Manado-Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, melalui
Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
dan Buku Daftar Alokasi Transfer (BDAT) ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 yang
diserahkan langsung Presiden Republik Indonesia (RI) Ir Joko Widodo di Istana
Negara Jakarta, Selasa (11/12/2018). Dan sesuai rencana Rabu (12/12/2018) ini,
Gubernur Olly Dondokambey akan menyerahkan secara langsung DIPA APBN 2018 pada
pemerintah kabupaten kota, TNI, Polri dan instansi vertikal yang ada di Sulut.
Adapun penyerahan DIPA tersebut diserahkan Presiden Jokowi
kepada seluruh kementerian/lembaga, instansi vertikal dan pemerintah daerah. Dan
dalam arahannya, Presiden RI Jokowi mengingatkan, bahwa APBN 2019 memiliki
semangat untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan SDM yang
sehat dan mandiri. Presiden mengingatkan bahwa volume APBN 2019 meningkat
sebesar 13.7 persen, dari Rp 1.903 triliun menjadi Rp. 2.1065,1 triliun.
Pemerintah, lanjutnya, harus terus bekerja keras untuk
mencapai target penerimaan tersebut baik dari sisi perpajakan maupun non
perpajakan. Namun, dengan tetap menjaga iklim usaha serta melanjutkan dukungan
insentif untuk kegiatan usaha dan investasi.
Sementara itu, di sisi belanja pada Volume APBN 2019
mencapai Rp 2.461,1 triliun atau naik 11 persen dari volume belanja di tahun
2018 sebesar Rp 2.217,2 triliun. Tentunya, pemerintah harus mengalokasikan
belanja tersebut dengan baik dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan
rakyat serta mempercepat pembangunan.
Presiden RI Jokowi menyebut, bahwa penyerahan DIPA
tahun 2019 yang diserahkan kepada kementrian/lembaga sebesar Rp855.4 triliun dan
belanja Non K/L sebesar Rp778.9 triliun. Sementara transfer dana ke daerah dan
dana desa sebesar Rp. 826.8 triliun kepada gubernur yang merupakan wakil dari
pemerintah pusat di daerah.
Presiden minta kepada kementrian/lembaga dan
pemerintah daerah harus fokus dalam belanja APBN. Jangan sampai APBN menguap
sia-sia tanpa hasil yang jelas seperti belanja rutinitas, belanja birokrasi
atau operasional, tapi lupa pemanfaatannya untuk rakyat. “APBN harus mengacu
pada Money Folow Program. Jangan hanya dipakai kanan kiri atas bawah penggunaan
tidak jelas dan tidak fokus,” tegasnya.
Dalam laporannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani
Indrawati mengatakan, bahwa belanja pemerintah dalam Tahun 2019 di fokuskan
untuk mendukung pembangunan SDM, peningkatan daya saing, ekspor dan investasi
serta peningkatan value for money.
Penetapan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019
dipengaruhi oleh kewaspadaan atas tingginya ketidakpastian global. Untuk
pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5.3 persen dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS
mencapai Rp 15.000 per USD.(hps/ifa)
COMMENTS