Bertemu Satgas 115 KKP-RI, Gubernur Olly Konsisten Pemberian Izin Penangkapan Ikan Kapal -30 GT

Manado-Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE, melakukan pertemuan dengan tim Satgas 115 anti illegal  fishing Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, yang berlangsung di Minahasa Utara, Kamis (15/11/2018). Pertemuan ini untuk membahas lambatnya proses keluarnya izin tangkap ikan bagi kapal nelayan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Diketahui, izin tangkap ikan bagi kapal nelayan di bawah 30 (-30) GT berada di pemerintah provinsi. Sementara, untuk kapal nelayan di atas 30 GT berada di Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) RI.

Sejumlah regulasi yang dikeluarkan oleh KKP_RI dinilai menjadi penyebab terpukulnya industri perikanan di Sulawesi Utara. Karenanya, Gubernur Olly mengeluarkan izin tangkap ikan sementara untuk kapal-kapal yang telah memenuhi persyaratan, yang perizinannya sementara berproses di KKP, agar para nelayan bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. "Kalau tidak beroperasi, para nelayan dan ABK akan menganggur sehingga tidak mendapatkan penghasilan," kata Olly.

Dalam pertemuan yang juga diikuti Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar ini, Gubernur Olly menerangkan hingga saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut mengeluarkan 36 izin melaut untuk mengatasi lambannya perizinan. "Dari 36 kapal sudah ada 9 kapal yang dikeluarkan izin," bebernya.

Gubernur Olly berharap nantinya ada kesepakatan bersama dengan KKP untuk mempercepat pengurusan izin bagi kapal yang memenuhi kelengkapan persyaratan sehingga tidak perlu dikeluarkan lagi izin sementara. Sehingga beroperasinya kapal-kapal itu bisa memberikan pasokan ikan kepada industri perikanan Sulut.

Lebih lanjut, Gubernur Olly menyatakan siap mendukung seluruh kebijakan KKP-RI, asal ada komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah. "Pak Gubernur terus memperjuangkan agar pemberian izin bagi kapal-kapal di Sulut, dapat keluar sebanyak-banyaknya, asalkan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku," tambah Kadis DKP Sulut Ir Ronald Sorongan, yang ikut mendampingi Gubernur Olly pada pertemuan tersebut.(hps/ifa)