Ombudsman Sulut Mengaku Belum Bertemu Pemprov


Wagub: Pelayanan Publik Sudah Sesuai Protap             

Manado KabarOk—Banyak hal menarik dibeberkan pihak Pemprov Sulut dan Ombudsman Sulut di acara Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman di Kantor Gubernur Rabu (13/12/2027). Salah satunya pengakuan pihak Ombudsman Sulut yang belum melakukan pertemuan dengan pihak Pemprov, dalam hal ini Gubernur Olly Dondokambey SE maupun Wagub Drs Steven OE Kandouw.

Diungkapkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulut Helda Tirajoh pada pertemuan itu, setiap tahun sejak 2013 terus dilakukan penilaian sarana pelayanan publik. “Waktu lalu Ombudsman ingin mengadakan pertemuan dengan Pemprov Sulut tapi tidak sempat bertemu, bahkan kami menyurat resmi langsung tapi tidak diberi kesempatan,” aku Tirajoh.

Ditambahkannya, sistem penilaian ombudsman berbeda dengan instansi lain, seperti ombudsman turun langsung di lapangan untuk mewancarai setiap SKPD, “Hal ini sesuai dengan UU 25 Tahun 2009 yakni menerima pengaduan, memberi saran perbaikan, mengevaluasi terhadap instansi publik serta kepatuhan yang semata-semata untuk pelayanan publik,” terangnya. “Ombudsman juga sebagai penyelenggara publik, menyusun pelayanan publik juga memberikan pertanggung jawaban terhadap pelayanan yang diawasi seperti barang jasa dan administrasi,” jelas Tirajoh, sembari menambahkan parameternya ada di dasar hukum. “Sedangkan sanksinya dari teguran tertulis dan pemberhentian dengan tidak hormat. Tapi sebelumnya kami melakukan pemanggilan bersifat undangan di samping adanya akses kerahasian pelapor,” terang Tirajoh ysng menuturkan ketentuan pidana yang menghalangi pemeriksaan akan mendapat sanksi dua tahun penjara dan denda uang.

Sedangkan Pemprov Sulut, yang dipimpin langsung Wagub Steven Kandouw pada pertemuan tersebut, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi ombudsman yang telah memberikan penilanian dan saran terhadap pelayanan publik. “Karena ini mutlak bagi kita semua untuk mematuhi undang-undang. Dan di tahun 2017 ini sesuai amanat ada banyak kewenangan kabupaten kota yang dilimpahkan ke provinsi,” jelas Wagub Kandouw. “Yang paling dahsyat untuk bidang pendidikan, yaitu konsekuensinya kami mengeluarkan dana Rp400 miliar, tapi inilah komitmen pak Gubernur Olly, bahkan Sulut merupakan provinsi pertama yang membayar kewenangan ini,” tegasnya.

Terlepas itu, lanjut Kandouw, Pemprov Sulut menerima penilaian dari ombudsman terhadap Pemprov Sulut untuk kedepannya akan dievaluasi dan melakukan introspeksi. “Terkait surat resmi yang ditujukan ombudsman kepada Pemprov, Saya rasa kami sudah sesuai protap. Karena kalau ada surat dan undangan langsung, kami segera meresponnya apalagi itu surat dari ombudsman,” kata Wagub Kandouw yang berharap ke depan surat ombudsman harus resmi dan jelas.

Pada kesempatan ini Wagub Kandouw pun membeberkan sejumlah keberhasilan pelayanan publik yang dapat terukur.   "Misalnya sesuai hasil penelitian Lee Kuan Yew school of Public Policy dalam publikasi Asia Competitiveness Institute atau ACI, menempatkan Sulut pada posisi 4 government and institutional setting ranking," terang Wagub Kandouw.

Lanjutnya, seperti penghargaan dari Kementerian PU-PR karena telah berkontribusi dalam memberikan kemudahan layanan perizinan dalam pembangunan perumahan. Pun penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Kemendagri karena berhasil menjamin kebebasan hak sipil. Serta penghargaan Anugerah Kita Harus Belajar (KIHAJAR) 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjukkan kepedulian dan komitmen terhadap pengembang. “Dan terkait pelayanan publik, kami berkomitmen tahun depan harus lebih baik dari tahun ini dan diyakini akan tuntas bersama. Namun no body perfect,” pungkas Wagub Kandouw pada kegiatan yang ikut dihadiri jajaran pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulut itu.

Sekedar diketahui pertemuan ini sangat menarik sebelumnya Pemprov Sulut mendapat penilaian buruk dalam pelayanan publik baru-baru ini, yang diduga sesuai penilaian dari Ombudsman Sulut.(ifa)
         

COMMENTS

Nama

.Demokrat Sulut,1,advetorial,375,Aldrin Christian,2,Ardiles Mewoh,3,balai wilayah sungai 1 sulut,1,Banteng Muda Indonesia,2,Bantuan Benih Ikan,1,Bapas,5,Bapas Manado,8,Bawaslu,2,Bawaslu Sulut,9,Baznas Boltim,1,Benny Mokoginta SP,1,berita,1,berita utama,3263,Berty Kapoyos,2,Billy Kaeng,1,Billy Lombok,2,bitung,967,BKMT,1,BKPSDM,1,bolmong,73,Bolmut,48,Bolsel,5,Boltim,15,BP2JK,1,BPJN,1,BPJN Sulut,1,BPJS Kesehatan,1,braien waworuntu,1,Brigjen TNI Wakyono,1,Budidaya Ikan Air Tawar,1,Bupati Sam Sachrul Mamonto,5,Camat Feine Sumual,1,Damkar Kota Manado,1,Danau Mooat,1,Dapur sehat lembaga pemasyarakatan lapas tondano di resmikan kakanwil kemenkumham sulut .minahasa,1,Demokrat Sulut,6,Desa Buyat,1,Desa Dodap,1,Devi Kumaat,1,Dinas Pertanian Boltim,1,Dispar Boltim,1,Disperik,1,DKPP,1,Donny Rumagit,1,DPM-PTSP,1,DPMD,1,DPMD Boltim,1,DPR RI,1,DPRD Sulut,28,Drs. Rusmin Mokoagow,1,ekonomi,388,Erwin Tandayu,2,Fabian Kaloh,1,felly estelita runtuwene,15,felly estita runtuwene,3,Ferry Liando,2,Firly Bahuri,1,Forward,1,Fraksi Partai Golkar,1,ganjar pranowo,1,Gerdal Fenomena El-Nino,1,Hendro Kartiko,1,Hendry Walukouw,3,Hotel Discovery Ancol Jakarta,1,hukrim,556,infrastruktur,221,Inggried J.N.N Sondakh,1,Irjen (Pol) Yudhiawan,1,jeane laluyan,1,jems tuuk,4,JKN KIS,1,kaesang pangarep,2,Kapolda Sulut,1,Karang Taruna Boltim,1,Kebakaran,1,Kemenkeu RI,1,Kemenkumham,3,Komisi 1,1,komisi 3,1,komisi III,1,Korem 131 Santiago,1,korupsi,1,Kotamobagu,12,KPK RI,3,kpu,1,KPU Minsel,1,KPU RI,1,KPU Sulut,10,Liwas,1,manado,1898,melky pangemanan,2,Meykin Modeog,1,Meykin Modeong,1,Mianahasa,4,minahasa,2389,Minahasa-,1,minsel,693,minut,746,mitra,941,MORR III,1,Motongkad,1,Muhammad Jabir,1,Munahasa,1,nasional,1283,Nawawi Pomolango,1,Niklas Silangen,1,nusa utara,384,olahraga,324,Orari Sulut,1,P3K Tenaga Teknis,1,Panwas Manado,1,pariwisata,255,Partai Golkar,1,Partai Nasdem,3,Partai Nasdem Sulut,3,pdi perjuangan,1,Pegadaian Liga 2,11,Pemilu 2024,1,Pemkab Boltim,1,Pemprov,3,Pengucapan Syukur,1,pileg 2024,1,PJ Bupati minahasa Dr.Jemmy Kumendong trimah kunker bupati Semarang Hj.Basri,1,Polda Sulut,4,politi,1,politik,1731,Polri,1,Pondok Pesantren Tebuireng Ireng VII,1,prabowo,1,prabowo subianto,1,Pulau Bombuyanoi,1,Pusat Diving Center,1,q,5,Ranomuut,1,rasky mokodompit,2,Reses DPRD,2,Sam Sachrul Mamonto,4,Sandra Moniaga,1,Sekretariat DPRD Sulut,2,Seska Ervina Budiman S. Sos,1,Sosialisasi Izin Usaha,1,sulut,5610,Sulut United,15,Survei Penilaian Integritas,1,surya paloh,1,tomohon,353,toni supit,1,totabuan,437,UNAR SULUT,1,v,2,video,1,WBK,2,William Billy Kaeng,3,yongkie limen,1,
ltr
item
KabarOk.com - Kabar dikabarkan: Ombudsman Sulut Mengaku Belum Bertemu Pemprov
Ombudsman Sulut Mengaku Belum Bertemu Pemprov
Ombudsman Sulut Mengaku Belum Bertemu Pemprov
https://1.bp.blogspot.com/--2izc52XhN4/WjFyNSHpZ_I/AAAAAAAACLA/hzCnfWWVhOAnZQA2rgFfDJKQ0RleUgXbgCLcBGAs/s400/20171213110715_3A5A3210.JPG.jpg
https://1.bp.blogspot.com/--2izc52XhN4/WjFyNSHpZ_I/AAAAAAAACLA/hzCnfWWVhOAnZQA2rgFfDJKQ0RleUgXbgCLcBGAs/s72-c/20171213110715_3A5A3210.JPG.jpg
KabarOk.com - Kabar dikabarkan
https://www.kabarok.com/2017/12/ombudsman-sulut-mengaku-belum-bertemu-pemprov.html
https://www.kabarok.com/
https://www.kabarok.com/
https://www.kabarok.com/2017/12/ombudsman-sulut-mengaku-belum-bertemu-pemprov.html
true
3875780352725475842
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts LIHAT SEMUA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU TAG ARCHIVE SEARCH SEMUA BERITA Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy