. Fraksi juga mendesak kesiapan pemerintah menghadapi potensi bencana alam akibat perubahan iklim.
Fraksi Gerindra
Menyoroti kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur dan dukungan terhadap ekonomi kerakyatan. Anggaran harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, termasuk pemberdayaan UMKM, petani, dan nelayan. Fraksi juga mendesak kesiapan pemerintah menghadapi potensi bencana alam akibat perubahan iklim.
Fraksi NasDem
Mendorong sinergi antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot agar program pembangunan tidak tumpang tindih dan lebih menyentuh masyarakat. APBD 2027 diharapkan lebih berpihak pada peningkatan kualitas SDM, terutama pendidikan dan kesehatan.
Fraksi Nasdem juga menekankan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan yang masih tertinggal. Pemerintah diminta memastikan keseimbangan alokasi anggaran antara wilayah daratan utama dan kepulauan, agar seluruh warga merasakan manfaat pembangunan.
Adapun selanjutnya, Ranperda APBD 2027 ini akan memasuki pembahasan tingkat komisi bersama DPRD Sulut sedangkam
Perubahan APBD 2026 ditetapkan menjadi Perda setelah disepakati bersama. (ADV)
Mendorong sinergi antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot agar program pembangunan tidak tumpang tindih dan lebih menyentuh masyarakat. APBD 2027 diharapkan lebih berpihak pada peningkatan kualitas SDM, terutama pendidikan dan kesehatan.
Fraksi Nasdem juga menekankan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan yang masih tertinggal. Pemerintah diminta memastikan keseimbangan alokasi anggaran antara wilayah daratan utama dan kepulauan, agar seluruh warga merasakan manfaat pembangunan.
Adapun selanjutnya, Ranperda APBD 2027 ini akan memasuki pembahasan tingkat komisi bersama DPRD Sulut sedangkam
Perubahan APBD 2026 ditetapkan menjadi Perda setelah disepakati bersama. (ADV)
COMMENTS