Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Pejabat Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun 2019 Terapkan E-Planning, 
E-Budgeting, E-Kinerja

    SELURUH Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) diwajibkan menandatangani Pakta Integritas, sebagai jaminan mewujudkan profesional kerja di setiap organisasi perangkat daerah.

    Bupati Sumendap didampingi Wabup Legi, mengawasi langsung penandatangan Pakta Integritas.

    Menurut Bupati Mitra James Sumendap SH (JS), Penandatanganan Pakta Integritas tersebut bertujuan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

    Bupati Sumendap intens memantau penandatanganan Pakta Integritas.   

   Selain itu menurut Bupati Sumendap, Pakta integritas tersebut juga dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Kabupaten Minahasa Tenggara. 

    Suasana pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas bagi ASN Lingkup Pemkab Mitra.  
     
   Lebih lanjut kata Bupati Sumendap dengan adanya kebijakan Pemkab dengan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digitalisasi yakni, e-plannimg e-kinerja, e-budgeting, maka dituntut Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. 

    ASN Lingkup Pemkab Mitra mengikuti pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas.  

     “Kita memasuki era baru, era digilitasi. APBD kita sudah e-planning dalam perencanaan, kita sudah e-budgeting, dan dalam tugas dan pengabdian kita sudah e-kinerja,”kata Sumendap.

    Pejabat dan ASN di Pemkab Mitra  wajib melakukan Penandatanganan Pakta Integritas.   

     Menurut keputusan menteri aparatur negara, ada lima instansi yang spesifik mempunyai beban kerja tinggi yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Keuangan, Bappeda dan Inspektorat, itu ada poin tertinggi, namun semua itu harus didasari oleh profesionalisme dan kemampuan, mengingat di Sulut baru di Kabupaten Minahasa Tenggara yang menerapkan e-kinerja ini.

    Sebelum Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan rapat bersama.

    “Sistem ini akan terukur dan yang tidak bekerja dan tidak disiplin akan terukur, semua jaringan internet di setiap perangkat daerah sudah ada, tapi ingat jangan dipakai untuk medsos, jadi gunakan ini untuk kerja saudara,”pungkas Bupati Sumendap.(advetorial)