Manado KabarOk—Perhatian penuh dari pemerintah pusat di berbagai bidang, sangat berperan penting dalam menjaga stabilatas pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan. Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven O.E Kandouw saat mempresentasikan kondisi wilayah perbatasan Sulut dan program prioritas dalam percepatan pembangunan di acara Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018 dan Penajaman Program Prioritas Tahun 2018 BNPP-RI di Jakarta Rabu (17/ 01/2018).
Wagub Kandouw menekankan perlunya keberpihakan pemerintah di kawasan perbatasan negara Provinsi Sulut, seperti: membangun pertahanan dan keamanan di perbatasan negara RI-Fipina dari ancaman terorisme, ilegal fishing, penyeludupan senjata api ilegal dan penyeludupan narkoba. “Pemerintah harus mendorong keberpihakan seperti perekrutan SDM lokal di kawasan perbatasan negara sebagai PNS, seperti: TNI, Dokter, Bidan, Guru, Tenaga Medis dan tenaga pendamping Desa," ujar Wagub Kandouw. “Dan perlunya ada keberpihakan pembangunan kedepan di kawasan perbatasan negara role model asimetri, tidak harus sama dengan cara-cara bersifat reguler, seperti: pro anggaran untuk kawasan perbatasan, pro subsidi bagi kawasan perbatasan negara di Provinsi Sulut," harapnya.
Wagub Kandouw juga meminta agar pemerintah membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan nasional, pelabuhan, bandara, energo listrik dan telekomunikasi di kawasan perbatasan negara khusus di LOKPRI dan PPKT Provinsi Sulut. "Badan Usaha Milk Negara (BUMN) Keuangan supaya membangun kantor-kantor keuangan lengkap dengan ATM-ATM di kawasan perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) Provinsi Sulut," tutup Kandouw.
Adapun Rakor ini mengusung Tema: "Melalui Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2017, Kita Tingkatkan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018 Dalam Rangka Mewujidkan Nawacita ke-3." Dan Rakor ini dibuka Menko Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, serta dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, para wakil gubernur, para pejabat eselon I dan II kementerian terkait, para wakil bupati, pejabat TNI-Polri.(ifa)
Wagub Kandouw menekankan perlunya keberpihakan pemerintah di kawasan perbatasan negara Provinsi Sulut, seperti: membangun pertahanan dan keamanan di perbatasan negara RI-Fipina dari ancaman terorisme, ilegal fishing, penyeludupan senjata api ilegal dan penyeludupan narkoba. “Pemerintah harus mendorong keberpihakan seperti perekrutan SDM lokal di kawasan perbatasan negara sebagai PNS, seperti: TNI, Dokter, Bidan, Guru, Tenaga Medis dan tenaga pendamping Desa," ujar Wagub Kandouw. “Dan perlunya ada keberpihakan pembangunan kedepan di kawasan perbatasan negara role model asimetri, tidak harus sama dengan cara-cara bersifat reguler, seperti: pro anggaran untuk kawasan perbatasan, pro subsidi bagi kawasan perbatasan negara di Provinsi Sulut," harapnya.
Wagub Kandouw juga meminta agar pemerintah membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan nasional, pelabuhan, bandara, energo listrik dan telekomunikasi di kawasan perbatasan negara khusus di LOKPRI dan PPKT Provinsi Sulut. "Badan Usaha Milk Negara (BUMN) Keuangan supaya membangun kantor-kantor keuangan lengkap dengan ATM-ATM di kawasan perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) Provinsi Sulut," tutup Kandouw.
Adapun Rakor ini mengusung Tema: "Melalui Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2017, Kita Tingkatkan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018 Dalam Rangka Mewujidkan Nawacita ke-3." Dan Rakor ini dibuka Menko Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, serta dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, para wakil gubernur, para pejabat eselon I dan II kementerian terkait, para wakil bupati, pejabat TNI-Polri.(ifa)
.jpg)
COMMENTS