"Bau Anyir " Penunjukan 46 Titik Proyek KNMP di Sulut, Tak Ada Kontraktor Lokal Terlibat, Jems Tuuk Minta Atensi Kapolda dan Kejati

Manado, Kabarok.com — Staff ahli Gubetnur Sulawesi Utara  Ir. Julius Jems Tuuk, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera membatalkan penetapan 46 titik Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Sulawesi Utara. Alasan utamanya, seluruh paket pekerjaan proyek strategis nasional itu sama sekali tidak melibatkan kontraktor lokal, melainkan dikerjakan perusahaan dari luar daerah.

 

Jems Tuuk juga meminta perhatian khusus kepada Kapolda dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut untuk meninjau proses pengadaan yang dinilai bermasalah tersebut.

 

"Kami mempertanyakan keadilan dan semangat pemerataan. Proyek bernilai miliaran rupiah yang bersumber dari APBN untuk masyarakat di Sulawesi Utara ini, namun dikerjakan oleh pihak dari luar. Di mana peran serta kontraktor lokal, tenaga kerja lokal, dan kesejahteraan warga setempat?" tegas Jems Tuuk.

 

Ia menambahkan, program KNMP yang ditujukan untuk kesejahteraan nelayan pesisir justru berpotensi merugikan perekonomian daerah jika pelaksanaannya tidak melibatkan pelaku usaha lokal. "Jika ini dibiarkan, manfaat ekonomi yang seharusnya berputar di daerah justru mengalir ke luar," ujarnya.

Baginya, penolakan ini sangat beralasan mengingat Sulawesi Utara merupakan tanah kelahiran Presiden Prabowo Subianto. Proyek yang seharusnya menjadi program prioritas Presiden untuk menyejahterakan masyarakat pesisir justru dinodai oleh permainan oknum pejabat kementerian.

“Ini kampung Pak Presiden Prabowo, tapi diduga  dimainkan oleh oknum-oknum pejabat di Kementerian KKP. Batalkan proyek itu, tunjuk kontraktor lokal! Lebih baik ditunda dan dikerjakan tahun depan,” ujarnya.

 

Berdasarkan data yang diterima, 46 titik proyek tersebar di seluruh kabupaten/kota Sulut dengan nilai kontrak per paket berkisar antara Rp3,95 miliar hingga Rp27,9 miliar. Penandatanganan kontrak dilakukan pada rentang September 2026, seluruh perusahaan pemenang berdomisili di luar Sulawesi Utara, antara lain berpusat di Jawa, Sulawesi Selatan, dan wilayah lain.

 "Menariknya, kabar burung tersiar bahwa ada upeti 15 persen yang mengalir pada sejumlah petinggi KKP terkait penunjukan proyek KNMP ini,"ungkap Tuuk.

Terkait itu, mantan anggota DPRD Sulut 2 periode yang dikenal vokal dan kritis ini mendesak Kementerian KKP untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penunjukan proyek tersebut.

​

Dirinya juga berharap Kementerian

Membatalkan penunjukan kontraktor yang tidak transparan dan mengabaikan pelaku usaha lokal serta membuka kembali proses pengadaan dengan porsi wajib minimal bagi kontraktor dan tenaga kerja lokal

 

"Kami tidak menolak pembangunan. Kami hanya memastikan pembangunan itu membawa manfaat nyata bagi warga Sulut. Kapolda dan Kejati diminta segera turun tangan mengusut dugaan penyimpangan proses lelang ini," pungkasnya.

Sebagai informasi, Proyek KNMP adalah singkatan dari Kampung Nelayan Merah Putih, sebuah program prioritas pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperkuat kesejahteraan nelayan melalui pembangunan ekosistem perikanan yang terpadu dari hulu ke hilir. 

Tujuan dari Proyek KNMP ini adalah menghubungkan nelayan, koperasi, dan pasar dalam satu kawasan terpusat agar hasil tangkapan terserap optimal dan nilai tambah meningkat. 

Sedangkan Fasilitas yang akan dibangun lewat proyek ini adalah  dermaga, cold storage (ruang dingin), pabrik es, balai pelatihan, shelter coolbox, sentra kuliner, SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan), bengkel kapal, serta pasar ikan. 

Sumber Anggaran proyek ini didanai sepenuhnya melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dikelola oleh KKP.

Adapun besaran anggarannya adalah sebagai berikut:

-Tahap I (2025 sebanyak 65 lokasi) menelan anggaran sekitar Rp1,34 triliun.

-Tahap II (35 lokasi tambahan) menelan anggaran sekitar Rp859 miliar.

Secara keseluruhan, program pembangunan hingga target 1.100 kampung nelayan diproyeksikan mencapai Rp24,2 triliun dari APBN. (*/Oby)