JAKARTA - Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajouw menghadiri Rapat Roordinasi Nasional persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (20/02/2018).
Peserta Rakornas tersebut dihadiri kepala daerah provinsi, kabupaten, kota yang menggelar pilkada. Selain itu, turut hadir Ketua KPU Provinsi dan Ketua Bawaslu Provinsi.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sonni Sumarsono, mengatakan Rakornas ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat soliditas pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu dalam mengawal Pilkada Serentak 2018. "Pilkada serentak sehat tanpa isu SARA. Pilkada yang jujur tanpa politik uang dan Pilkada yang menggembirakan. Kami semua bersaudara," kata Sumarsono.
Dia menjelaskan, optimalisasi dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam memetakan potensi konflik disertai koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum menjadi hal yang perlu dikedepankan. "Sehingga dapat meminimalisir potensi dan dampak yang ditimbulkan dari gesekan horizontal di tengah masyarakat," kata dia.
Bupati JWS mengatakan bahwa dalam Rakornas ini untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi menjelang Pilkada. "Dan memperkuat upaya transparansi dan akuntabilitas dana hibah Pilkada dan memperkokoh netralitas birokrasi," terang JWS. "Rakor ini bertujuan membangun dan menyebarluaskan semangat kebebasan berdemokrasi kepada semua pihak untuk menerima hasil Pilkada secara wajar, siap menang, siap kalah, dan lebih mengedepankan hukum dalam sengketa proses Pilkada," tutup JWS.(MRK)
Peserta Rakornas tersebut dihadiri kepala daerah provinsi, kabupaten, kota yang menggelar pilkada. Selain itu, turut hadir Ketua KPU Provinsi dan Ketua Bawaslu Provinsi.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sonni Sumarsono, mengatakan Rakornas ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat soliditas pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu dalam mengawal Pilkada Serentak 2018. "Pilkada serentak sehat tanpa isu SARA. Pilkada yang jujur tanpa politik uang dan Pilkada yang menggembirakan. Kami semua bersaudara," kata Sumarsono.
Dia menjelaskan, optimalisasi dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam memetakan potensi konflik disertai koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum menjadi hal yang perlu dikedepankan. "Sehingga dapat meminimalisir potensi dan dampak yang ditimbulkan dari gesekan horizontal di tengah masyarakat," kata dia.
Bupati JWS mengatakan bahwa dalam Rakornas ini untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi menjelang Pilkada. "Dan memperkuat upaya transparansi dan akuntabilitas dana hibah Pilkada dan memperkokoh netralitas birokrasi," terang JWS. "Rakor ini bertujuan membangun dan menyebarluaskan semangat kebebasan berdemokrasi kepada semua pihak untuk menerima hasil Pilkada secara wajar, siap menang, siap kalah, dan lebih mengedepankan hukum dalam sengketa proses Pilkada," tutup JWS.(MRK)
COMMENTS