PRESIDEN Republik Indonesia Ir Joko Widodo membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/02/2019). Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen SE MS yang memimpin rombongan Korpri Sulut di Rakernas ini.
Presiden RI Joko Widodo membuka Rakernas Korpri di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/02/2019).
Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Korpri. Salah satunya adalah tentang pengawasan dana desa. Ia menegaskan, dana desa (Dandes) yang disalurkan oleh pemerintah sangat besar mencapai Rp187 triliun hingga akhir 2018, dan disalurkan kepada 74.900 desa di seluruh Indonesia.
"Sampai akhir tahun ini Rp257 triliun. Sistem pengawasan betul-betul dijaga, agar dana desa pas betul. Jadi, barang apakah jalan, Posyandu, irigasi, embung, semua harus betul-betul dimonitor dan diawasi," kata Presiden Jokowi.
Sekprov Edwin Silangen didampingi Kepala BKAD Gammy Kawatu dan Kepala BKD Femmy Suluh di Rakernas Korpri di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/02/2019).
Lebih jauh, Jokowi mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terjun dan dekat dengan masyarakat. "Terakhir, mari tingkatkan sisi pelayanan masyarakat. Semua PNS harus dekat pada masyarakat. Sering ke lapangan, masalah betul-betul bisa dikuasai. Bukan terjebak hal-hal administratif sehingga manfaat pelayanan bisa dirasakan masyarakat," beber Presiden Jokowi yang pada kegiatan ini didampingi jajarannya, diantaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Sementara itu Sekprov Sulut Edwin Silangen membenarkan bahwa Presiden Jokowi mengingatkan soal pengawasan dana desa. “Korpri harus ikut dalam pengawasan dana desa Rp257 triliun sampai akhir tahun ini,” kata Sekprov Silangen yang ikut didampingi Kaban Keuangan dan Aset Daerah Drs Gammy Kawatu serta Kepala BKD Femmy Suluh, hadir pada Rakernas tersebut.
(Advetorial Biro Protokol dan Humas Sekdaprov Sulut)
.jpeg)
COMMENTS